“Aku ingin agar mahasiswa-mahasiswa ini menyadari bahwa mereka adalah “the happy selected few” yang dapat kuliah dan karena itu mereka harus juga menyadari dan melibatkan diri dalam perjuangan bangsanya.” 

(Soe Hok Gie, Cacatan Seorang Demonstran)

 

Bulan Desember merupakan bulan yang spesial bagi sejumlah mahasiswa. Di bulan inilah ajang perhelatan ‘demokrasi’ terbesar di kampus bertajuk “Pemihan Raya Mahasiswa” di gelar.  Ajang yang sering disebut sebagai ‘pesta demokrasi’ kampus terbesar ini bagi sebagian mahasiswa merupakan momen spesial yang harus disambut, dipersiapkan dan dimanfaatkan betul untuk berbagai tujuan, kepentingan politik? hasrat narsisme? Meruntuhkan ‘rezim’? atau sekedar ajang ‘coba coba berhadiah’ dengan mencalonkan diri pada berbagai pos strategis lembaga kemahasiswaan. Pemira tahun ini juga sangat spesial karena tahun ini, tahun 2013 adalah tahun politik, dimana semua orang menjadi sangat antusias terhadap persoalan-persoalan politik, ditambah tahun depan adalah tahun ‘strategis’ bagi semua kepengurusan lembaga mahasiswa karena pemilihan umum (pemilu) berlangsung. Benarkah demikian? Realitas selalu memiliki bahasanya sendiri, das sollenjauh berbeda dengan das sein. Mari kita lihat realitasnya.

Beberapa hari yang lalu Fakultas FMIPA UGM menyelenggarakan pemilihan raya untuk memilih Ketua BEM KM MIPA periode 2014. Hasil penghitungan suara menunjukan hasil yang ‘fenomenal’ dan diluar dugaan, “Kotak Kosong” berhasil mengungguli perolehan suara Fadjar Mulya, satu-satunya kandidiat yang maju sebagai calon Ketua BEM Mipa tahun ini, “Kotak Kosong” unggul atas Fadjar dengan perolehan suara 541 berbanding 463 (KPRM FMIPA, 2013). “Kejutan” ini semakin ‘memanaskan’ tensi konflik dan intrik antar kelompok mahasiswa yang mewarnai F Mipa setahun belakangan. Sementara itu, di Fakultas Kehutanan tahun ini hanya ada satu calon yang mendaftar sebagai Ketua LEM FKT 2014, di Fakultas Ilmu Budaya dan Geografi tidak ada yang mendaftar hingga masa pendaftaran ditutup, di Fakultas Geografi pendaftaran terpaksa diperpanjang hingga akhirnya ada dua calon yang maju. Sementara di FIB setelah perpanjangan waktu pendaftaran, satu-satunya pendaftar akhirnya ‘dinobatkan’ secara aklamasi sebagai Ketua BEM FIB 2014 terpilih. Tahun ini di berbagai level pemira, baik Universitas, Fakultas maupun Jurusan memiliki satu trend yang sama, calon semakin menyusut atau bahkan kosong, dan didominasi oleh dua pasang kandidat yang bersaing, untuk level universitas baru tahun ini sejak sistem pemilihan raya diperkenalkan tahun 1998 bursa Capresma ‘hanya’ diramaikan oleh dua calon. Di luar UGM, pemira harus ‘dibayar’ dengan kerusuhan antar mahasiswa di Univeristas Mulawarman dan Universitas Brawijaya. Jenuh dan ‘jengah’, mungkin itu dua kata yang tepat untuk menggambarkan situasi kebatinan mayoritas mahasiswa terhadap proses pemira selama ini.

Secara kuantitatif, realitas pemira dari sisi jumlah pemilih jauh dari makna partisipatif Pemira tahun lalu menjadi buktinya, berdasarkan data yang didapat dari situs resmi Direktorat Administrasi Akademik (DAA),  jumlah mahasiswa sampai dengan desember 2012 sebanyak 34.995. Akan tetapi, yang menggunakan hak pilih untuk pemira Capresma sebanyak 13.457, artinya tingkat partisipasi pemira ‘hanya’ 38% dari total mahasiswa UGM (Balairung, 2013). Di Fisipol-yang notabene ‘kampus politik’-tingkat partisipasi mahasiswa lebih menyedihkan, pada tahun 2012 saja dengan dua Capresma yang maju berasal dari Fisipol jumlah pemilih  sebesar 627 suara. (KPRM UGM, 2012). Padahal, menurut data DAA terdapat 2.472 mahasiswa jenjang S-1 di Fisipol yang melakukan registrasi pada periode semester ganjil tahun ajaran 2012/2013 lalu (Lalu Rahadian, 2012). Artinya tingkat partisipasi pemilih Fisipol dalam pemira UGM tahun 2012 ‘hanya’ sebesar 25% dari total jumlah mahasiswa Fisipol yang aktif.

Kejenuhan dan kejengahan mayoritas mahasiswa terhadap proses ‘pesta demokrasi’ terbesar di kampus diafirmasi dengan temuan survei Pers Mahasiswa Balairung. Menurut riset yang dilakukan oleh tim Balairung, sebesar 55% responden mereka menjawab tidak akan berpartisipasi dalam pemira tahun 2013, survei ini menggunakan polling purposive, yang diperuntukan mahasiswa UGM aktif sebagai sumber responden (Balairung, 2013). Lantas bagaimana kita memahami semua fenomena ini ? Apa yang sesungguhnya terjadi dengan ‘demokrasi kampus’ kita ? Beberapa pihak mencoba mengajukan jawaban dengan nada apologetik bahwa persoalan utama mengapa tingkat partisipasi dan antusiasme mahasiswa terhadap pemira rendah ‘hanya’ karena masalah kualitas aktor personal dan buruknya sosialisasi yang dilakukan. Menurut mereka yang apologetis, buruknya kinerja pemerintahan aktor pemegang mandat kekuasaan pemerintahan mahasiswa dan sosialisasi yang kurang massif KPRM menjadi penyebab rendahnya partisipasi mahasiswa.

Logika berpikir yang semacam ini akhirnya menggiring kita pada konklusi dua hal, Pertama, kebijakan dengan menggelontorkan lebih banyak uang untuk proses sosialisasi pemira, pemasangan spanduk, poster, baliho hingga media sosial ‘membanjiri’ berbagai ruang publik kampus, Kedua, kita ‘dipaksa’ untuk percaya bahwa ada semacam ‘angin surga’ perubahan dan harapan baru dari calon-calon aktor baru dalam setiap pemira, yang sejatinya minim gagasan visioner. Namun benarkah mahasiswa UGM enggan berpartisipasi hanya karena soal kinerja buruk aktor atau soal sosialisasi ? Jawabannya Tidak sama sekali!. Asumsi faktor minimnya sosialisasi dapat dengan mudah dipatahkan dengan fakta bahwa hari ini akses mahasiswa terhadap media terutama media sosial sangat tinggi, mahasiswa dapat dengan mudahnya mengetahui apa yang sedang terjadi di kampus hanya dengan membuka gadget dari kamar-kamar mereka. Rendahnya angka partisipasi pemilih pemira di setiap tahun juga membantah dengan sendirinya bahwa persoalan personal aktor bukanlah variabel determinan dalam hal mengapa mahasiswa menjadi ‘apatis’. Persoalan mendasarnya sama sekali tidak terletak pada persoalan teknis atau personal aktor semacam itu, melainkan pada persoalan yang lebih fundamental dan struktural-institusional, yakni kegagalan dalam menerapkan konsep student govermentdalam lembaga kemahasiswaan, yang pada akhirnya berujung dengan kegagalan dalam menyerap aspirasi-aspirasi mahasiswa, terutama sekali dalam pemenuhan student needdan student interest.

Kegagalan student goverment terlihat jelas dalam hal kordinasi dengan Fakultas dan UKM di Gelanggang Mahasiswa. Lihatlah pola relasi KM-UGM-sebagai representasi pemerintahan mahasiswa-dengan lembaga-lembaga kemahasiswaan lainnya, semisal UKM, BEM Fakultas maupun HMJ, insiden ‘partai masuk kampus’ beberapa saat yang lalu menyiratkan hubungan yang disharmonis nan konfliktual antara UKM dan BEM KM. Kegagalan ini juga diakibatkan kesalahan fundamental memberlakukan konsep yang sudah tidak relevan lagi dengan semangat zaman (Zeit Geist), seperti penerapan sistem pemilihan raya universitas dan model kepartaian mahasiswa. Dua belas tahun berlangsung sistem pemilihan raya banyak dikritik karena menyisakan dua problem besar, yakni soal partisipasi dan dominasi  (Umar, 2012). Rendahnya angka partisipasi dalam pemira menghasilkan krisis legitimasi dalam sebuah kabinet mahasiswa, terakhir tragedi ‘kotak kosong’ merupakan pukulan telak bagi marwah dan legitimasi pemira sebagai proses penentu transisi kepemimpinan mahasiswa. Pemira hanya menghasilkan apa yang disebut Radhar Panca Dahana sebagai ‘tragedi demokrasi’, dimana ‘demokrasi’ hanya digunakan sebagai diskrsus elit untuk menguasai akses kekuasaan. Dua belas tahun pemira juga hanya didominasi oleh satu kekuatan politik bernama Partai Bunderan, meski disela pada tahun 2012. Pemira juga merupakan praktek terbaik dari ‘politik biaya tinggi’ dalam kampus, sesuatu yang sering kita kritik namun diam-diam kita praktekkan sendiri.

Sedangkan sistem kepartaian, dari sisi historisitas pada tahun 1998 memang digunakan sebagai ‘bahasa perlawanan’ terhadap hegemoniknya rezim Orde Baru yang membatasi aspirasi politik warga negaranya. Namun kini situasinya berubah, hak-hak politik tiap warga negara dijamin sementara integritas partai-partai politik di kancah nasional sedang berada di titik nadir. Ditambah dengan sistem partai mahasiswa saat ini yang tidak jelas merepresentasikan siapa kecuali partainya, karena tidak ada daerah pemilihannya. Atas semua problema itu, mahasiswa sebagai kaum intelektual-tercerahkan seharusnya mulai memikirkan suatu langkah baru untuk keluar dari kebuntuan ini, kita tidak ingin menjadi manusia hipokrit, yang mengkritik praktek politik biaya tinggi elit-elit kita namun diam-diam mempraktikkannya dalam politik kampus, kita juga tidak ingin berteriak lantang  tentang politik pencitraan ala Hary Tanoe atau Wiranto namun diam-diam menjadi “Hary Tanoe-Hary Tanoe Kecil” di dalam kampus kita. Dahulu, di tahun 1950an generasi Prof. Koesnadi mampu mengkreasikan sistem Dewan Mahasiswa yang begitu powerfull yang hanya bisa dihancurkan oleh Orde Baru, sistem sederhana nan murah namun representatif dan aspiratif, mengapa generasi kita tidak melakukan hal yang sama ?, me(reformasi) sekali lagi UGM.

 

Zaki Arrobi

Mantan Sekjend Dema FISIPOL UGM