martin, foto tribunHMINEWS.Com – Perjuangan mencari keadilan kini dapat ditempuh oleh perseorangan warga negara tanpa kecuali. Seperti dicotohkan Marten Boiliu (39) seorang satpam yang diberhentikan perusahaannya tanpa mendapatkan hak-haknya, kini permohonannya dikabulkan Mahkamah Konstisui dengan dihapuskannya Pasal 96 UU Ketenagakerjaan.

Pengjuan itu dilakukan Marten seorang diri, berbekal materi kuliah hukum di Universitas Kristen Indonesia (UKI), tanpa dampingan pengacara. Keberhasilan mahasiswa semester 4 tersebut termasuk fenomenal, dapat menjadi contoh dan motivasi bagi para pencari keadilan oleh orang yang terzhalimi secara langsung oleh sistem, maupun yang tidak terzhalimi secara langsung namun berniat mengubah keadaan dengan menghapus ketidakadilan.

Kisah Marten bermula, tanggal 15 Mei 2002 ia mulai bekerja sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) di PT Sandy Putra Makmur, Kupang.

Kemudian, tujuh tahun kemudian, yaitu pada 30 Juni 2009 ia dan rekan-rekannya dipecat tanpa mendapatkan uang pesangon dari perusahaan, dan tidak diberi uang penggantian  hak.

Tanggal 11 Juni 2012, Marten dan teman-temannya mengajukan permohonan hak ke PT Sandy Putra Makmur, dan terjadi Perundingan Bipartit antara PT Sandy Putra Makmur, mantan karyawan dan Suku Dinas Ketenagakerjaan.

Namun lagi-lagi warga Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi dan kawan-kawannya itu tidak bisa mendapatkan hak yang harus mereka terima karena tuntutan dianggap kadaluwarsa, sesuai Pasal 96 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak

Tidak mau menyerah, anak petani dari NTT tersebut pada tanggal 28 September 2012 mengajukan judicial review pasal 96 UU Ketenagakerjaan ke MK. Perjuangannya yang gigih pun membuahkan hasil. Setahun kemudian, tanggal 19 September 2013, MK mengabulkan tuntutan Martin dengan menghapus pasal tersebut, dan ia serta kawan-kawannya berhak mendapatkan pesangon dari perusahaan tempatnya dahulu bekerja.

Hasil perjuangan Marten tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga terhadap semua orang yang terkena PHK. Selama ini, buruh yang di-PHK hanya diberi tenggang waktu 2 tahun untuk menggugat hak yang belum dibayarkan. Kini setelah dihapuskannya pasal tersebut, tidak ada lagi waktu kadaluwarsa untuk menggugat hak buruh yang belum dibayarkan.

Kejadian ini sekaligus menambah penguatan eksistensi dan kesetaraan warga di depan hukum, serta metode baru dalam perjuangan dalam mencari keadilan.