Pembengkakan Subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam APBN 2014 semakin mngancam anggaran Negara.  Oleh karena itu pemerintah harus mengambil langkah yang tepat dalam mengatasi masalah pembengkakan dalam penggunaan subsidi BBM.

                Namun, bukan solusi yang tepat jika nantinya pemerintah harus mengambil langkah untuk mengurangi atau menghapus subsidi untuk  BBM. Seperti yang di nyatakan oleh Chief Economist And Director For Investor Relation PT Bahana TCW Invstment Management Budi Hikmat  yang di lansir oleh Jawa Pos mengatakan, kondisi fiskal saat ini sudah tidak sehat. Salah satu persoalan utama yang harus diperbaiki dalam rangka penyehatan fiskal adalah berani mengambil kebijakan tegas untuk mengurangi subsidi BBM.

                      Menurut Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bangkalan Moh. Hairus Zaman angkat bicara dan mengatakan, “Pengurangan Subsidi atau penghapusan subsidi untuk BBM itu bukanlah solusi tepat untuk mencegah masalah defisit neraca.” Karena penggunan BBM yang bersubsidi selama ini tidak ada pengawasan yang serius dari pemerintah, apakah BBM yang bersubsidi telah tepat sasaran atau tidak.  Jika sampai BBM subsidi di kurangi atau sampai dihapus, tentu akan berdampak pada kenaikan Inflasi, tentu tarif transportasi angkutan umum akan naik dan harga bahan pokok juga akan naik.

                Ketika harga bahan pokok bertambah naik, imbasnya akan tetap menyengsarakan rakyat kecil. Apalagi selama ini subsidi untuk BBM tidak hanya di gunakan oleh masyarakat ekonomi menengah kebawah melainkan masyarakat ekonomi menengah ke atas juga banyak mengkonsumsi BBM yang bersubsidi. Jadi jangan salahkan rakyat nanti, jika rakyat kecil melakukan sikap anarkismenya pada pemerintah. Menteri Keuangan mengatakan banyak mobil murah ramah lingkungan alias Low Cost Green Car (LCGC) di tenggarai telah mengkonsumsi BBM bersubsidi. Sesuai dengan peraturan LCGC memang dilarang mengkonsumsi BBM bersubsidi.

Menurut Menteri kordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa menyatakan, pemerintah sampai saat ini terus berupaya mengendalikan tingkat konsumsi BBM bersubsidi melalui beberapa program. Menurut dia, langkah pengendalian merupakan konsentrasi utama pemerintah agar menjaga besaran defisit dalam APBN tidak menjauh dari target. “Kita terus kendalikan konsumsi BBM, kita jaga jangan sampai besaran defisit kita melebihi 3 persen. Itu tidak boleh.” tutur Hatta ketika di temui di kantornya, Jakarta, jumat (11/4/20144) oleh okezone.com

Menurut Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bangkalan Moh. Hairus Zaman mengatakan, “Selama ini yang lemah dari penyaluran BBM bersubsidi adalah di pengawasan yang di lakukan pemerintah, pantas ketika saat ini terjadi pelonjakan kenaikan konsumsi BBM bersubsidi yang tinggi sehingga berimbas terhadap deficit fiskal di migas. Kalau sudah tahu seperti itu seharusnya Pemerintah harus membuat badan pengawas yang independen, yang  mengawasi penyaluran BBM yang bersubsidi supaya tepat sasaran dan, tidak hanya memberikan stiker tulisan pada kendaraan yang tidak boleh menggunakan BBM yang bersubsidi, karena cara ini tidak efektif untuk mencegah supaya tidak menggunakan BBM yang bersubsidi.”

               Badan Pengawasan yang dibuat juga harus berada di setiap tempat SPBU-SPBU yang ada, dengan begitu para pekerja SPBU tidak akan menjual BBM yang bersubsidi pada kendaraan-kendaraan yang mewah dan kendaraan-kendaraan mewah tidak akan membeli BBM yang bersubsidi, karena sudah diawasi. Dan saya rasa tidak sulit dan juga merugikan kalau pemerintah membuat badan pengawan untuk pengunaan BBM yang brsubsidi. BBM bersubsidi diperuntukkan kepada rakyat kecil, terutama pada pengguna kendaraan bermotor dan tranportasi angkutan umum bukan para pengguna mobil mewah atau mobil LCGC. Maka dari itu pengurangan subsidi atau penghapusan subsidi untuk  BBM bukanlah solusi yang tepat.

Hairus Zaman

Kader HMI Cabang Bangkalan