Yogyakarta- Prokontra kenaikan harga BBM kiranya sudah menjadi isu yang cukup hangat di pertengahan tahun 2013 ini. Bagaimana tidak, pemerintah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Menteri ESDM akan segera mengumumkan kenaikan harga BBM yang tentunya akan menimbulkan pertanyaan, besar apakah kebijakan tersebut memang benar-benar berpihak kepada rakyat ataukah hanya digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk mengambil keuntungan di dalamnya. Tidak ingin gegabah akan hal tersebut, HMI Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  (UII) menggagas Diskusi Publik   “Polemik Kenaikan Harga BBM.”

Diksusi dipromotori Unit Kajian dan Pengembangan (KAJIBANG) di bawah pimpinan ketua unit Alfad Riyanda. Mengambil tempat di Hall lantai 1 ‘kampus perjuangan’ Fakultas Hukum UII, dengan pembicara Masnur Marzuki, S.H, L.L.M (Dosen FH UII) dan Rafika Dwi (Kanit Kajian dan Penelitian HMI Komisariat FE UII), Selasa (11/6/2013).

Alfad Riyanda mengatakan diadakannya diskusi publik bertujuan agar mahasiswa FH UII khususnya Kader HMI FH UII selaku kaum intelektual muda dapat melihat secara cermat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah sehingga kita tidak mudah termakan oleh isu yang belum jelas kebenarannya seperti apa.

“Harapannya kita bersama-sama dapat mengetahui problem apa yang sebenarnya terjadi terkait polemik kenaikan harga BBM yang santer dibicarakan, kemudian dari itu kita bersama-sama pula dapat mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut,” ujarnya sebelum acara berlangsung.

Selaku orang yang paham akan politik hukum, di dalam penjelasannya Masnur Marzuki menyatakan bahwasanya penolakan penaikan harga BBM harus tetap dilakukan karna menurutnya penaikan harga BBM merupakan lahan empuk yang dapat digunakan oleh pemerintah atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merauk keuntungan yang sebesar-besarnya melalui proses politisasi.

Sementara Rafika Dwi yang mengkaji hal tersebut dari segi ekonomi menyatakan bahwasanya BMM haru segera dinaikkan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor sekiranya yang sangat urgen di antaranya terkait APBN negara yang saat ini memprihatinkan. Ia juga mengatakan bahwasanya meskipun ia setuju akan penaikan harga BBM, tetapi penaikan harga BBM tersebut harus dilakukan secara bertahap agar masyarakat ekonomi rendah tidak terlalu di terbebankan akan hal tersebut.

Harry Setya Nugraha
Kader HMI FH UII