Makassar,– Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Makassar menyempatkan silaturahmi ke kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, kompleks Alauddin Plaza, Jl. Sultan Alauddin, Makassar, Kamis (5/6).

Ketua Umum HMI MPO Cabang Makassar, Najamuddin Arfah berkunjung bersama lima pengurus cabang lainnya. Rombongan HMI diterima langsung oleh Kepala Ombudsman Perwakilan  Sulsel, Subhan, S.T diruang kerjanya.

“Kehadiran kami selain untuk silaturahmi, juga untuk mengetahui lebih jauh mengenai lembaga negara ini,” ujar Najamuddin.

Menanggapi hal tersebut, Subhan mengaku sangat mengapresiasi positif kehadiran HMI di kantornya.

Dalam perbincangannya, Ia menjelaskan kepada HMI bahwa Ombudsman dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Tugasnya antara lain menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Juga berwenang menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangannya.

“Baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMND, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagaian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,” ujarnya.

Selain itu Ia juga menjelaskan alasan pembentukan lembaga negara ini yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam proses pengaduan serta  mengembalikan aturan-aturan yang ada di lembaga penyelenggara negara guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat umum.

“Nah, segala lembaga negara atau swasta yang sudah melenceng dari aturan awalnya, kami kembalikan pada prosedur masing-masing sebagai mana mestinya, dan tanpa melaui proses yang ribet. Biasanya kan kalo kalau harus melalui prosedur atau jalur pengadilan  prosesnya ribet dan lama ” tutur alumni sarjana teknik Unhas ini.

Selain menerima pengaduan, Ombudsman juga sebagai lembaga yang independen kata Subhan, dapat melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Jadi, selain menerima pengaduan, kami juga bisa turun langsung kelapangan untuk menginvestigasi Dalam menjalankan peran ini, kami tidak boleh menerima imbalan apapun baik dari masyarakat yang melapor atau pun instansi yang dilaporkan,” papar Subhan.

Dalam kunjungan berdurasi sekitar dua jam itu, Subhan mengungkapkan bahwa peran mahasiswa juga sangat dibutuhkan dalam mengawas dan mengadvokasi pelayanan publik sehingga Ia berharap kedepannya HMI dapat bersinergi dalam mengawalnya.

“Kalau perlu, kita bisa buat MoU dan bersama-sama mengawas pelayanan publik,” ujarnya.

Disunting dari: Buletinsia.com