1553060_765701423443558_1675084990_o

Yogyakarta- Demokrasi dan korupsi saat ini seakan tidak dapat dipisahkan keberadannya, bisa diibaratkan dua sisi mata uang yang keduanya memiliki hubungan yang cukup erat. Bagaimana tidak, sejak kemerdekaan 1945 negara ini menanut sistem demokrasi, selama itu pula bisa dikatakan bahwa negara ini dibelenggu oleh momok yang biasa kita kenal sebagai korupsi. Terbukti sebagaimana dilansir dari hasil survei dengan tajuk Global Coruuption Barrometer (CBG) yang dilakukan oleh Transparancy International Indonesia (TII) pada tahun 2013 dengan 1.000 responden di 5 kota (Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar dan Bandung) didapatkan data bahwa 72% warga menyatakan korupsi meningkat. Sementara 20% menyatakan kondisi sama dan hanya 8% menyatakan korupsi menurun. Ketika ditanya tentang upaya pemberantasan  korupsi, 65% warga menyatakan belum efektif, sementara hanya 32% yang menyatakan sudah efektif. Sisanya tidak yakin apakah efektif atau tidak. Jika kita meruntut pada praktek demokrasi di Indonesia sudah selayaknya kita semua mengevaluasinya. Konsep demokrasi yang dijalankan selama ini justru terkesan memunculkan koruptor yang merugikan dan menghambat negara untuk bergerak mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Berangkat dari keprihatinan akan hal tersebutlah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia berinisiatif menggagas pelaksanaan Seminar Nasional dengan tema Praktik Korupsi dibalik Wajah Demokrasi yang bertempatkan di Ruang Utama Balaikota Yogyakarta, Sabtu (11/1)

Selain dihadiri oleh kurang lebih 300 peserta, turut hadir pula dalam seminar tersebut adalah Mahfud MD (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi) selaku keynotespeaker, serta pejabat negara lainnya seperti Harjono (Hakim Mahkamah Konstitusi), Artidjo Alkostar (Hakim Mahkamah Agung) dan Suwarno (Penasehat ahli KPK), serta tokoh pergerakan seperti Arie Sudjito (Ketua Umum Pergerakan Indonesia) yang bertindak sebagai pembicara dalam acara tersebut.

Saat ditemui disela-sela acara, Aulia Rifqi Hidayat selaku Ketua Organizing Committe mengatakan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai organisasi mahasiswa yang dalam sejarahnya lalu banyak memberikan kontribusi terhadap negara dan sebagai pihak yang mengontrol kinerja pemerintah dari luar sistem merasa terpanggil untuk duduk bersama dalam mencari solusi dari permasalahan yang terjadi di negeri  ini. Sejalan dengan tujuan HMI yaitu “Terbinanya mahasiswa islam menjadi insan ulil albab yang turut bertanggung jawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang di ridhoi Allah SWT” memberikan pesan bahwa HMI memiliki tanggung jawab dan peran dalam hal melakukan perubahan menuju tatanan masyarakat yang lebih baik. Untuk itu HMI dalam hal ini berusaha menjalankan salah satu perannya sebagai organisasi mahasiswa yang peduli terhadap bangsa dan negara dengan mengadakan kegiatan ini.

Tak cukup hanya disitu, acara ini juga akan berlanjut kepada diskusi pergerakan yang rencananya mengundang empat organisasi kemahasiswaan yaitu HMI Cabang Yogyakarta, PMII Cabang Yogyakarta, GMNI Cabang Yogyakarta, dan FMN Cabang Yogyakarta serta dua badan pemerintahan yaitu KPUD dan PANWASLU. Target dari kegiatan ini adalah menghasilkan gagasan terkait konsep demokrasi yang dapat meminimalisir praktek korupsi di Indonesia, menjaga independensi gerakan mahasiswa dari kepentingan politik, serta menyatukan gerakan mahasiswa untuk mengawal pergantian kepemimpinan yang demokratis, tambahnya saat ditemui.

Sementara Prof Mahfud MD selaku Keynote Speaker dalam seminar nasional menyembut baik pelaksanaan acara tersebut, “Bangga melihat teman-teman HMI dapat melaksanakan acara seperti ini karna memang benar adanya bahwa pelaksanaan demokrasi harus segera dievaluasi. Demokrasi prosedural saat ini terkesan hanya menghasilkan koruptor negara sementara kita ketahui bahwa sebenarnya setengah permasalahan negara dapat teratasi jika korupsi terhapuskan dari negreri ini” ungkapnya.

Harry Setya Nugraha

Sekretaris Unit Pers HMI FH UII