Dilema Kebijakan dalam Krisis Energi

Permasalahan energi menjadi polemik diskursus kebijakan setiap tahunya. Polemik ini dipicu oleh besarnya beban yang harus ditanggung pemerintah untuk subsidi BBM yang mencapai Rp 200 Trilyun per tahun. Di sisi lain hampir tidak ada yang menyangkal jika Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah termasuk minyak dan gas. Kementerian ESDM menyebutkan konsumsi BBM nasional mencapai 1,3 juta barel per hari, sedangkan hasil lifting hanya sebesar dan sekitar 840 ribu barel per hari. Kekurangan BBM ini kemudian ditutup dengan pengadaan BBM impor yang kuotanya ditetapkan mencapai 48 juta KL setahun.

Polemik yang berlangsung tentang kebijakan energi menyiratkan bahwa energi bukan sekedar kebutuhan konsumsi biasa melainkan meliputi aspek ketahanan suatu negara. Ketersediaan energi menjadi faktor penentu bagi gerak pertumbuhan perekonomian. Bagi industri ketersediaan energi merupakan faktor kunci yang memastikan proses produksi terus berjalan sehingga ketercukupan energi menjadi persoalan krusial bagi perkembangan industrialisasi. Perkembangan Industrialisasi di China menjadi contoh pertumbuhan konsumsi energinya yang meningkat drastis. Negara memainkan peran pntingnya dengan mendorong kontrak-kontrak untuk mensuplai pasokan kebutuhan energinya. Peran negara tidak hanya diwujudkan dengan logika bisnis semata melainkan perlu menggunakan strategi diplomasi yang menguntungkan. Berbeda di Indonesia, selama ini kebutuhan konsumsi BBM yang dipenuhi dengan kuota impor justru dilakukan dengan model bisnis bahkan seringkali melalui broker-broker sehingga negara justru menjalankan fungsinya yang tidak efisien.

Perencanaan Terintegrasi

Selama ini sistem perencanaan energi masih berjalan parsial dengan menempatkan kebijakan konsumsi terpisah dari kebijakan mendorong produksi dan eksplorasi termasuk kebijakan insentif untuk mendorong subsitusi energi. Alhasil perdebatan tentang kelayakan penetapan besaran subsidi menjadi perdebatan yang tidak produktif. Pengurangan harga BBM di satu sisi tidak memberikan peningkatan insentif untuk pengembangan energi alternatif. Logika perencanaan yang terpisah menjadikan ketergantungan energi dari proses perdagangan minyak dunia menjadi sangat parah, apalagi mengingat pembelian BBM impor kita hanya memenuhi kebutuhan untuk 3 minggu. Kondisi internasional yang dinamis dapat mempengaruhi harga minyak dunia dan jika harga melambung sulit untuk diantisipasi.

Perhitungan beban yang harus ditanggung APBN untuk subsidi BBM seharusnya diantisipasi dengan perencanaan terintegrasi antara konsumsi, produksi dan substitusi energi. Dengan sistem ini terjadinya pergolakan harga minyak dunia dapat diketahui publik tidak hanya kebutuhan penambahan subsidi saja, tetapi juga terkait rasio peningkatan pemasukan APBN dari ekspor energi. Integrasi ini menjadikan pemerintah mampu mengukur tingkat defisit subsidi energi yang telah ditetapkan dan seberapa besar kemampuan yang bisa direalokasikan untuk substitusi energi.

Keniscayaan Substitusi BBM

Kebijakan integratif ini memungkinkan perencanaan seksama untuk berusaha melakukan shifting pemenuhan kebutuhan energi yang selama ini bergantung dengan BBM menjadi energi-energi alternatif. Brazil berhasil yang mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) untuk memenuhi kebutuhan konsumsi energi nasionalnya, sehingga ketergantungan pada BBM hanya berkisar 30-40% saja. Indonesia sebagai negara tropis memiliki potensi yang sama untuk mengembangkan BBN sebagai alternatif yang bisa diandalkan khususnya bagi kebutuhan transportasi. Adapun bagi pemenuhan energi listrik Indonesia sangat potensial untuk mengembangkan geothermal atau panas bumi untuk menggantikan pembangkit bertenaga diesel yang sekarang dominan. Proses shifting energi bukan proses yang rumit namun tidak bisa instan, dibutuhkan perencanaan serius termasuk political will dari para pemegang kebijakan untuk mendorong penyediaan insentif yang memadai. Dalam mendorong BBN misalnya dibutuhkan keseriusan pemerintah untuk menggenjot industri pertanian yang efisien bagi bahan baku industri bio energi. Di satu sisi harus ada kebijakan untuk industri transportasi agar mengeluarkan produksinya yang sesuai dengan BBN yang akan diproduksi. Di tambah dengan menyiapkan insfrastruktur yang memadai dan insentif harga yang cukup kompetitif untuk skala industrialisasi masal.

Perencanaan shifting energi ini akan membuka peluang dalam jangka panjang untuk menjadi strategi perekonomian. Produksi minyak sebesar 840 ribu barel perhari yang memungkinkan untuk terus didorong naik seiring efisiensi produksinya dan penambahan kapasitas kilang menjadi senjata ekonomi kawasan. Hal ini dilakukan China yang menyimpan cukup banyak cadangan energi namun lebih memilih membuka kran impor untuk memastikan ketersediaan energinya tidak mampu diganggu oleh perkembangan situasi apapun. Rusia hingga kini memainkan peran sangat penting untuk mengontrol ketersediaan energi minyak dan gas di kawasan eropa. Indonesia akan sulit untuk keluar dari middle income trap jika tidak segera mengatur strategi tentang pemenuhan pasokan kebutuhan energi.

Hafidz Arfandi

Ketua Umum HMI Cabang Sleman