Dalam Otobiografi yang ditulis oleh Cosmas Batubara (2007) terdapat sebuah catatan yang menarik, “Kala itu tanggal 18 Januari 1966. Seiring berlanjutnya demonstrasi mahasiswa, Presiden Soekarno mengumpulkan pimpinan mahasiswa (KAMI). Dengan pertemuan tersebut saya mengharapkan tidak timbul kesalahpahaman antara Presiden dan mahasiswa.” Cosmas merupakan salah satu aktivis mahasiswa angkatan ’66 yang menggambarkan bagaimana pemerintah dan mahasiswa melakukan dialog dalam menyelesaikan permasalahan di tingkat Nasional.

Pasca reformasi, fokus gerakan mahasiswa telah mengalami pergeseran. Model gerakan mahasiswa tahun 1998 dimana aksi massa non-kooperatif dianggap sebagai sebuah model gerakan terbaik menjadikan unjuk rasa sebagai satu-satunya solusi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Jika hal tersebut di imbangi dengan dialog terbuka maka yang terjadi adalah potensi merebaknya anarkisme dikalangan aktivis mahasiswa, seperti yang kita lihat dalam demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang terjadi beberapa waktu yang lalu.  Mulai dari membakar ban bekas, pemblokiran jalan utama hingga merusak kendaraan dinas yang justru dinilai tidak menyelesaikan pokok permasalahan. Pada akhirnya sebagian besar unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa kehilangan simpati dari masyarakat.

Berani berbeda

Putusnya dialog antara Pemerintah dan mahasiswa membuat jurang informasi kebijakan dari atas ke bawah (top-down) terputus, hal ini sempat disinggung oleh Pierre Bourdieu dalam buku yang berjudul Firing Back: Against the Tyranny of the Market (2001),  bahwa dunia kaum intelektual harus terlibat dalam kritik permanen terhadap semua penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas namun kritik yang dibangun tanpa dialog dengan kekuasaan berakibat fatal, menyebabkan arah gerakan intelektual tidak lagi berada dalam ranah yang solutif.

Saat ini peran mahasiswa sebagai jembatan dialog dengan Pemerintah digantikan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), media maupun tokoh akademisi. Posisi mahasiswa hanya dijadikan sebagai pressure group atau kelompok kritikus dari kelas menengah yang gusar akan kebijakan pemerintah, namun tidak dapat berbuat apa-apa kecuali berunjuk rasa.

Degradasi Intelektualitas

Keterputusan dialog bukan satu-satunya penyebab mahasiswa melakukan tindakan anarkis. Alasan lain terletak pada degradasi peran intelektualitas dalam memberikan solusi di tataran teori maupun praktis dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Bandingkan dengan mobilisasi massa pada akhir era orde baru yang terjadi karena mahasiswa berada dalam tekanan oleh rezim, kemudian merasa harus melakukan pengembangan daya kritisnya dengan mengikuti berbagai forum diskusi non-formal maupun secara diam-diam membaca buku pergerakan politik. Oleh karena itu, hasil tekanan politik di zaman militer orde baru membuat aktivis mahasiswa memiliki pemikiran yang tajam serta arahan yang jelas.

Saat ini mahasiswa diberi fasilitas dan kenyamanan belajar di kampus, hal ini bukan menjadi peluang bagi bangkitnya gerakan mahasiswa, sebaliknya ramahnya iklim akademik hanya membuat golongan kelas menengah ini terlena dalam sistem reproduksi tenaga kerja.

Membuka Dialog

Tarik ulur kenaikan harga BBM  saat ini menjadi sebuah momentum bagi gerakan mahasiswa untuk kembali aktif dalam memberikan kritik kepada pemerintah. Namun selain melakukan aksi turun ke jalan, mahasiswa perlu melihat kembali sejarah angkatan ’66 sebagai alternatif metode gerakan dalam membangun dialog dengan kekuasaan. Dilain pihak, Pemerintah perlu membangun dialog dengan mahasiswa yang bersifat dua arah, bukan sekedar formalitas semu.   Dialog antara Pemerintah dan mahasiswa sejak reformasi yang bersifat semu, dalam seminar, diskusi maupun kegiatan ramah tamah lainnya perlu dibuka kembali sehingga menghasilkan kesepahaman tanpa mengarah pada konflik-vertikal.