Beberapa waktu yang lalu masyarakat Yogyakarta dikejutkan oleh pembunuhan secara sadis di tempat hiburan malam. Kemudian disusul balas dendam oknum Kopassus yang menyerbu LP Cebongan secara beramai-ramai. Ada fakta menarik dibalik serangkaian tindak kekerasan tersebut yang kini mulai disoroti media massa.

Dalam buku Economist with Guns karangan Bradley Simpsons, ahli sejarah Princeton University yang meneliti keterkaitan antara rezin Orde Baru dengan represi kekerasan di Indonesia mengatakan bahwa di saat Presiden Soeharto berkuasa, militer berfungsi sebagai pengawas kegiatan ekonomi di Indonesia. Mulai dari pabrik hingga hiburan malam di jaga ketat oleh aparat kepolisian atau militer, sebagai imbalannya pemilik usaha memberikan upeti serta bonus kepada para Jenderal.

Setelah rezim militer selesai berkuasa, di era reformasi peran militer yang terlalu dominan dalam memberikan bantuan keamanan terhadap pelaku usaha digantikan oleh peran petugas sipil tanpa seragam yang dikenal dengan nama preman. Peralihan fungsi pengawasan dari militer ke preman ini kemudian menimbulkan profesi pekerjaan baru di sektor informal. Walaupun tidak ada data yang pasti terhadap jumlah preman di Indonesia namun dapat dipastikan keberadaan preman tersebut mampu menarik pengangguran-pengangguran yang tidak terserap di sektor informal pedesaan.

Faktanya, preman-preman yang kini berkeliaran di kota-kota besar dapat dibagi menjadi dua, preman lokal dan preman pendatang. Sementara preman lokal melakukan perekrutan melalui paguyuban pemuda lokal, preman-preman pendatang melakukan perekrutan dengan mendatangkan pemuda-pemuda desa ke kota yang dikuasainya. Teori ini disebut Gangman Urbanization atau salah satu bentuk urbanisasi yang timbul karena pengangguran di pedesaan mencari profesi kriminal di perkotaan. Bentuk urbanisasi ini terjadi juga di Amerika Serikat, beberapa kawanan gangster (Red-preman yang terorganisasi) dari Sicilia, Italia hingga perbatasan Meksiko berdatangan ke New York untuk menguasai sektor kriminal dan bisnis hiburan malam.

Peristiwa Cebongan juga dapat ditelusuri dari sudut pandang ekonomi, sebagai bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik usaha dan preman bayaran. Dalam manajemen bisnis di ruang kuliah kita belajar tentang co-venture, dan joint venture kurang lebih bentuk ikatan bisnis seperti itu yang terjadi antara pengusaha dan preman. Keduanya saling menguntungkan. Saling berbagi karena bisnis butuh keamanan, dan polisi tidak memberikan rasa aman pada pengusaha.

Namun jasa preman modern kini bukan hanya dibutuhkan di tempat hiburan malam saja,bisnis perbankan sebagai contoh membutuhkan jasa debt collector untuk menagih kredit-kredit macet nasabahnya. Peristiwa meninggalnya nasabah sebuah bank swasta bulan April 2011 lalu karena dibunuh oleh petugas debt collector menambah panjang jalinan abadi antara bisnis perbankan dan preman. Bahkan Hendrik Angel Sahetapy alias Deki yang membunuh anggota Kopassus di Hugo’s Café beberapa waktu lalu kerap kali membantu perusahaan pembiayaan menarik mobil  dari pembeli yang kreditnya bermasalah.

Jika kita melihat secara lebih jernih, pokok permasalahan terletak pada pengusaha yang membutuhkan jasa preman untuk memberikan rasa keamanan. Sehingga persoalan premanisme seperti yang terjadi di Cebongan bukan sekedar aksi satu-dua orang kriminal, namun menyangkut relasi kekuasaan antara pelaku ekonomi, militer dan sipil. Solusi yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan kasus premanisme sistemik ini beragam, mulai dari membatasi izin tempat-tempat hiburan malam hingga memperketat aturan penggunaan jasa petugas keamanan outsourcing. Dua tempat perputaran uang itu dinilai sebagai tempat utama para preman mencari pendapatan hidup. Jika kedua tempat tersebut diatur dengan ketat oleh Pemerintah (seharusnya dari dulu), maka preman-preman itu akan kehilangan sumber pendapatan utamanya, dan memilih untuk masuk ke jalur formal. Dengan demikian kasus kriminalitas yang menyangkut premanisme dapat dikurangi tanpa melibatkan campur tangan Kopassus lagi.