HMINEWS.COM

 Breaking News

Kudeta Mesir, Mengudeta Demokrasi

July 08
14:04 2013

Oleh: Ruslan Arief BM*

Mesir kembali dirundung krisis politik sebagaimana Januari 2011. Namun kali ini, Mohamed Mursi dan Ikhwanul Muslimin yang menjadi pesakitan menggantikan Husni Mubarak dan Partai Nasional Demokrat. Arab’s Spring yang dianggap sebagai kebangkitan Islamis kini menjadi musim gugur.

Pasca Revolusi Januari 2011, rakyat Mesir dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, berada dalam kediktatoran militer atau despotisme atas nama agama. Rakyat sepertinya lebih memilih kekuasaan kaum agamawan yang berujung pada menangnya Ikhwanul Muslimin dan Mursi dalam pemilihan umum demokratis pertama Mesir. Namun baru satu tahun bertugas, pemerintahan Mursi telah divonis gagal mengelola negara. Kubu anti-Islamis, termasuk sisa-sisa dari rezim sebelumnya, mengklaim bahwa Mursi tengah mencoba mengembalikan khilafah Islam. Di sisi lain, kaum liberal menuduh bahwa Mursi hanyalah boneka dari Majelis Syura Ikhwan dan mengabaikan permasalahan negara seperti pengangguran dan pelayanan publik. Puncaknya, militer mengkudeta Mursi melalui Ultimatum yang diamini oleh demonstran penentang Mursi.

Kendala Demokratisasi

Proses demokratisasi layak menjadi sorotan dalam kudeta Mesir ini. Euforia revolusi pasca penggulingan Mubarak dan euphoria demokrasi pasca pemilu tahun lalu, sekarang seolah menjadi bumerang bagi jalannya demokratisasi di negara ini. Rakyat seakan terlena dengan asumsi bahwa perubahan hanya dapat dicapai melalui cara koersif. Pengerahan demonstran dalam jumlah yang sangat besar menjadi trend baru dalam demokrasi Mesir. Hal ini untuk taraf tertentu tidak masalah, karena ciri demokrasi adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun ketika latah demontrasi ini ditunggangi oleh dalang yang berkepentingan merebut kekuasan dari pemerintah yang sah secara demokratis, maka kecendrungan peralihan kekuasan dengan cara ademokrasi terbuka lebar.

Inilah yang terjadi di Mesir. Mursi memang belum berhasil memenuhi tingginya ekspektasi rakyat akan perbaikan negara pasca belenggu rezim otoriter. Permasalahan ekonomi dan sosial mencuat seiring bobroknya sistem warisan terdahulu. Kursi pemerintahan pun sangat rentan, sekalipun bagi pemerintah yang terpilih secara demokratis. Dua hal ini, tingginya ekspektasi rakyat serta rentanya kursi pemerintahan, merupakan kesialan bagi Mursi selaku pemimpin pertama pasca revolusi.

Samuel Huntington mengindentifikasi beberapa permasalahan yang dapat menghambat proses demokratisasi, salah satunya adalah tentara yang sulit dikendalikan dan kuat. Perlunya membatasi kekuasaan politik pihak militer merupakan permasalahan serius bagi kebanyakan negara demokrasi baru. Hal senada juga disampaikan oleh Robert A Dahl, bahwa agar suatu negara dapat diperintah secara demokratis, diperlukan dua syarat utama, pertama, militer harus berada di bawah pengawasan sipil, kedua, sipil yang mengendalikan militer itu sendiri harus tunduk pada proses demokrasi.

Dalam kasus Mesir, prasyarat ini disinyalir belum terpenuhi. Terbukti, bahwa akhirnya Presiden Mursi digulingkan oleh kekuatan militer. Entah itu kehendak langsung para jenderal atau ada dalang sipil yang mengendalikan militer, intinya terdapat elemen bangsa yang mengkhianati nilai demokrasi yang ditanam pasca revolusi. Apa artinya hubungan sipil-militer ini? Bahwa sesungguhnya untuk melanjutkan roda demokratisasi, kekuatan persuasif lebih diutamakan ketimbang kekuatan koersif.

Posisi para demonstran anti Mursi pun layak ditinjau ulang. Dalam demokrasi, apakah warga negara sebagai massa, mampu membuat keputusan rasional dan efektif? Atau apakah massa menjadi korban politisi? Hal ini layak dipertanyakan. Demokrasi memberi ruang bagi massa untuk mengekspresikan tuntutan pada pemerintah. Konsentrasi ratusan ribu demonstran di Tahrir Square sah-sah saja. Namun, jika bicara soal pergantian kekuasan, hendaknya dilaksanakan melalui mekanisme yang demokratis pula. Meski pihak militer menjanjikan akan menggelar Pemilu untuk memilih Presiden yang baru, tetapi hampir dapat dipastikan, Pemilu yang dimaksud bakal berjalan secara tidak demokratis. Presiden terpilih nanti, hampir dapat dipastikan seorang pemimpin yang tidak pro demokrasi.

Mendepak Mursi dari kekuasaan adalah kemenangan bagi Jenderal Al-Sisi, bukan kemenangan Massa Tahrir Square. Kudeta Mesir adalah mengudeta demokrasi itu sendiri. Praktek kudeta ini telah mencederai proses demokratisasi yang sempat bersemi pasca Revolusi Januari 2011. Sangat disayangkan, pemerintahan yang dipilih melalui pesta demokrasi pertama setelah puluhan tahun terkungkung di bawah tirani besi, akhirnya diturunkan dengan cara yang sama dengan rezim tirani tersebut, bahkan ketika pemerintahan tersebut baru berjalan setahun.

Bangsa Indonesia patutnya bersyukur telah melalui fase ini 15 tahun silam. Transisi menuju demokrasi adalah jalan terjal berliku yang membutuhkan waktu dan komitmen menjaga nilai demokrasi itu sendiri. Indonesia harus aktif menanamkan nilai demokrasi dalam kehidupan bernegara di dunia ini. Dalam konteks permasalahan ini, Indonesia dengan politik bebas-aktifnya harus senantiasa mendukung upaya masyarakat internasional dalam upaya mewujudkan ketertibaban dunia sesuai dengan amanat UUD 1945. Terhadap krisis ini, sikap tegas harus ditempuh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jangan sampai pemerintah mengamini begitu saja tindakan militer Mesir yang menghancurkan pilar-pilar demokrasi. Sikap lain yang bisa pemerintah lakukan adalah dengan menggagas sebuah forum internasional yang mampu membawa aspirasi demokrasi. Forum negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) bisa menjadi sebuah alternatif bagi pemerintah RI terhadap tragedi Mesir ini. Semoga negeri seribu menara kembali berada dalam kedamaian. Tahyaa Mashri.

*Ruslan Arief BM
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Depok

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.