HMINEWS.Com – PT Freeport dipersilakan hengkang dari Indonesia jika tetap menolak untuk mematuhi undang-undang yang melarang membawa ke luar (ekspor) bahan mentah dari Indonesia. Dengan larangan tersebut, semua perusahaan yang mengeksploitasi sumberdaya alam Indonesia harus membangun sarana industri hilir (smelter).

“Saya persilakan mereka (Freeport) jika mau keluar dan meninggalkan Indonesia. Jika memang itu yang harus dibayar jika melawan hukum dan undang-undang,” kata Menteri Perindustrian, MS Hidayat di kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (14/8/2013).

Menurut Hidayat, sejak diimplementasikan UU Nomor 4 Tahun 2009 soal larangan ekspor bahan mentah oleh pemerintah, banyak perusahaan asing yang bergerak di bidang pertambangan menolak aturan tersebut, di antaranya PT. Freeport Indonesia dan PT. Newmont. MS Hidayat menegaskan pemerintah tidak akan memberikan perlakuan khusus untuk Freeport dan Newmont yang sudah puluhan tahun mengeruk emas dari Indonesia tersebut.

“Tidak ada perusahaan asing di Indonesia yang akan mendapat privilege untuk menentang hukum. Termasuk juga Freeport dan Newmont,” tambahnya.

Pemerintah berjanji akan memberikan kebijakan alternatif, sehingga apabila perusahaan tersebut hengkang, produksi dalam negeri tidak menurun. Namun, Hidayat tetap berharap ada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan perusahaan tambang asing.

“Yang terpenting harus ada goodwill untuk menghormati hukum yang ada dan melakukan hilirisasi. Juga kami ingin melihat semua perusahaan commited untuk tidak mengekspor bahan mentah,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah tetap meminta Freeport Indonesia untuk mengolah seluruh hasil tambangnya dengan membangun smelter di dalam negeri selambat-lambatnya 2014. Hal tersebut merupakan salah satu syarat mutlak dalam UU Nomor 4/2009 tentang mineral dan batu bara yang harus dipenuhi Freeport jika ingin terus beroperasi di Indonesia.