kendariHMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Kendari menghadiri undangan dengar pendapat bersama DPRD Provinsi Sultra yang di gelar di aula Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi  Sulawesi Tenggara (22/09/2014).
Ketua Umum HMI-MPO Cabang Kendari, Budiman mengatakan agenda dengar pendapat bersama DPRD Provinsi
Sultra merupakan tindak lanjut dari aksi sebelumnya  (17/9) terkait penolakan RUU PILKADA yang tengah digodok di Komisi II DPR-RI.
“Subtansi dari rapat dengar pendapat ini adalah mendengarkan langsung sikap dari fraksi-fraksi yang berada di DPRD  Prov Sultra,” ujarnya.
 
Dalam dengar pendapat tersebut, tak ada satupun legislator yang menegaskan sikapnya secara kelembagaan. Menurut Ketua DPRD Prov. Sultra, Sabaruddin Labamba dari Fraksi Amanat Reformasi mengatakan secara individu dari nurani kecilnya ia menolak RUU Pilkada atau kepala daerah hanya dipilih oleh DPRD. “Secara fraksi saya tidak dapat menyampaikan, sebab melalui mekanisme partai karena saya bukan Ketua Fraksi,” ucapnya.
 
Sementara itu kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Endang yang juga sebagai wakil ketua DPRD Prov Sultra mengungkapkan perlunya mengevaluasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah karena  masih banyak problem yang tak dapat dinafikan. Seperti biaya politik yang mahal, money politik, konflik horizontal ini harus kita carikan solusi.
 
“Sebelum SBY mengambil sikap, saya terlebih dulu secara pribadi hari Rabu (17/9) lalu telah menolak RUU Pilkada,” tegas alumni HMI Cabang Kendari ini.