HMINEWS.Com – Demokrasi seringkali tidak seiring dengan kesejahteraan ekonomi. Hal tersbeut misalnya terjadi di Singapura dan China, dimana mereka adalah negara yang tidak demokratis tetapi secara ekonomi lebih sejahtera. Hal inilah yang menyebabkan 50% orang Indonesia masih tidak percaya dengan sistem demokrasi. Timbul pertanyaan, apakah kesejahteraan lebih dahulu baru demokrasi atau demokrasi dulu baru kesejahteraan?

Pertanyaan tersebut dijawab dengan cukup tuntas oleh pengamat politik dari Paramadina, Djayadi Hanan, Ph.D., dalam sebuah diskusi yang digelar oleh KAHMI di Jakarta, Jumat (13/9/2013).

Menurut Djayadi, dalam jangka pendek memang seakan-akan tidak ada hubungan antara demokrasi dengan kesejehateraan, namun demikian dalam jangka panjang terdapat hubungan yang korelatif antara demokrasi dan kesejahteraan.

“Negara yang tidak demokratis pada awalnya memang bisa mensejahterakan, tetapi dalam jangka panjang negara tersebut pada akhirnya akan gagal mensejahterakan rakyatnya. Kenapa? Karena negara yang tidak demokratis akan cenderung eksploitatif dan berperilaku kolonial, hal inilah yang bisa memberikan kesejahteraan ekonomi secara cepat. Namun demikian, mereka tidak memberikan kebebasan kepada rakyat untuk berekspresi dan melakukan kreatifitas, sehingga dalam jangka panjang rakyatnya akan stagnan. Contoh konkret negara non-demokratis yang sudah gagal adalah Uni Soviet,” ujar mantan ketua umum PB PII yang juga alumni Ohio University tersebut.

Lebih lanjut Djayadi menekankan bahwa pilihan terhadap demokrasi adalah pilihan yang sudah tepat. Negara demokratis, meskipun pada awalnya harus terseok-seok secara ekonomi, namun dalam jangka pangka panjang akan bisa mensejahterakan. Negara demokratis akan memberikan ruang kebebasan dan ruang kreatifitas untuk rakyatnya, sehingga menjamin kesejahateraan dalam jangka panjang.

“Kesejahteraan yang berbasis kreatifitas jugamemberikan multiplier effect, tegasnya lagi.

Sayangnya, transisi demokrasi seringkali menyebabkan tingginya biaya demokrasi, terutama saat pelaksanaan pemilihan umum. Terbukanya kran demokrasi justru menimbulkan biaya politik yang lebih tinggi dan ujung-ujungnya adalah korupsi makin marak dan kesejahteraan juga tidak meningkat.

Merepon kekhawatiran-kekhawatiran tersebut, Djayadi memberikan penjelasan, bahwa seringkali proses demokrasi tidak diimbangi dengan penegakkan hukum. Oleh karena itu, demokratisasi dan penegakkan hukum perlu berjalan bersama-sama.

Selain Djayadi, acara yang dimoderatori oleh politikus Golkar Manimbang Kahariyadi tesebut, juga dihadiri pembicara lainnya, yaitu Direktur Jenderal Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri yang juga Presidium KAHMI Muhammad Marwan, dan konsultan politik Marbawi A. Katon.  [] lara