reformasiHMINEWS.Com – Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI MPO  mencurigai Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) yang disahkan pada 8 Juli 2014 lalu mengancam fungsi checks and balances serta akuntabilitas dan stabilitas lembaga negara tersebut. Seperti yang dianut dalam Trias politica, sesungguhnya pemisahan kekuasaan negara dijalankan dalam rangka mencegah absolutisme kekuasaan.

Demikian disampaikan Staf Komisi Hukum & HAM PB HMI MPO, R Aria Bima Sakti, Sabtu (6/9/2014). Menurut Bima, urgensi perubahan UU MD3 pun dinilai sebagai bentuk dari upaya DPR untuk menutupi dan memuluskan praktik2 KKN para anggotanya.

Ia menyatakan, UU MD3 bertentangan dengan semangat demokrasi dan keberpihakan terhadap rakyat serta UUD 1945 (inkonstitusional). Lulusan hukum UII tersebut mencermati ada beberapa poin krusial yang membahayakan, yaitu:

1. Adanya kewenangan Mahkamah Kehormatan (sebelumnya badan kehormatan), terkait pengeluaran izin pemanggilan dan pemeriksaan pada anggota DPR.

2. Hilangnya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dalam Alat Kelengkapan DPR (AKD), dimana badan tersebut sentral dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

3. Soal pemilihan Pimpinan DPR yang dinilai terlalu bermuatan politis, dikhawatirkan akan membuat kinerja DPR menurun drastis karena perebutan posisi kekuasaan.

“Selain itu sebelumnya juga kewajiban pelaporan DPR terhadap pengelolaan anggaran kepada masyarakat dalam laporan kinerja tahunan pun telah dihapus pada Pasal 73 Ayat 5 UU No. 27 Tahun 2009. Dengan demikian jelas adanya upaya-upaya menjegal penegakan pemerintahan yang profesional dan berintegritas, PB HMI MPO mengecam upaya-upaya tersebut,” pungkas pria yang saat ini juga menjabat Ketua DPP Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia itu.