HMINEWS.Com – Memperingati Hari Tani Nasional ke-53, mahasiswa di Makassar berunjukrasa menuntut agar pemerintah berpihak kepada nasib petani.

Aksi berlangsung di sejumlah titik, di antaranya di fly over tengah kota, di Kantor DPRD Sulawesi Selatan dan di Kantor Walikota Makassar. Sejumlah elemen seperti Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), Pembebasan KOL-KOT, Gerakan Mahasiswa Pinggiran Aru (GMPA), ‘Komunal’ dan SMPD bergabung membetuk SAMURAI (Solidaritas Aksi Masyarakat untuk Rakyat Indonesia).

“Hentikan perampasan tanah dan kekerasan terhadap petani, wujudkan reformasi agraria sejati dan bangun persatuan gerakan rakyat,” kata seorang orator dalam aksi tersebut, Thalib.

Menurut para pengunjukrasa, dari tahun ke tahun gerakan rakyat dalam menentang pemerintah neoliberal semakin dirasakan, namun selama pemerintah neolib masih berkuasa, maka seluruh persoalan bangsa, khususnya persoalan kaum tani, tidak akan teratasi.

Kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat tersebut, menurut mereka, terbukti dengan adanya perjanjian perdagangan Indonesia dengan lembaga-lembaga luar negeri dan undang-undang di berbagai sektor industri dan pertanian yang meminggirkan rakyat dari sumber penghidupan mereka.

Sebelum bubar, mahasiswa yang melakukan aksi  membacakan pernyatan sikap dengan menawarkan beberapa poin penting untuk masa depan petani diantaranya:
a. Menghentikan semua paket liberalisai di sektor pertanian,
b. Penyelesaian sengketa-sengketa agraria secara adil dan mengembalikan tanah milik para petani,
c. Menolak liberalisai industri dan mensosialisaikannya di bawah kontrol rakyat,
d. Cabut segala regulasi yang diskriminatif terhadap petani, seperti UU pengadaan tanah, UU minerba,
e. Berikan subsidi untuk petani,
f. Usut tuntas kasus perampasan tanah di Indonesia,
g. Hentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap gerakan rakyat,
h. Nasionalisasi asset vital dibawah kontrol rakyat,
i. Tingkatkan taraf hidup dan kesejatrahan petani.
[buletinsia]