walhi acehHMINEWS.Com – WALHI Aceh menyayangkan perusakan hutan Aceh makin terbuka dan tergolong berani dilakukan oleh pemerintah Aceh yang melibatkan penjabat dan penegak hukum. Mengubah hutan lindung antara 8 -14 ribu hektar di Bener Meriah menjadi wilayah kentang seolah-olah provinsi Aceh telah mengalami kekurangan lahan terlantar.

“Untuk itu dapat kami menyimpulkan bahwa pemerintah Aceh saat ini kurang memahani fungsi hutan lindung. WALHI Aceh sebagai organisasi lingkungan hidup akan melakukan upaya gugatan hukum jika dalam waktu dekat mekanisme perubahan fungsi hutan lindung tidak bisa ditunjukan oleh pemerintah Aceh,” tulis Direktur WALHI Aceh, Muhammad Nur dalam rilisnya, Rabu (2/7/2014).

Kata Muhammad Nur, gugatan akan ditempuh sesuai UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 38,  dan UU 26 tahun 2007 tentang Tataruang dan Qanun Tataruang Aceh No 19 tahun 2013 tentang arahan sanksi pasal 87 yang sudah diparipurnakan pemerintah Aceh.

Dia melanjutkan, publik mengetahui target ekonomi Aceh ditahun 2014-2015 hanya 5,7 persen yang digenjot dari beberapa sektor. Proyek di Aceh patut diwaspadai mulai agenda Tataruang yang lebih banyak membangun infastruktur, maupun agenda MP3EI yang rakus ruang atas nama pembangunan yang jusru akan memiskinkan masyarakat mendapatkan ruang atau lebih lebih populer penggusaran dibenarkan atas nama UU 1870 tentang Agragria.

Untuk itu WALHI Aceh menyarankan kepada masyarakat untuk segera mengajukan permohonan penggunaan kawasan kepada pejabat diwilayah masing-masing, hal ini untuk menghindari konflik lahan kemudian hari atas nama pembangunan yang dihadapkan oleh mega proyek MP3EI dan agenda-agenda Tataruang Aceh.

Dua agenda diatas erat hubungannya dalam  menghancurkan kekayaan hutan Aceh yang asri, padahal pemerintah republik Indonesia tidak serius dan tidak disiplin dalam menjalankan agenda–agenda perbaikan lingkungan hidup. Contohnya agenda negara melalui pemerintah dipaksakan oleh swasta melakukan reklamasi Rawa Trumon yang disampaikan oleh BAPEDAL Aceh dengan luas mencapai seluas 11.000 Ha wilayah terdampak termasuk dalam kawasan SM Rawa Singkil, yang merupakan kawasan konservasi.