HMINEWS.COM

 Breaking News

Penerapan Pemilu Menuju Demokrasi yang Ideal

Penerapan Pemilu Menuju Demokrasi yang Ideal
June 17
02:36 2014

Pemilu sebagai sebuah mekansime dalam berdemokrasi merupakan peristiwa penting dimana rakyat kembali diminta restu oleh politisi untuk menjadi wakilnya dalam pemerintahan. Di dalam pemilu para kandidat dan partai politik bersaing untuk mendapatkan simpati pemilu. Adanya persaingan didalam pemilu dimana kandidat bersaing untuk mendapatkan posisi pada sebuah lembaga pemerintahan, pemilu kemudian juga berdampak pada pilihan kebijakan yang akan dibuat oleh sebuah lembaga pemerintah yang sesuai dengan platfrom yang dibangun atau diterapkan oleh partai politik. Pemilu menjadi sangat penting dalam kahidupan bernegara karena rakyat harus memilih kandidat dan partai yang dapat benar-benar membawa aspirasi dan kepentingan dalam formulasi kebijakan pemerintah nantinya.

Dalam menilai integritas hasil pemilu legeslatif 9 april 2014 kemarin banyak persoalan dalam hal ini persoalan mengenai pendanaan politik bahwa adanya ketimpangan politik dan kaitannya dengan korupsi pemilu. Begitu fakta tiga kali pemilihan umum baik 2004, 2009, dan 2014 membuktikan kuat dan ampuhnya kekuatan uang di dalam memenangkan kontestasi kekuasaan. Legeslatif 9 April 2014 kembali terlihat dengan sangat jelas uang memainkan peranan dalam memenangkan pemilu dengan melanggar aturan, aturan yang dimaksud yakni mengenai larangan atas adanya politik uang (money politiks) oleh para kandidat dan partai politik. Sebut saja kasus yang terjadi di kota Manado pada pemilu legeslatif para kandidat melakukan manuver politknya dengan hal yang melanggar anturan, praktek politik uang atau praktek beli suara dilakukan,bahkan ada yang memberikan fasilitas dalam bentuk jadi kepada rakyat, terjadi perhitungan suara ulang, ini semua dikarenakan sikap dan kebijakan yang tidak tegas di terapkan oleh lembaga pengawas pemilu, dan ketidak sadarnya kandidat dan partai politik atas apa yang telah mereka perbuat. Sebuah manifestasi politik yang sangat jelas dari kandidat dan partai politik dengan anggapan bahwa rakyat tidak lagi mau mendengar tapi mau melihat langsung bukti dari kandidat lewat kampanye. Keadaan yang demikian bukan saja terjadi di kota Manado, tapi terjadi juga diseluruh daerah.

Berdasarkan hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI), memberikan penjelasan bahwa gejala politik transaksional kentara karena calon yang bermodal kuatlah yang akan menang, hal yang senada juga pernah diungkapkan oleh mantan ketua umum partai Demokrat Anas Urbaningrum yang menaruh perhatian terhadap politik uang, ia menyatakan bahwa politik uang tidak hanya destruktif tetapi juga melukai semangat Demokrasi yang sedang dibangun, tapi sayangnya beliau juga terlibat atau mempraktekannya, politik uang membuat absurd lalulintas politik kita. Absurd dalam pengertian lalulintas politik kita tidak bermakna, politik uang menjadi salah satu  masalah yang sangat besar dan menyebabkan lalulintas politik tidak bekerja bedasarkan aturan. Diketahui bahwa lalulintas politik kita saat ini mengandung dua arti. Pertama politik uang merubah para politisi sebagai kompetitor, mereka melakukan kalkulasi ekonomi berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli suara dan berapa lama bisa break even point.

Kedua hilangnya kondisi antagonis dalam politik kategori lawan ditudukkan dengan kategori uang. Ini langkah yang nantinya mencedrai Demokrasi yang sesungguhnya. Seharusnya para kandidat dan partai politik menyampaikan teori dan filosofi pemilu ataupun politik kepada rakyat dengan baik dan yang sebenarnya yakni kandidat dan program kerjanya dimana kepentingan rakyat harus diutamakan.

Kini kita akan diperhadapkan dengan pemilu pada tanggal 9 Juli mendatang yakni pemilu Presiden dan Wakil Presiden, jangan sampai keadaan yang demikian terjadi pada pemilu legeslatif kembali terjadi pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggaran yang ada hanya dapat dikeluarkan untuk biaya kampanye, transportasi dan yang lainnya,bukan untuk bayar masyarakat untuk memilih mereka. Harapan bahwa kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak menerapkan hal demikian terjadi pada pemilu legeslatif, tapi melakukan politik yang jujur dan bersih,biarlah rakyat memilih sesuai dengan hati nurani.

Demokrasi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah Demokrasi dalam memilih berdasarkan pilihan dari rakyat kepada para calon sesuai hati nurani, bukan karena permainan politik uang dari pasangan calon. Harus ada penyampaian pernyataan dari kedua pasangan calon bahwa tidak ada permainan transaksi politik nantinya dan ini harus dipertegas, gejolak seperti ini terjadi pada saat demokrasi kita telah masuk pada masa transisi. Jadi perlu perubahan pada demokrasi kita sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat, dan kesempatan untuk menerapkan ada pada kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden melalui pemilu yang bersih jujur dan adil, sehingga kita tidak termasuk pada kategori negara yang demokrasinya gagal (Democration failed states).

Fandi Umanahu

 KADER HMI-MPO CABANG MANADO

 

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.