AMRHMINEWS.Com – Sekjen PB HMI (MPO), Abdul Malik Raharusun, menyatakan bentrokan anggota TNI-Polri sangat mengkhawatirkan masyarakat sipil. Karenanya negara harus menertibkan dua alat negara tersebut.

“Kasus penembakan anggota TNI oleh Anggota Polri di Batam yg berujung bentrokan dua alat negara sangat mengkhawatirkan kita masyarakat sipil. Pasalnya oknum yg terlibat bentrok adalah alat negara yg ditugaskan guna menjaga stabilitas negara kini justru pemicu konflik,” kata Abdul Malik Raharusun, Selasa (23/9/2014).

Apa lagi seperti berita di media-media, lanjutnya, konflik ini bahkan dipicu oleh kecemburuan prakter ilegal pengamanan bisnis ilegal pula. Jika benar maka hal ini sangat memalukan. “Aparat yang seyogianya menjaga negara dari praktek-praktek ilegal kini terlibat bahkan melindungi praktek ilegfal tersebut,” lanjut Abdul Malik.

Abdul Malik menyebut, praktek bisnis ilegal di daerah yang didukung anggota TNI atau Polri seringkali menjadi buah bibir masyarakat. Di pedalaman Nusantara ini ada ilegal oil, ilegal logging, ilegal fishing bahkan seringkali transaksi obat terlarang.

“Kini waktunya pemerintah mengambil langkah tegas menertibkan alat-alat negara di daerah. Hal ini dapat diawali dengan membentuk Pansus untuk kasus Batam jika benar pemicunya adalah karenaa kecembruan terhadap jasa ilegal oil maka kasus Ini dapat dijadikan tesis oleh pansus untuk menyelidiki praktek illegal di daerah-daerah lainnya,” pungkas mahasiswa doktoral UNJ tersebut.