Oleh: Lukman Hakiem*

SEJAK berabad-abad, umat Islam bukan saja telah menyatu dengan sejarah bangsa bahkan dalam keadaan apa pun selalu tampil menjadi pelopor dan pembela bangsa. Peranan ulama dan zu’ama (pemimpin) dalam sejarah perjuangan bangsa kita, tidak mungkin diabaikan. Beberapa nama yang sudah sangat populer, dapat kita sebut: Teuku Umar, Cut Nyak Din, Imam Bonjol, Fatahillah, Diponegoro, Antasari, dan Hasanuddin.

Pada masa perjuangan politik sebelum Proklamasi Kemerdekaan yang dimulai dengan bangkitnya kesadaran sebagai umat yang bermartabat, ditandai dengan lahirnya Serikat Dagang Islam (SDI) pada 16 Oktober 1905, peran ulama dan zu’ama juga cukup signifikan. Sekadar menyebut beberapa nama: K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Mas Mansur, K.H.M. Hasjim Asj’ari, K.H. Ahmad Sanusi, K.H. Abdul Halim, H. Samanhudi, H.O.S. Tjokroaminoto, H. Agus Salim, Dr. Soekiman Wirjosandjojo, dan Abikusno Tjokrosujoso.

Samanhudi dan kawan-kawan telah membangkitkan kesadaran umat sebagai pribumi yang ladang ekonominya dikuasai orang-orang asing. Tjokroaminoto dan Agus Salim membangkitkan kesadaran umat di bidang politik. Di bidang agama, pendidikan, dan sosial, kesadaran umat dibangkitkan oleh Ahmad Dahlan, Hasjim Asj’ari, Ajengan Sanusi, dan lain-lain.

Ketika kesadaran politik umat sudah makin meluas, dan sudah bangkit kesadaran berbangsa, pada 1925 para mahasiswa kita di Belanda mengganti nama organisasinya dari Indische Vereeniging menjadi Perhimpoenan Indonesia. Peristiwa ini jelas bukan sekadar pergantian nama, karena di dalamnya terkandung kesadaran dan arah yang lebih tegas dari perjuangan organisasi itu, yakni berbangsa Indonesia dan bernegara Indonesia merdeka. Dalam catatan sejarah yang saya ketahui, inilah untuk pertama kali nama Indonesia secara resmi dilekatkan pada nama suatu organisasi.

Sesudah peristiwa heroik pada 1925 itu, pada 1926 dalam kongresnya yang pertama nama Indonesia dilekatkan pada nama organisasi Indonesia Moeda. Nama Indonesia dikuatkan lagi dua tahun kemudian pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Kebetulan atau tidak, ketika Indische Vereeniging berubah nama menjadi Perhimpoenan Indonesia, ketua organisasi tersebut adalah Soekiman Wirjosandjojo yang sekembalinya di tanah air dikenal sebagai salah seorang tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Ketua Partai Islam Indonesia (PII), dan Ketua Umum pertama partai politik Islam legendaris Masjumi. Sampai Masjumi membubarkan diri pada 1960, Soekiman adalah Wakil Ketua Umum Masjumi.

Pada 1925 pula, Jong Islamieten Bond (JIB) membentuk badan kepanduan yang dengan tegas diberi nama Nationale Indonesisch Padvindery (Natipy). Bukan Nationale Islamitisch Padvindery seperti ditulis di beberapa buku sejarah.

SPIKA dan PAI

Dalam kaitan dengan peran ulama dan zu’ama ini, ada peristiwa yang cenderung dilupakan sejarah yakni Sumpah Pemuda Indonesia Keturunan Arab (SPIKA) di Semarang, 4 Oktober 1934, berbunyi sebagai berikut:

1. Tanah air peranakan Arab adalah Indonesia (sebelum itu mereka berkeyakinan tanah airnya adalah negeri-negeri Arab dan senantiasa berorientasi ke sana);

2. Karenanya mereka harus meninggalkan kehidupan menyendiri (isolasi);

3. Memenuhi kewajibannya terhadap tanah air dan bangsa Indonesia.

Dari prespektif hari ini, barangkali terasa aneh ada sumpah pemuda tetapi memakai embel-embel keturunan Arab. Akan tetapi, dari prespektif dekade-dekade awal abad XX, ketika di antara orang-orang Arab yang lahir di Hadramaut (wullaiti) dan orang-orang Arab keturunan Hadramaut yang lahir dan beribu Indonesia (muwallad), atau antara kaum sayyid dan bukan sayyid, antara kelompok al-Rabithah dan al-Irsyad, tidak pernah bisa bertemu, hidup ekslusif, dan tidak merasa sebagai bagian dari bangsa Indonesia, lahirnya SPIKA bukan saja terasa relevan, tetapi bahkan merupakan keniscayaan dalam proses pergerakan kebangsaan. Berdasarkan SPIKA itulah didirikan Partai Arab Indonesia (PAI).

Kedua peristiwa ini segera menimbulkan reaksi pro dan kontra. Pemerintah kolonial Belanda mengambil sikap waspada. Bagaimanapun, menurut strata hukum yang berlaku pada masa itu, orang Arab dikategorikan sebagai orang Timur Asing, dan karena itu derajatnya setingkat di bawah orang Belanda dan Eropa serta setingkat di atas orang pribumi yang secara merendahkan disebut inlander. SPIKA dan PAI telah memilih tempatnya di antara rakyat Indonesia asli. Pilihan SPIKA dan PAI untuk menjadi Indonesia menunjukkan aktivisnya adalah kelompok radikal, progresif revolusioner, dan siap menghadapi segala risiko. Jika sikap itu menular kepada yang lain, bisa diduga apa yang akan terjadi di ranah pergerakan kebangsaan.

Kaum pergerakan nasional yang merasa mendapat kawan, bersukacita dengan dicetuskannya SPIKA dan lahirnya PAI. Di tengah sikap keras pemerintah kolonial Belanda yang menangkapi dan men-Digul-kan para aktivis politik serta membubarkan partai politik berhaluan radikal, SPIKA dan PAI dianggap sebagai darah segar bagi pergerakan nasional.

Semua koran dan majalah milik kaum pergerakan nasional di seluruh tanah air, memberitakan dan mempropagandakan kelahiran SPIKA dan PAI sebagai gerakan yang sangat progresif. Tidak heran jika para tokoh pergerakan nasional dengan senang hati turut menggembleng kader-kader PAI, sehingga dalam waktu singkat PAI diterima menjadi anggota Gabungan Partai Politik Indonesia (GAPPI) karena PAI yang berasas Islam pada pasal II Anggaran Dasarnya, mengakui:

a. bahwa Indonesia tempat peranakan Arab lahir adalah tanah airnya, yang kepadanya mereka mempunyai kewajiban;

b. bahwa kepentingan mereka dan rakyat Indonesia yang mereka termasuk di dalamnya wajib diutamakan.

Pada pasal III, PAI merumuskan tujuan dan usahanya sebagai berikut:

1. Mendidik peranakan Arab supaya menjadi putra dan putri Indonesia yang berbakti kepada tanah air dan masyarakatnya.

2. Bekerja dan membantu segala daya upaya dalam lapangan politik, ekonomi, dan sosial, yang menuju keselamatan rakyat dan tanah air Indonesia.

Menolak Politik Golongan

PAI juga diterima menjadi anggota Majelis Islam ‘Ala Indonesia (MIAI) yang merupakan federasi dari semua partai dan perkumpulan Islam, karena PAI yang nasionalistis itu berasaskan Islam. Tidak banyak partai yang diterima sekaligus sebagai anggota GAPPI dan MIAI. Di antara yang sedikit itu adalah PAI. Inilah pengakuan bahwa warga keturunan Arab di Indonesia diterima dan diakui sebagai putera Indonesia.

Di masa pendudukan Jepang, seluruh partai politik, termasuk PAI dibubarkan. Dan ketika Indonesia merdeka, PAI tidak didirikan lagi. Jika di masa penjajahan, warga keturunan Arab merasa perlu menegaskan jati diri keindonesiaannya, di alam kemerdekaan pimpinan dan para anggota PAI menolak politik “kegolongan yang berdasarkan minoritas.”

Konsisten pada sikap tersebut, sejak awal kemerdekaan bekas pimpinan dan anggota PAI masuk ke dalam berbagai badan perjuangan dan partai politik menurut alirannya masing-masing. Mr. Hamid Algadri menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), dan AR. Baswedan menjadi Menteri Muda Penerangan.

Pada pemilihan umum 1955, banyak warga keturunan Arab yang terpilih menjadi anggota parlemen dan Konstituante. Ini berbeda sekali dengan kelompok warga keturunan dan minoritas lainnya yang menjadi anggota parlemen dan konstituante karena diangkat oleh pemerintah.

Alhasil, banyak kader PAI yang bukan saja menjadi anggota, bahkan menjadi ketua parlemen di daerah, seperti Ali Gathmier di Palembang, Saleh Sungkar di Lombok, dan Abdullah Salim Basalama di Jakarta. Di masa ketika warga keturunan Cina dipinggirkan dari panggung politik, warga keturunan Arab tetap eksis di posisi-posisi penting pemerintahan. Ali Alatas, Quraish dan Alwi Shihab, adalah beberapa nama yang masih tetap eksis hingga kini, di samping banyak nama yang lain.

Tulisan ini sekadar ingin mengingatkan, betapa tidak mudahnya menjadi Indonesia. Para pendahulu kita dengan caranya masing-masing telah meretas jalan ke arah Indonesia. Sebagai generasi yang datang kemudian, kita harus mencatat semua peristiwa di masa lalu yang telah mempermudah kita menjadi Indonesia, bukan malah melupakan atau bahkan mencoretnya dari buku sejarah.

Sumpah Pemuda Indonesia Keturunan Arab dan pembentukan Partai Arab Indonesia hanyalah contoh dari proses menjadi Indonesia yang tampak sederhana tetapi sesungguhnya tidak mudah itu. Peristiwa ini pun cenderung makin dilupakan oleh sejarah.

*Lukman Hakiem
Alumni HMI, kini Wakil Ketua Majelis Pakar DPP PPP