HMINEWS.COM

 Breaking News

Ada apa dengan SKK Migas?

August 14
11:24 2013

 

Kronologis

Jam 22.30 WIB Hari Selasa (13/8), KPK mendatangi rumah dinas Rudi Rubiandini, Johan Budi (Jubir KPK) dalam keterangannya mengatakan bahwa Rudi tertangkap basah menerima uang suap dari Kernel Oil. Sehari sebelumnya Rudi dan Sutan Batugana bertemu di acara halal bihalal yang diadakan Kementerian ESDM, ia berpesan kepada Sutan untuk membantu membersihkan penyuap di DPR maupun SKK Migas. Nahas, KPK yang terkenal dengan penyadapan dan penyelidikan yang mendalam sebelum menangkap pelaku korupsi membalikkan pesan Rudi tersebut. KPK menggerebek kediaman Rudi. Jumlah uang suap diprediksi sebesar $700.000 dimasukkan ke dalam tas hitam.

Siapa Kernel Oil?

Pertanyaan berikutnya yang muncul, siapakah Kernel Oil? Apa hubungan Rudi dengan Kernel Oil hingga terlibat penyuapan? Seperti keterangan yang dilansir oleh Tempo.co (14/8), Kernel Oil merupakan perusahaan trader minyak yang berkantor di Singapura. Pihak SKK Migas sendiri membantah bahwa Kernel Oil merupakan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama) yang memiliki wilayah kerja (blok) di Indonesia. Penelusuran hubungan Rudi selaku kepala SKK Migas dan Kernel Oil diprediksi terkait perdagangan minyak mentah ekspor. Kemungkinan lain yang dapat dikaitkan dengan kasus penyuapan ini adalah Kernel Oil berniat untuk melakukan penawaran pengeboran kepada SKK Migas, disinilah apa yang disebut rent seeking antara Rudi dan Kernel Oil terjadi. Terdapat transaksi yang tidak sah secara hukum.

Korupsi di dalam Sektor Migas

Sektor Migas sudah dikenal sebagai sektor industri padat modal, jumlah uang yang berputar di industri ini sangat besar. Wajar jika praktik korupsi, suap dapat terjadi dan kasus Rudi bukan yang pertama. Sebelumnya kasus korupsi di sektor migas pernah menimpa Pertamina dengan terdakwa Ibnu Sutowo (Direktur Pertamina) di zaman Orde Baru. Dengan kekuasaan penuh menguasai kontrak kerjasama dan blok migas di Indonesia, Ibnu Sutowo beserta kroni Jenderalnya mengkorupsi habis-habisan Pertamina. Pernah suatu ketika, Pertamina terancam bangkrut, jumlah utangnya mencapai 30% dari total PDB. Hal tersebut kemudian tercium media. Berkat dukungan kroni politik Soeharto, Ibnu Sutowo berhasil diselamatkan dari tuntutan hukum walaupun kemudian diganti. Di saat itu kondisi Indonesia sedang menikmati Oil Boom (1970-an), harga minyak di pasar internasional melambung tinggi, Pertamina diuntungkan tapi malah rugi.  

Rent seeker kasat mata

Pembagian wilayah kerja memang ditangani oleh Kementerian ESDM, namun dalam hal ini evaluasi dan rekomendasi dari SKK Migas juga sangat penting. Penentuan “siapa yang dapat blok mana” menjadi peluang bisnis kotor para pemegang kuasa. Ada yang menduga perusahaan asing membayar upeti kepada SKK Migas untuk memuluskan proposal pengajuan wilayah kerja tersebut. Informasi yang berhasil dihimpun oleh HMInews.com menemukan aspek rent seeking (pencari rente) di dalam proses negosiasi blok tersebut, walaupun besaran rupiah yang disuap belum ditemukan.

Gaji besar dan glamor

Gaya hidup yang berlebihan menimbulkan minat untuk melakukan korupsi mungkin sangat tepat menggambarkan kondisi pegawai SKK Migas. Laporan kekayaan Rudi Rubiandini menyebutkan angka Rp. 8 milyar dan memiliki motor mewah BMW. Hal ini menimbulkan kecurigaan publik terhadap harta kekayaan pejabat SKK Migas tersebut yang cukup besar. Darimana 8 milyar tersebut diperoleh? Analisa sosiologi kehidupan pejabat SKK Migas perlu dilakukan, dengan gaji yang cukup besar dari fee lifting minyak, kehidupan para pegawai SKK Migas cenderung glamor, borjuasi menjadi segi kehidupan mereka.

Seperti dilansir Tempo.co (14/8) Rudi sadar di tempat barunya banyak korupsi terjadi. Saat ditanya tentang banyak bawahan Rudi adalah bekas orang BP Migas, lembaga yang sering dituding korup, dia menjawab enteng. “Betul, saya tahu ini berat. Makanya saya mau ketika negara meminta saya menduduki tempat itu dengan segala kesulitannya.”

Selain itu permasalahan gaji para pegawai SKK Migas yang seharusnya didapat dari dana APBN menimbulkan kecurigaan. Mengapa SKK Migas tidak sama dengan lembaga publik lainnya, digaji sesuai eselon-nya. SKK Migas layaknya lembaga yang tidak jelas sama sekali, setengah swasta, setengah publik. Ia berperan sebagai regulator tapi menerima fee dari swasta.

KPK salah tangkap?

Jika benar terbukti melakukan tindak pidana suap, maka Rudi hanyalah puncak gunung es dari rusaknya sistem pengelolaan hulu migas di Indonesia. KPK dinilai dapat membongkar sindikat permainan minyak dan gas dari data hasil penyidikan. Marwan Batubara (14/8) dalam wawancara nya dengan Metro TV mengatakan bahwa “saya percaya masih ada orang baik di dalam SKK Migas…korupsi di dalam sektor migas tidak hanya melibatkan jajaran Pemerintah namun pelaku usaha juga terlibat. KPK perlu menyelidiki pelaku usaha yang bermain kotor dengan oknum Pemerintah”. Keterangan tersebut sesuai dengan data yang berada di dalam buku “Dibawah Bendera Asing” karangan M.Kholid Syeirazi. Terdapat korupsi besar-besaran di sektor Migas namun belum terbongkar. KPK salah menangkap Rudi, ia hanya satu oknum yang terlibat dalam korupsi kasat mata ini. Soal cost recovery, soal lifting, soal blok Mahakam yang diberikan ke TOTAL soal bagi-bagi wilayah kerja, gaji pegawai SKK Migas yang terkenal besar dan lainnya menimbulkan tanda tanya besar. Masih adakah orang jujur di dalam SKK Migas?

Redaksi

 

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.