Beberapa waktu yang lalu, spontan masyarakat Indonesia dikejutkan oleh banjir besar yang menerjang sebagian besar wilayah Jakarta. Bukan hanya korban material yang terseret oleh banjir, namun peristiwa jebolnya tanggul di daerah Latuharhary yang menelan korban jiwa menjadi bukti bahwa banjir bukan masalah sepele. Memang benar banjir sudah ada sejak zaman Belanda, begitu ungkap Jokowi saat diminta keterangan soal penanganan banjir. Selain melihat dari sejarah Jakarta yang selalu banjir, Pemerintah juga menyalahkan warga yang membuang sampah di bantaran sungai. Alasan tersebut bukan satu-satunya faktor yang membuat Jakarta mendapat giliran banjir rutin setiap 5 tahun sekali.

Pertama, soal sampah yang dibuang warga secara sembarangan di bantaran sungai belum tentu menjadi penyebab utama, mengapa? Karena dengan adanya banjir kiriman dari Bogor, justru sampah-sampah yang mayoritas plastik, daun, atau sampah mikro tersebut akan menggenang dan tersebar ke segala arah ketika banjir kiriman datang. Meluapnya air sungai secara otomatis akan meluapkan sampah yang dibuang warga. Menjadi bukti ketika sampah tersebut akhirnya mengotori jalanan setelah banjir mulai surut. Akibatnya tidak relevan jika mengatakan penyebab banjir adalah sampah yang menggenang di sungai.

Kedua, permasalahan utama yang akhir-akhir ini sengaja dinafikan adalah berubahnya daerah resapan air menjadi hunian elit. Promosi besar-besaran daerah perumahan bebas banjir di televisi, perlahan sunyi karena hal tersebut tidak terbukti benar. Karena pada awalnya hunian elit dikawasan resapan air tersebut sudah bermasalah sejak awal. Bagaimana mungkin izin mendirikan hunian elit dapat diberikan Pemerintah Daerah di atas daerah resapan air yang dibutuhkan sewaktu-waktu curah hujan tinggi membasahi Jakarta? Hal tersebut sungguh tidak rasional. Permasalahan kemudian tidak berhenti pada persoalan daerah perumahan elit dan daerah resapan air. Tembok-tembok perumahan elit yang membatasi perumahan kumuh disebelahnya juga diduga sebagai penyebab aliran air terhambat. Wajar jika rumah-rumah kumuh disamping perumahan elit tergenang banjir, hanya karena egoisme tembok pembatas tersebut.

Tidak hanya di Jakarta, perumahan elit juga dapat dikategorikan vila-vila yang berdiri gagah di Puncak sehingga banjir kiriman bukan hal yang natural, tapi lebih disebabkan oleh egoisme manusia.

Masalah beralih fungsinya daerah resapan air di berbagai tempat menjadi perumahan elit ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Harminto (2012) bahwa alih guna lahan merupakan sebuah kesalahan dalam pengambilan kebijakan publik yang hanya berorientasi pada pemenuhan interest group tertentu (kelas atas) tanpa memikirkan dampak-dampak negatif seperti banjir yang mungkin terjadi.

Dengan landasan tersebut Pemerintah tidak perlu berdalih “sudah dibuatkan aturannya” tapi masyarakat lebih mengharapkan ketegasan pelaksanaan peraturan tersebut. Kaji ulang alih guna lahan daerah resapan air, dan kaji ulang izin perumahan elit yang menganggu aliran air di sekitar wilayah Jakarta. Hal tersebut yang saat ini mungkin untuk dilakukan, agar banjir di Jakarta tidak dijadikan tradisi 5 tahunan.