HMINEWS.COM

 Breaking News

Dua Tantangan Indonesia, Apa Sikap HMI Seharusnya?

July 01
21:58 2013

Oleh : Gun Gun Ardiansah, Sos.*

Ada dua tantangan yang sangat penting dan perlu HMI sikapi. Pertama, terkait isu sistem politik di Indonesia yang melahirkan highcost politics. Kedua, tantangan Regional dimana 2015 nanti berlaku Pasar Bebas. Tulisan ini akan menjadi catatan kecil pasca Kongres HMI (MPO) ke – 29 di Bogor 27 – 1 Juli 2013.

Restrukturisasi Sistem Politik

Tahun 2002 almarhum Cak Nur pernah mewacanakan pembubaran HMI. Pasalnya, praktek korupsi di Indonesia yang banyak melibatkan alumni HMI. Tapi ada kritik dari wacana tersebut. Khususnya dalam konteks kekinian. Bahwa sistem politik diIndonesia juga memberi andil yang sangat besar dalam menyuburkan korupsi.

Dan para aktivis prodemokrasi, diantaranya HMI, terlibat didalam liberalisasi politik di Indonesia yang melahirkan demokrasi langsung di berbagai level eksekutif dan legislatif juga penerapan sistem proporsional terbuka yang saat ini digunakan. Sistem politik yang memberi andil terhadap highcost politics.

Mari kita lihat biaya politik di Indonesia. Untuk menjadi Gubernur membutuhkan dana rata-rata Rp.25 Milyar. Sementara untuk seorang calon Bupati atau Walikotamengeluarkan dana minimal berkisar Rp.10 Milyar. Di Kota Bogor, yang dalam waktu dekat menyelenggarakan Pilkada, salah satu pasangan membutuhkan dana Rp.14 milyar ! Kaitkan dengan jumlah gaji saat menjabat. Apakah masuk akal ? Padahal kita belum berbicara biaya biaya Pilpres dan Pileg DPR/DPRD/DPD!

2014 nanti trend biaya politik diprediksi akan terus naik dan membengkak. Terlebih sistem pemilu legislatif kita menggunakan proporsional terbuka. Dimana popularitas menjadi jauh lebih penting ketimbang kualitas (caleg). Parpol-parpol yang malas dan tidak percaya diri cenderung memilih jalan pintas dengan mengorbitkan lebih banyak caleg-caleg artis dengan seleksi yang longgar. Lalu bagaimana caleg-caleg berkualitas dan miskin modal ? Masuk ke sistem dan perlahan atau cepat akhirnya larut atau terjebak dalam praktek korupsi yang salah satunya bersumber dari high cost politics.

Ironisnya belum ada upaya serius merestrukturisasi sistem politik di Indonesia agar low cost politics. Di sisi lain KPK dengan dukungan LSM-LSM antikorupsi dielu-elukan bak pahlawan ketika berhasil menangkap kader parpol korup. Masyarakat menikmati sebagai tontonan. Ironisnya peringkat korupsi Indonesia tidak banyak perubahan.

Mengutuk koruptor dan praktek korupsi di dunia politik tidak menyelesaikan persoalan. Dunia politik masih menjadi kiprah lanjutan bagi sejumlah kader HMI. Maka arena tersebut perlu diperbaiki jika rusak. Dan dibersihkan jika kotor. Sehingga tak lagi kita mendengar anak-anak muda Indonesia semakin apatis dan tidak tertarik di dunia politik.

HMI perlu mendorong elit politik dan para pakar untuk duduk bersama membenahi sistem politik di Indonesia. Pertama terkait sistem pemilu dan kedua menyangkut keuangan parpol. Sistem pemilu kita perlu dikaji ulang agar tidak high cost politics. Sistem proporsional tertutup hemat penulis jauh lebih baik untuk menekan biaya politik seraya mendorong parpol untuk memaksimalkan perkaderan di internal.

Sementara pendanaan parpol harus diatur dalam undang-undang yang komphrehensif. Undang-undang No. 2 tahun 2011 tidak masuk akal. Di satu sisi butuh dana besar untukmenghidupkan parpol, di sisi lain parpol dilarang untuk mendirikan Badan Usaha. Padahal biaya politik di Indonesia semakin besar. Disinilah pentingnya HMI untuk mendorong elit politik dan para pakar untuk mengkaji ulang undang-undang tersebut. Poinnya adalah mengatur sumber pendanaan halal parpol yang bisa daripajak rakyat misalnya dan mekanisme punishment ketika tetap korup.

Tantangan 2015

Di sisi lain praktek kebijakan ekonomi pemerintah di Indonesia cenderung semakin liberal dan berpihak pada kekuatan kapital (asing dan dalam negeri). Ini salahsatu akibat dari liberalisasi di bidang ekonomi sejak lama. Kenaikan BBM adalah salah satu bentuknya. Belum lagi Sumber Daya Alam Indonesia yangsebesar-besarnya masih dinikmati oleh asing. Bahkan Indonesia sejak lama hanya mendapat keuntungan 1% dari Freeport !

Kepemimpinan dua periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sukses dalam makro ekonomi tapi gagal dalam ekonomi mikro! Jelang penerapan Pasar Bebas ASEAN 2015 Indonesia hanya potensial menjadi pasar bagi negara-negara lain. Lihatlah jumlah entrepreneur kita hanya 0,8 persen. Masyarakat Indonesia semakin konsumtif. Banjir produk asing. Ditambah penyakit birokrasi kita yang high cost economy. Mampukah kita bersaing ?

Melahirkan 4% Entrepreneur

Fakta di atas sejatinya menjadi pemikiran bagi HMI untuk terus mendorong pemerintah melahirkan policy komplit dan efektif dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN 2015. HMI selayaknya memberikan dukungan serius bagi bertumbuhnya entrepreneur-entrepreneur di kalangan mahasiswa islam.

Langkah pertama HMI perlu memperkuat Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI) untuk menyiapkan dan menumbuhkan mahasiswa-mahasiswa pengusaha. Sebagai lembaga kekaryaan LEMI harus aktif merangkul dan menjalin kerjasama dengan mitra-mitra strategis seperti HIPMI,Komunitas Tangan Diatas (TDA), Entrepreneur University dan lainnya.

Langkah kedua, dalam program menumbuhkan entrepreneurship di kalangan mahasiswa islam,HMI perlu mencoba mengakses dana zakat infak sedekah (ZIS) yang kini terusbertumbuh. Dompet Dhuafa dan BAZNAS misalnya.Keduanya adalah mitra strategis dengan dana ZIS milyaran. Banyak perusahaan yang menitipkan dana CSR-nya ke dua lembaga tersebut. Belum lagi mitrastrategis yang membawa dana ZIS jauh lebih besar dari timur tengah seperti Qatar Charity Indonesia (QCI).

Selanjutnya langkah ketiga HMI perlu belajar dari Pengurus KAHMI Anies Baswedan ketika menggagas “Indonesia Mengajar” kemudian di-follow banyak orang termasuk Dahlan Iskan (dengan Dirut BUMNMengajar) untuk mengadopsi gerakan sejenis. Gagasan social entrepreneurship yang cerdas tersebut sangat diminati lembaga-lembaga donor. HMI bisa memulai, misalnya, dengan memanfaatkan Sekretariat untuk kegiatan Bimbingan Belajar Gratis dengan tagline “HMI Mengajar” misalnya. Atau pelatihan-pelatihan skill gratis yang dibutuhkan mahasiswa islam untuk menjawab tantangan Pasar Bebas 2015, seperti Bahasa Inggris dan IT.

Kegiatansocial entrepreneurship yang dikembangkan HMI akan mengurangi ketergantuan HMI pada dana Bansos Pemerintah dan “Bansos Alumni” karena akan banyak lembaga-lembaga donor, termasuk lembaga zakat, untuk memberikan dukungan dana. Kondisi tersebut tentu saja efektif membangun iklim kondusif bagi lahirnya entrepreneur-entrepreneur di kalangan mahasiswa Islam dan memperkuat independensi HMI.

Jumlah mahasiswa di Indonesia ada 7,2 persen dari total penduduk. Dengan jaringan se-Indonesia, HMI memiliki potensi untuk menyumbangkan angka entrepreneur kita sebanyak dua persen,sebagaimana HMI selama ini menyumbangkan kader-kadernya dalam panggung politik nasional.

Tentu butuh waktu. Tapi jika terwujud dan menjadi isu nasional, akan menginspirasi kalangan aktivis mahasiswa lainnya untuk mengikuti jejak HMI. Dan bayangkan jika itumenambah lagi jumlah entrepreneur duakali lipat menjadi empat persen. Dengan angka tersebut insya Allah Indonesia sudah bisa bangkit secara ekonomi.

Wallahu’alam bisshowab. Selamat untuk Puji Hartoyo yang terpilih sebagai Formatur PB HMI MPO baru, Yakin Usaha Sampai !!! .

* Penulis adalah CEO Ilma EnglishLearning Center (IELC), alumni HMI Cabang Bogor

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.