HMINEWS.Com –  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menduduki peringkat pertama Indonesia Governance Indeks (IGI). Hal itu berdasar analisis data publik dan persepsi Partnership for Governance Reform (kemitraan.or.id) terhadap 33 provinsi di Indonesia.

“Peringkat lima teratas hasil IGI tahun 2012 adalah Provinsi DIY (6,80) Jatim (6,42) DKI Jakarta (6,33) Jambi (6,24) dan Bali (6,23), sedangkan lima provinsi terbawah adalah Provinsi Papua (4,86), NTT (4,82), Bengkulu (4,77), Papua Barat (4,42) dan Maluku Utara (4,41),” tulis Riana Ekawati dalam rilisnya, Rabu (12/6/2013).

Menurut Riana, analisis tersebut guna melihat sejauh mana kualitas dan kinerja implementasi good governance di suatu daerah.
Dalam konsep demokrasi modern, kualitas governance tidak hanya ditentukan oleh kinerja arena pemerintah (lembaga eksekutif dan legislatif) saja, melainkan juga interaksi antar arena tata kelola pemerintahan yang terdiri dari pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi (swasta).

Partnership mengukur kinerja di empat arena yang berkontribusi pada tata kelola provinsi dengan menggunakan enam prinsip good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas. Penilaian kinerja di empat arena juga mempertimbangkan nilai/bobot kontribusi masing-masing sesuai dengan perannya dalam menentukan peringkat sebuah provinsi.

Mengenai DKI, menurut Peneliti IGI Jakarta-Herry Yogaswara, “Salah satu yang berkontribusi menjadikan DKI Jakarta menduduki peringkat 3 terbaik adalah kinerja arena Birokrasi (7,34).” Namun bukan berarti kinerjanya sudah baik, sebab salah satu kelemahan di birokrasi adalah penerapan prinsip partisipasi yang masih lemah (4,05).

“Ini disebabkan karena belum efektifnya unit pelayanan pengaduan masyarakat yang ada di bidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi (Dispenda),” ujarnya.

Berkaitan dengan metodologi dan kualitas penelitian, Budi Santoso selaku Plt Direktur Eksekutif Kemitraan mengatakan bahwa indeks dibuat kemitraan telah direkomendasikan oleh pemerintah pusat melalui UKP4 untuk digunakan sebagai alat monitoring tata pemerintahan provinsi. Tidak hanya itu, indeks tersebut telah diadopsi UNDP.

Hasil analisis lengkap IGI akan diseminarkan pada Kamis (13/6/2013) mulai pukul 08.00 Wib di Balai Agung- Balaikota Jakarta, Jalan Merdeka Selatan-Jakarta.