Syafinuddin Al Mandari*

Mental damai perlu dimiliki oleh setiap warga negara, terutama di Indonesia yang majemuk. Kemajemukan dapat menjadi salah satu sumber perbedaan pandangan yang dapat berkembang menjadi perselisihan pendapat, lalu konflik sosial. Satu hal yang sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan masyarakat menuju suatu proses pematangan yang lebih sempurna. Apalagi jika potensi-potensi konflik itu rawan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan, baik bermotif politik maupun finansial.

Menurut A.C. Zubair (2012), perbedaan dalam masyarakat seyogianya dapat dilihat dalam perspektif kekuatan dan peluang, bukan sebaliknya. Itulah sebabnya, yang jauh lebih penting adalah mengelola dinamika sosial tersebut menjadi suatu kekuatan yang dapat membangkitkan kepercayaan diri bahwa warga sedang berada dalam lingkungan sosial yang sedang bergerak ke arah sempurna. Masyarakat yang matang dalam mewadahi proses pencerdasan, perlindungan, pemberian jaminan hidup layak, hak-hak politik, religius, kultural, dan sebagainya.

Meski Rubin dan Fruitt (1986) menawarkan beberapa strategi untuk mengelola konflik, demikian juga oleh Kreitner dan Kinicki (1995) sebagaimana keduanya dikuatkan oleh G. Hendrastomo (2012), namun mengelola potensi konflik sosial menjadi suatu kekuatan sangat tidak mudah karena mensyaratkan mental damai. Tanpa mental damai, siapapun akan sangat mudah menjadi biang keladi kerusuhan sosial sebab pengelolaan potensi konflik menjadi suatu kekuatan tersebut bersifat multi-stakeholders. Ia tidak dapat dipasrahkan kepada satu pihak saja sebagai penanggung jawabnya, meski harus dipandu oleh unsur-unsur sosial yang berpengaruh.

Mekanis-Refleks

Pedal rem tiba-tiba diinjak ketika mobil melaju kencang tetapi di hadapannya ada orang melintas. Gerak itu tidak membutuhkan waktu lama untuk berpikir dan menimbang. Jemari gitaris seolah bergerak tanpa kontrol menekan dawai untuk menghasilkan bunyi sesuai nada yang dikehendaki, demikian juga jemari para pianis di atas keyboard.  Anak-anak pra-sekolah yang sudah mahir berhitung sempoa tidak lagi harus sibuk mengurusi biji-biji sempoanya melainkan butuh beberapa detik sahaja untuk menyebut hasil operasi hitung bilangan. Contoh yang ini sering disebut mental aritmatika. Contoh-contoh ini merupakan gambaran terbentuknya suatu mental gerak yang berpengaruh pada suatu tindakan.

Alam pikiran pengemudi, gitaris, pianis, dan anak yang memiliki mental aritmatika tersebut telah memeragakan keselarasan bahkan kemenyatuannya dengan tindakan. Alam pikiran yang menyatu dengan tindakan dalam konteks kemasyarakatan, dapat disebut budaya. Ia akan lahir dengan suatu karakteristik tersendiri, berbeda dengan yang lain. Pengemudi mahir beda dengan orang yang sedang latihan di sekolah mengemudi. Masih membutuhkan jeda waktu untuk berpikir bagi orang yang baru berlatih mengemudi untuk menginjak pedal, seberapa kuat tekanannya, dan sebagainya. Demikian juga untuk orang-orang yang baru berlatih memetik dawai gitar, menekan keyboard, dan mengoperasikan bilangan.

Segala pertimbangan yang masih berjarak dengan tindakan sama melelahkannya dengan orang yang sedang berlatih tadi. Dalam konteks kemasyarakatan, kebaikan yang belum membudaya amat sulit diterapkan sebagai perilaku warga yang mencerminkan karakteristik sosialnya. Jepang pernah memulai pembangunannya nyaris dari titik nol, usai tragedi Hiroshima dan Nagasaki, Agustus 1945. Menakjubkan, dalam kurun yang tidak sampai setengah abad, sudah tampil sebagai negara yang patut diperhitungkan. Kinerja pemerintahan dan progresivitas warganya demikian produktif dalam waktu yang sangat cepat. Bandingkan dengan Indonesia, yang anggaplah berangkat dari titik yang sama! Mental membangun berjalan mekanistik-reflektif sebagai sebuah budaya yang mencirikan Jepang. Kalau ada orang yang disiplin dan rajin, berkinerja tinggi, dan produktif maka boleh diperkirakan dia adalah orang Jepang. Tergambar mental membangun dalam kedisiplinan tinggi pada budayanya.

Dapat dibayangkan andaikata pikiran, sikap, dan perilaku damai sudah masuk dalam budaya kita laksana mental aritmatika tadi. Tentu kita akan memiliki imunitas sosial yang sangat tangguh. Suatu kekebalan dari penyakit gesekan dan konflik sosial yang meminta banyak korban. Masyarakat akan kebal dari “fitnah”, yaitu gerakan sistematis yang dapat meluluhlantakkan bangunan kemasyarakatan dan budayanya sekaligus.

Fenomena “fitnah” ini gampang merebak pada masyarakat yang tak bermental damai, tetapi mental perang. Setiap kesalahpahaman bahkan perbedaan persepsi dapat diperbesar menjadi suatu konflik besar. Kasus mutakhir adalah Peristiwa Sumbawa yang bermula dari soal satu dua orang. Seyogianya diselesaikan terbatas pada satu atau dua orang itu tetapi justru melahirkan penjarahan yang melibatkan massa besar.

Andaikata mental damai telah menjadi karakteristik budaya kita, menahan diri bukan sesuatu yang sulit. Demikian juga akan sangat mudah setiap pihak menempuh proses-proses yang wajar. Sayangnya, hal ini tidak sama dengan mental politik kita. Alam pikiran sebagian pihak lebih melekat ciri politik, ditandai dengan mudahnya menilik suatu fenomena dalam perspektif politik. Ketika muncul gambar Jusuf Kalla dan Din Syamsuddin di internet, warung-warung kopi di seantero Jakarta (tentu tidak seluruhnya) beriak. Pembicaraan segera mencuatkan isu manuver politik dua tokoh untuk persiapan bergandengan maju pilpres. Apa urusannya? Inilah mental politik, mekanistik-reflektif.

Kehadiran Negara

Banyak opini yang selalu menggugah kehadiran negara untuk persoalan stabilitas sosial ini. Negara, yang direpresentasi oleh pemerintah, memiliki otoritas untuk meregulasi tata sosial dalam upaya mencegah munculnya konflik itu. Namun faktanya, negara selalu dianggap gagal hadir sepenuhnya adalam kasus-kasus tertentu. Negara hadir di hilir tapi tak hadir secara segera di hulunya.

Mental damai dalam masyarakat negara (pemerintah) tampak masih seperti berlatih. Kalau pemerintah memiliki mental damai, tentulah sensitivitas atas konflik sosial akan gampang muncul laksana refleksnya kaki menginjak pedal rem mobil ketika di depannya ada orang yang tiba-tiba melintas. Artinya, di hulu kejadian, pemerintah selalu akan hadir dengan upaya-upaya antisipatif dengan kesanggupan membaca indikasi-indikasi dan fenomena berpotensi konflik.

Contoh yang paling tepat untuk hal ini adalah konflik SARA berbau agama dan madzhab. Konflik itu dapat dimulai dari tertanamnya suatu anggapan negatif suatu penganut keyakinan atas penganut keyakinan yang lain. Pabriknya adalah ujaran-ujaran kebencian. Pengujarnya tampak dan gampang ditemui karena rekaman-rekamannya tidak disembunyikan tetapi diekspos melalui berbagai media gratis, seperti Youtube. Ujaran yang mengandung potensi amuk massa dan bentrokan ini dibiarkan menjadi informasi yang membelah diri secara sangat cepat. Terus-menerus, hingga munculnya suatu insiden kecil yang memicu kekerasan. Konflik tak terhindarkan dan saat itulah pemerintah baru turun tangan.

Ironisnya lebih lanjut adalah upaya mencari akar masalah justru dilihat secara tidak berimbang antara pengujar kebencian dengan pihak yang dituding. Faktanya, seolah-olah pihak yang dituding harus menanggung beban tanpa pembelaan negara yang memadai, sungguhpun sebenarnya pihak tersebut telah menjadi korban. Fatwa-fatwa sesat atas dasar perbedaan penafsiran teks agama, misalnya, tetap saja dibiarkan sungguhpun dapat menjadi pemicu munculnya kekerasan atas dasar fatwa tersebut. Demikian juga eduksi terhadap pihak yang dituding tidak ditempuh dengan baik. Sangat banyak waktu yang dibiarkan sia-sia tanpa berusaha mengurai dan mempertemukan pihak-pihak tersebut melalui otoritas yang dimiliki pemerintah.

Ada cara berlindung yang sepintas lalu nampak elegan selalu disuarakan oleh pihak berkuasa saat ini, yakni; mengembalikan perkara konflik sosial tersebut ke ranah hukum. Saat itulah seolah hukum dan perangkatnya harus bekerja sendirian tanpa arahan nakhoda kekuasaan. Kejadian seperti ini disesalkan Farchan Bulkin (1984), dengan mengingatkan bahwa dalam berbagai teori kelompok, negara sering diposisikan sebagai suatu kelompok politik di antara kelompok-kelompok lain sehingga tidak memiliki keistimewaan dan sejarah tertentu yang harus diperhatikan. Ini berarti, baik anggapan eksternal maupun dari dalam pemerintahan sendiri seolah sudah menempatkan pemerintah sebagai hanya satu kelompok politik yang setara dan memiliki keistimewaan terutama dalam menggunakan kekuasaan serta otoritasnya dan mengerahkan segala perangkat negara dalam mengatur keharmonisan sosial.

Kelumpuhan negara di hadapan pihak-pihak pemicu instabilitas sangat disayangkan. Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk mengembalikan ekstrimitas kekuasaan yang secara membabibuta memberangus demokrasi, tetapi menghendaki efektifnya jangkauan pemerintah pada ranah pembinaan kebudayaan untuk menghasilkan perilaku yang pro-kedamaian. Program-program pemerintah dalam bidang kebudayaan seyogianya dikerahkan untuk menghasilkan suatu proses yabng terencana dalam membentuk mental damai itu. Sebutlah, misalnya, regulasi siaran televisi baik materi maupun waktu tayang yang tepat, pendidikan dan pelatihan non-formal, pendidikan karakter dengan keteladanan, konsistensi penegakan hukum yang dapat menghindari ambivalensi seperti kriminalisasi korban, pengistimewaan “penjahat” dan sebagainya.

Kesiapan Warga

Jalin berkelindan dengan pendeknya jangkauan negara dalam edukasi sosial, lemahnya mental damai juga diperparah oleh rendahnya kesiapan warga. Dalam lima belas tahun terakhir, masyarakat menunjukkan titik rawan tertinggi dalam konflik sosial. Warga sangat gampang tersulut oleh suatu ujaran kebencian. Pada level atas, tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh juga kerap kali memperparah kelemahan tersebut dengan seringnya tampil sebagai penghembus sikap permusuhan, bahkan selalu disertai dengan sentimen ayat suci.

Sikap intoleransi mencuat sebagai suatu konsekuensi logis atas kondisi tersebut. VOA Indonesia (Januari 2013) merilis peningkatan yang sangat signifikan dalam hal intoleransi beragama di Indonesia setiap tahunnya. Rapuhnya trust (kepercayaan atau rasa saling percaya) antar elemen sosial menyebabkan ambruknya pertahanan masyarakat dari bangunan stabilitas yang sudah terbina sekian lama. Goncangan besar (Fukuyama: 2002) menjadi hal yang tak terhindarkan setelah itu. Hilangnya trust menjadi hambatan besar bagi munculnya mental damai dalam masyarakat. Akibatnya, sebagaimana masyarakat negara di atas, masyarakat di ranah sipil juga mengalami kegagapan laksana pengemudi yang baru berlatih. Pedal gas dikira rem, alih-alih menenangkan suasana, justru memperkeruhnya. Alih-alih melindungi umat, justru menciptakan rasa tidak aman.

Sangat banyak tetarian sebagai alat budaya yang dapat dimanfaatkan untuk upaya ini. Negeri ini memiliki tarian Moriringgo, Mangkaliboe, Laemba, Pasitabe, dan sebagainya yang mengandung pengajaran damai. Sayangnya, budaya itu sudah jatuh ke dalam upacara dan ritual rakyat tanpa pewarisan spiritnya. Ia tak dikembangkan sebagai mata air untuk menghidupkan budaya yang lebih fungsional, mental damai. Presiden telah mengeluarkan Inpres No. 2 Tahun 2013 yang diharapkan dapat menciptakan sinergi seluruh komponen pemerintahan di daerah dalam rangka menjahga keamanan. Semoga melahirkan sikap tegas pemda secara tepat, bukan salah sasaran seperti yang terjadi di Sampang (2011-2012). Sikap tegas terhadap perilaku buruk, misalnya tindakan brutal, tidak bertentangan dengan mental damai. Justeru hal tersebut menguatkannya, sebab dapat melindungi dan menjamin rasa aman masyarakat dari dampak-dampak kebrutalan. Mental damai akan mendorong kewaspadaan dan progresivitas mencari jalan solusi. Jalan damai, mental damai.

*Syafinuddin Al Mandari adalah Pengurus Majelis Nasional KAHMI 2012-2017, Ketua Umum PB HMI-MPO 2001-2003