Sesaat setelah rencana kenaikan harga BBM bersubsidi diumumkan oleh pemerintah, berbagai gerakan mahasiswa spontan menyuarakan sikap penolakan,  karena naiknya harga BBM dinilai membebani rakyat miskin. Namun sikap penolakan ini menuai kritik dari masyarakat yang hak-haknya di bela oleh mahasiswa, bukan rasa simpati yang timbul, tapi rasa antipati. Hal ini didasarkan pada beberapa aksi mahasiswa yang diliput media cenderung mengarah pada tindakan anarkis, mulai dari bentrok fisik dengan aparat keamanan, hingga pendudukan SPBU yang justru membuat distribusi BBM terganggu. Dalam beberapa kasus, yang dirugikan adalah masyarakat di sekitar tempat ber-unjuk rasa.

Perlukah mahasiswa melakukan aksi anarkis? Pertanyaan inilah yang perlu dijawab oleh mahasiswa yang merupakan representasi kaum terpelajar. Cara-cara penolakan yang ditempuh saat ini melampaui garis batas seorang terpelajar. Pengrusakan foto presiden, pembakaran ban bekas untuk mengundang perhatian publik menjadi sebuah keharusan dalam menyampaikan aspirasi mahasiswa. Hal ini perlu dirubah, bahwa penolakan terhadap kebijakan pemerintah tidak harus berujung pada tindakan anarkis.

Ada jalan lain yang bisa ditempuh mahasiswa, yaitu jalan dialog yang lebih elegan. Mahasiswa yang menolak kebijakan tentu dimulai dari adanya alasan yang cukup kuat dari segi akademis. Hal ini bisa dimulai dari diskusi-diskusi tentang alasan pemerintah menaikkan harga BBM, kemudian berlanjut ke dampak dari kenaikan harga BBM terhadap rakyat miskin. Selanjutnya mahasiswa bisa mengarahkan opini publik, melalui tulisan di media massa. Di era reformasi ini, mahasiswa memiliki kebebasan untuk menyampaikan opini apapun terkait kebijakan pemerintah. Berbeda dengan era orde baru, dimana kebebasan berpendapat dibatasi. Mahasiswa saat ini harus mencoba ruang-ruang baru dalam menyampaikan gagasan yang solutif, sehingga tidak langsung mengarah pada aksi unjuk rasa.

Berikutnya, mahasiswa dapat membangun dialog dengan pemerintah. Keterputusan dialog atau komunikasi antara pemerintah-mahasiswa menyebabkan berbagai tindak anarkis dengan alasan pemerintah tidak memahami tuntutan mahasiswa. Di satu sisi, pemerintah pusat maupun daerah perlu membuka ruang-ruang dialog, yang tidak hanya tersekat pada seminar-seminar formal yang bersifat semu. Dialog yang diciptakan pemerintah saat ini hanya bersifat satu arah, melalui pemberitaan pers maupun pidato kenegaraan yang dirasa membuat jurang komunikasi semakin dalam.

Menurut catatan mantan Ketua PB HMI, Sulastomo, ada masa dimana gerakan mahasiswa menduduki posisi penting, dikenal dengan angkatan ’66. Pada saat itu, aktivis mahasiswa dikumpulkan oleh presiden Soekarno, kemudian berdiskusi di dalam mobil presiden membahas kebijakan resufle menteri dan kenaikan harga pangan. Secara tidak langsung hal ini membuktikan bahwa Soekarno sebagai seorang presiden meminta restu dan saran kepada aktivis mahasiswa disaat terjadi permasalahan di dalam pemerintahan.

Hal ini yang harus dilakukan untuk menyelamatkan generasi mahasiswa dari frustasi gerakan yang berujung pada ketidakpahaman terhadap substansi dari kebijakan pemerintah. Membangun dialog merupakan sebuah inovasi baru ditengah aksi unjuk rasa di berbagai daerah terkait kenaikan harga BBM. Dialog ini bukan hanya tuntutan mahasiswa semata, namun perlu dibangun oleh pemerintah, dari yang paling dekat dengan mahasiswa, yaitu pemerintah daerah. Keterbukaan antara pemerintah dan mahasiswa dapat meminimalisir aksi-aksi anarkis yang merugikan kedua belah pihak.