HMINEWS.Com –  Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) mendesak Polri mengesahkan jilbab untuk polisi wanita (Polwan) muslimah. Yaitu dengan menerbitkan aturan baru pengganti SK Kapolri sebelumnya yang melarang penggunaan jilbab.

Dua belas ormas yang tergabung dalam LPOI, yaitu Nadhatul Ulama, Persatuan Islam, Al Irsyad Al Islamiyah, Mathlaul Anwar, Itttihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, IKADI, Azzikra, Syarikat Islam indonesia, Al Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), berkumpul di PBNU, menyatakan sikap bersama terkait permasalahan tersebut, Rabu (12/6/2013).

“Kalau ada polwan yang ternyata ingin mengenakan jilbab selama bertugas, itu harus diakomodir oleh Polri. Caranya bagaimana? Buat aturan yang bisa menjadi landasan hukum pijakannya,” kata Ketua Umum LPOI yang juga Ketua PBNU, KH Said Aqil Siroj.

Menurut LPOI, mengenakan jilbab tidak akan mengganggu aktivitas Polwan, sebagaimana lazimnya profesi di luar polisi. “Mengenakan jilbab kan tidak mengganggu aktivitas. polwan berjilbab masih bisa mengatur lalu-lintas, tidak mengganggu, sama sekali tidak mengganggu,” lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, aturan kepolisian yang masih berlaku saat ini melarang penggunaan jilbab, yaitu Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/702/IX/2005 tentang sebutan, penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri.