BusyroMuqoddasHMINEWS.Com – Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman untuk Luthfi Hasan Ishaq dalam sidang kasasi yang digelar Senin (15/9) kemarin. Hukuman 18 tahun penjara, atau dua tahun lebih lama dibanding putusan sidang pertama, masih ditambah dengan pencabutan hak politiknya.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, Busjro Muqodas kepada wartawan, Selasa (16/9/2014). KPK juga bersyukur dengan putusan tersebut yang dinilai pro-penegakan  hukum yang berdaulat, serta bagi perlindungan rakyat dari kekuatan modal.

“KPK mensyukur putusan MA yang progresif dan protektif terhadap peternak sebagai segmen kaum lemah yang ditindas. Vonis MA ini menandai semakin menguatnya spirit kerakyatan sebagai subyek hukum berdaulat yang terus menerus dilemahkan oleh penguasa yang anti kerakyatan dan pro kekuatan modal pemburu rente semata,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas.

Dicabutnya hak politik LHI ini memang sesuai tuntutan KPK. Luthfi diduga terlibat dalam kasus impor daging sapi. Karena sebagai wakil rakyat, ia menerima fee dari pengusaha.

Bujro, yang kini mendaftar kembali sebagai calon pimpinan KPK itu mengatakan kasus LHI merupakan korupsi yang sistemik dan berimbas langsung kepada peternak sapi. “Mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri tapi dilumpuhkan oleh kebijakan impor sapi. Adanya unsur mentraksasikan kekuasaan untuk memburu rente adalah bukti terdapatnya pelanggaran HAM Ekosob terhadap kaum peternak,” lanjutnya.

Selain Busjro, sebelumnya Anas Urbaningrum pekan lalu dituntut dicabut hak politiknya.