HMINEWS.COM

 Breaking News

DKPP Jatuhkan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Pemilu

DKPP Jatuhkan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Pemilu
August 23
15:05 2014

HMINEWS.Com – 13 putusan sanksi dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk penyelenggara Pemilihan Umum dari tingkat pusat, provinsi hingga tingkat kabupaten/ kota atas pelanggaran kode etik yang terjadi dalam Pilpres 2014. Sanksi berupa peringatan dan pemecatan.

Putusan dijatuhkan untuk anggota KPU Pusat, Bawaslu Pusat, KPU DKI Jakarta, KPU Jawa Timur, KPU Kabupaten Halmahera Timur, KPU Kota Surabaya, Panwaslu Kabupaten Banyuwangi, Panwaslu Kabupaten Sukoharjo dan KPU Kabupaten Dogiyai. Sidang pembacaan putusan diketuai Jimly Asshiddiqie, dengan anggota Anna Erliyana, Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait dan Valina Singka Subekti, Kamis (21/8/2014).

Anggota Majlis Sidang DKPP Saut Hamonangan Sirait menyebut sembilan orang dipecat, yaitu Didimus Dogomo, Yohanes Iyai, Ev Emanuel Keiya, Yulianus Agapa, dan Palfianus Kegou selaku lima anggota KPU Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua. Kelima telah melanggar kode etik Pilpres 2014 di dua distrik Mapia Barat dan Mapia Tengah Kabupaten Dogiyai yang menyebabkan hilangnya hak warga sekitar untuk menggunakan hak pilihnya.

Selain itu, DKPP juga membacakan putusan terkait pelaksanaan Pemilu Legislatif, sanksi pemberhentian diberikan kepada dua anggota KPU Kabupaten Serang; Luthfi Nuriman dan Adnan Hamsin. “Mereka telah meminta uang pengamanan, dan ada bukti transfernya ketika Pileg 2014. DKPP berpendapat mereka melanggar kode etik,” ucap Hamonangan.

Anggota Panwaslu Banyuwangi yang dipecat adalah Rorry Desrino Purnama dan Totok Hariyanto yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu, dinyatakan telah menggunakan fasilitas negara yang diduga digunakan untuk kegiatan kampanye salah satu kandidat.

Jimly juga menuturkan DKPP memberi sanksi peringatan pada 30 orang penyelenggara pemilu untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Sementara 20 orang yang tidak terbukti melanggar kode etik harus direhabilitasi untuk dikembalikan nama baiknya.

“Jadi, dari 16 perkara sidang pleno pelanggaran kode etik ini, sembilan anggota KPU atau Panwaslu diberhentikan dan 20 orang harus direhabilitasikan,” katanya.

Sidang pembacaan putusan dihadiri Ketua Husni Kamil Manik beserta Komisioner Sigit Pamungkas, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ida Budhiati, Arief Budiman dan Hadar Nafis Gumay, serta perwakilan kedua pasangan capres-cawapres.

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.