HMINEWS.Com – FORRIMBA Indonesia menggelar diskusi bertajuk “Roadmap Pembangunan Hutan Indonesia untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kelestarian Lingkungan.”  Hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini, Prof. Dr. Mohammad Na’iem, pakar kehutanan UGM, Drs. Ibnu Multazam, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI,  dan Dr. Riza Suarga,Ketua Pokja Kehutanan KADIN.

FORRIMBA memandang harus ada kebijakan tegas terkait penataan kembali sektor kehutanan Indonesia. Perlu disusun Roadmap Pembangunan Hutan Indonesia ke depan, yang nantinya akan diajukan ke Presiden dan Wapres terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

“Persoalan kehutanan Indoensia adalah soal tumpang tindihnya penggunaan lahan. Hutan dari hari kehari semakin habis karena pertumbuhan penduduk yang tinggi, menjadikan hutan terkonversi terus menerus menjadi perkebunan, lahan pertanian, serta hunian. Lebih celaka lagi, selama masa Orde Baru, pemerintah tidak melakukan pembangunan dan pemulihan sektor hutan”, Ungkap Ibnu Multazam dalam diskusi yang digelar di Ruang Pertemuan Restoran Pulau Dua Senayan Jakarta tersebut, Kamis (04/09/2014).

Pembicara yang mewakili KADIN, Liza Suarga menegaskan perlunya skoring atas peta kehutanan Indonesia. Detail luasan hutan Indonesia saat ini harus ditemukan, berapa luasan lahan hutan yang terlantar, berapa lahan hutan yang masih alami, dan juga berapa luasan hutan yang peruntukannya tumpang tindih. Penyelesaian tata ruang dan tata wilayah yang tepat, akan membantu terlaksananya kebijakan di sektor kehutanan.

Sementara itu menurut guru besar Fakultas Kehutanan UGM, Mohammad Naiem, pembangunan hutan Indonesia harus bedasarkan kaidah akademik yang benar. Model pembanguan hutan berupan Silvikultur Intensif (SILIN) dapat diterapkan untuk memulihkan hutan dengan cepat,produksi kayu lebih tinggi dan dipanen dalam waktu yang jauh lebih cepat.

“Teknik silvikulutur intensif akan menjadikan hutan pulih dengan cepat. Seandainya Dana Reboisasi (DR) dimanfaatkan untuk pembangunan sektor kehutanan kembali, dan tidak digunakan untuk peruntukan yang lain, maka persoalan dana untuk membangun hutan kembali akan sedikit pemecahan”, ujar Mohammad Na’iem.

Tri Suharjanto, salah seorang peserta dari kalangan praktisi, menyampaikan, Rodmap memang bisa saja disusun dan disampaikan ke Jokowi-JK melalui rumah transisi. Akan tetapi, jika nanti menterinya tidak dapat melaksanakan, atau mentri yang dipilih Jokowi-JK berasal dari kalangan partai yang tidak paham soal pembangunan sektor kehutanan, maka roadmap yang disusun susah payah, akan sia-sia. Menteri Kehutanan Kabinet Jokowi – JK harus seseorang yang memahami dan tahu bagaimana menyelesaikan persoalan kehutanan.