HMINEWS.COM

 Breaking News

Lilin Kemanusiaan untuk Penyelesaian Kasus Wasior-Wamena

July 09
11:58 2013

HMINEWS.Com – National Papua Solidarity (NAPAS) akan menggelar aksi Lilin Kemanusiaan (LINK) Papua. Aksi tersebut akan digelar di berbagai tempat secara serentak sebagai kampanye penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat Wasior-Wamena.

Aksi tersebut akan diadakan serentak di berbagai tempat, sedangkan di Jakarta, aksi akan diadakan di Bundaran Hotel Indonesia, 14 Juli 2013 pukul 20.00. Tanggal tersebut dipilih bertepatan dengan 9 tahun kasus Wasior-Wamena yang berkasnya telah rampung oleh KOMNAS HAM dan diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

“Kasus Wasior-Wamena dipilih karena hasil penyelidikan tim ad hoc untuk penyelidikan pro-justicia KOMNAS HAM menemukan indikasi awal terjadinya pelanggaran HAM berat kedua kasus tersebut,” kata Koordinator NAPAS, Zely Ariane, dalam rilisnya, Selasa (9/7/2013).

Pelanggaran HAM di Wasior berawal dari konflik antara masyarakat yang menuntut ganti rugi atas hak ulayat yang dirampas perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan. Dalam aksi masyarakat pada akhir bulan Maret 2001 tiba-tiba saja “kelompok tidak dikenal bersenjata” menembak mati 3 orang karyawan PT. DMP. Pasca penembakan, Polda Papua dengan dukungan Kodam XVII Trikora melakukan“Operasi Tuntas Matoa.”

Operasi ini menyebabkan korban masyarakat sipil. Berdasar laporan KOMNAS HAM telah terjadi indikasi kejahatan HAM dalam bentuk: 1. Pembunuhan (4 kasus); 2. Penyiksaan (39 kasus) termasuk yang menimbulkan kematian (dead in custody); 3. Pemerkosaan (1 kasus); dan 5. Penghilangan secara paksa (5 kasus); 6. Berdasarkan investigasi PBHI, terjadi pengungsian secara paksa, yang menimbulkan kematian dan penyakit; serta 7. Kehilangan dan pengrusakan harta milik.

Namun Kejaksaaan Agung mengembalikan berkas yang dihimpun KOMNAS HAM dengan alasan belum melengkapi dan memenuhi beberapa syarat formil dan materiil. Pada 29 Desember 2004, berkas tersebut dikembalikan lagi oleh Komnas HAM tanpa memperdulikan alasan dari Kejagung dengan alasan wewenang Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Tags
Share

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.