social-mediaMencermati konflik yang memanas antara Palestina dan Israel beberapa minggu ini, berbagai pihak turut serta mengecam tindakan Israel yang dinilai melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Mulai dari aksi demonstrasi, hingga dunia maya yang dipenuhi status “go to hell Israel, laknatullah!” dan berbagai umpatan lainnya. Hal ini memberikan gambaran bahwa kebebasan publik untuk memberikan kritik makin terbuka lebar. Namun disisi lain, status-status tersebut terkadang keluar dari esensi permasalahan sebenarnya.

Salah seorang alumni HMI bahkan memberikan statement “jangan berlebihan (lebay) di media sosial, sementara kita tidak dapat memberikan bantuan apapun untuk rakyat Palestina”. 100 orang lebih yang meninggal diantaranya anak-anak seakan-akan dapat terbalas dengan umpatan di media sosial. Fenomena kegenitan di media sosial ini merupakan simbolisasi kelas menengah di Indonesia. Kelas menengah seperti yang dikutip dari laporan khusus Kompas (8 Juni 2012), “Ketidakpuasan lebih banyak berupa letupan pendapat yang disuarakan lewat jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Blackberry Messenger, tetapi tidak menjadi tindakan riil yang mampu mengubah keadaan. Lebih mirip kicauan yang disuarakan minoritas tertindas, sementara jumlah terbesar tetap diam atau lebih menikmati sisi-sisi lucu aneka kejadian.” Tidak perlu untuk berunjuk rasa di jalanan yang panas, atau bergabung dengan aksi amal “infaq Palestina” dengan meminta sumbangan di perempatan jalan. Benarkah kelas menengah sering mengambil jalan praktis tanpa bersusah payah?

Karakteristik kelas menengah yang umum ditemui merasa puas ketika pembaca status yang sekedar lewat memberikan tanda “likes” nya atau sekedar berkomentar “saya dukung Anda!”. Kegenitan yang bermula dari eksistensi pribadi tersebut patut untuk dikritisi. Max Weber (1920) mengelaborasi kelas sosial dengan lebih luas ketika memandang persoalan kelas bukan hanya bagaimana kekuasaan (power) atas alat produksi terletak, tetapi juga menyangkut derajat ekonomi dan prestise. Tiga hal itu menjadi penentu untuk mengukur derajat kelas seseorang. Mungkin inilah yang disebut kapitalisasi isu untuk menaikkan derajat diri (prestise), setidaknya diantara teman-teman kampus nya atau diantara rekan kerja nya. Namun ada berbagai pergolakan sosial yang justru menemukan momentumnya dengan radikalisasi media sosial. Belum lama, peristiwa revolusi Timur Tengah di Mesir dan Tunisia yang berhasil karena didukung oleh para aktivis pro-demokrasi, kebanyakan berasal dari kelas menengah yang paham tentang teknologi. Status, notes, atau link blog digunakan sebagai sarana untuk meradikalisasi publik, mencerdaskan, memberikan informasi terbaru, hingga membuat jaringan antar aktivis media sosial sendiri.

Para aktivis pro-demokrasi yang tergabung dalam “Arab spring” menggunakan metode yang hampir sama dengan propaganda kaum Komunis, Bolshevik di Rusia saat revolusi Oktober 1917. Berawal dari jumlah anggota terbatas, dan bekerja secara sistematis dalam mem-propagandakan sebuah opini. Kamar-kamar asrama mahasiswa di Kairo dijadikan sebagai markas para twit revolusioner, bermodal laptop dan jaringan internet-satelit mereka menyebarkan perkembangan terbaru revolusi Mesir ke seluruh dunia. Berbagai media yang mapan, seperti New York times, CNN, Al-Jazeera pun mengikuti perkembangan terbaru melalui akun twitter aktivis Mesir tersebut.

Dari artikel yang singkat ini, Penulis ingin membuktikan bahwa radikalisasi melalui media sosial untuk memobilisasi massa merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan para aktivis pejuang kemerdekaan Palestina. Dengan memberikan opini yang konsisten secara terus menerus, publik akan tercerdaskan, setidaknya mengambil sikap terhadap serangan Israel di jalur Gaza dari kacamata yang objektif.

Lalu berbuat apa? Menulis status, notes, bahkan membuat artikel di media tentu belum cukup menyelesaikan masalah, karena hal tersebut hanya sarana. Perlu ditambahkan bahwa aktivis di Mesir yang berkicau melalui twitter juga bergerak di lapangan tahrir square, mengumpulkan donasi dari berbagai kalangan, dan menempuh jalur hukum untuk menggugat pemerintahan yang lalim. Artinya, aktivis pro-Palestina di Indonesia perlu melakukan praxis secara langsung. Seperti kata Soekarno dalam bukunya Dibawah Bendera Revolusi, “banyak bicara, banyak bekerja!”.