HMINEWS.Com – Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia PB HMI MPO mengeluarkan pernyataan atas sidang sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi.

“Sengketa Pemilihan Umum sudah tidak asing lagi mewarnai persidangan di Mahkamah Konstitusi RI. Lantas apakah sebenarnya konsekuensi hukum atas putusan MK tersebut? Tentunya masih banyak rakyat awam akan hal tersebut, terlebih lagi saat ini sedang disidangkan sengekta Pilpres 2014-2019. Suhu politik memanas dan menguji demokrasi Indonesia,” papar staf Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO, Aria Bima Sakti, di Jakarta, Jum’at (15/8/2014).

Aria Bima Sakti menjelaskan, menjatuhkan putusan adalah salah satu kewenangan MK yang telah diatur dalam pasal 10 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 dimana dijelaskan “MK Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD RI 1945
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum

“Dengan demikian secara teoritis, final bermakna bahwasannya putusan MK berkekuatan hukum tetap setelah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut, dan makna sifat mengikat tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia” lanjutnya.

Ia menegaskan, Komisi Hukum dan HAM PB HMI MPO akan mengawal keberlangsungan proses hukum pascaputusan MK terkait sengketa Pilpres yang sedang berlangsung, mengimbau agar para pihak menghormati dan menjunjung tinggi tegaknya hukum di negeri ini, demi upaya menghindari konflik yang berkepanjangan.