(Bagian 2)

Cuaca siang yang tak bersahabat tidak menyurutkan semangat para demonstran May Day atau Hari Buruh Internasional untuk berjalan santai di Malioboro pada Rabu, 1 Mei kemarin. Dengan berbagai spanduk, baliho dan bendera mereka menyusuri jalan Malioboro hingga ke Titik Nol Kilometer. Massa aksi yang tergabung dalam Komite Aksi May Day memadati jalan malioboro sekitar pukul 11.00 WIB, kemudian melanjutkan orasi di atas mobil bak terbuka ke depan gedung DPRD Yogyakarta.

Entah mengapa perwakilan massa aksi yang meminta audiensi kepada anggota DPRD tidak diperbolehkan memasuki halaman depan. Akhirnya salah satu anggota DPRD dari partai Demokrat naik ke atas mobil sambil berbicara dengan speaker, namun massa aksi langsung berteriak meminta anggota DPRD tersebut turun. Salah seorang massa  berteriak “Demokrat korup jangan bilang atas nama rakyat!” pidato yang belum dimulai itu terpaksa disudahi.

Dalam suasana aksi May Day tersebut tidak lupa penampilan teatrikal yang cukup menarik perhatian masyarakat, dua orang berbaju rapi dengan jas duduk di dalam becak, sementara beberapa orang jalanan yang menyerupai buruh dengan cat merah menarik becak secara beramai-ramai. Aksi tersebut merupakan sebuah bentuk sindiran bagi kondisi buruh di Indonesia yang masih di eksploitasi oleh para borjuasi pemilik modal.

Aksi kemudian berlanjut ke depan Gedung Agung, perwakilan organisasi mahasiswa dan serikat buruh seperti HMI MPO, MPBI (Majelis Pekerja Buruh Indonesia), JPPRT Yogyakarta, Pembebasan, FPPI (Front Perjuangan Pemuda Indonesia), Perempuan Mahardika menyampaikan aspirasi terkait tuntutan buruh yang selama ini belum dipenuhi Pemerintah. Ada beberapa tuntutan penting yang setiap May Day selalu diteriakkan dengan lantang: pencabutan Outsourcing.

Mengapa outsourcing harus dicabut? Pertama, outsourcing dirasa tidak manusiawi, karena buruh hanya diperlakukan sebagai faktor produksi yang digunakan sebagai sumber keuntungan perusahaan semata. Buruh outsourcing merupakan rantai terbawah dalam sistem penghisapan, karena mereka tidak mendapatkan jaminan kesehatan, bahkan seringkali tidak didaftarkan ke Jamsostek. Jelas ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak pekerja. Pengusaha atau pemilik pabrik pun leluasa untuk memutus kontrak secara sepihak tanpa ada pesangon yang diberikan. Zaman memang berubah, tapi perbudakan akan selalu ada, dengan rantai yang samar tak terlihat.

Kedua, cuti hamil minimal 6 bulan bagi buruh perempuan. Dengan poster putih bertuliskan “Buruh perempuan butuh perhatian!” seorang ibu yang tidak dikenali asal organisasinya mengumpat pengusaha dan pemerintah yang sampai hari ini masih bias gender dalam merumuskan kebijakan. Fakta di lapangan memang menunjukkan bahwa cuti hamil jarang sekali diberikan oleh pemilik pabrik karena buruh yang cuti dianggap menurunkan tingkat proses produksi. Jika buruh yang sedang mengandung tersebut tetap menuntut agar diberikan masa cuti hamil, kemungkinan besar kontraknya akan diputus. Selama ini cuti hanya diberikan 2-3 bulan. Yang diperlukan seharusnya 6-7 bulan cuti. Dalam aksi yang dihadiri berbagai macam elemen termasuk gerakan perempuan tersebut membuktikan bahwa peran kesetaraan gender pun harus masuk ke pabrik-pabrik pengap yang terkadang melecehkan wanita.

Ketiga, menolak upah rendah. Isu UMR merupakan isu yang terus diperjuangkan oleh aktivis maupun serikat buruh. UMR di Indonesia rendah karena tingkat produktifitas buruh juga rendah, tapi ini fakta yang salah. Terdapat silent resistance yang selama ini terjadi di dalam diri buruh pabrik. Teori ini mendasarkan pada prilaku buruh yang bekerja dengan upah rendah. Mereka beranggapan bahwa bekerja dengan giat tidak akan menguntungkan dirinya, target tercapai atau tidak tercapai sama saja, akan dimarahi bos atau mandor. Oleh karena itu lebih baik mereka bekerja seadanya, tidak perlu rajin, sembrono, dan bekerja dengan kualitas kerja minimum. Hal tersebut terjadi di Indonesia justru dengan penerapan upah rendah. Sementara itu dengan upah yang layak dan berbagai insentif buruh akan meningkatkan kinerja nya sehingga keuntungan perusahaan juga meningkat. Jika buruh senang, mana mungkin mereka akan mogok bekerja? Fallacy (kesalahan berpikir) yang terjadi pada pengusaha dan pemerintah ini yang kemudian membuat aksi mogok buruh menjadi tradisi di Indonesia. “kami tidak akan berhenti berdemonstrasi sebelum mereka paham kondisi kami” seru salah seorang pemimpin serikat buruh.

Aksi berakhir pukul 14.40 WIB di Titik Nol Kilometer. Sambil tersenyum lelah para demonstran meninggalkan jalanan Malioboro. Kembali ke titik nol perjuangan dan berharap masa depan buruh akan lebih baik. Tapi apa boleh buat, ketika suara buruh dianggap minor dan masuk keranjang sampah media. Tidak ada jalan untuk kembali. Seperti yel-yel aksi May Day yang akan abadi bergema di jalanan tiap awal Mei: “Buruh bersatu tak bisa dikalahkan, buruh berkuasa rakyat sejahtera!” Mari Merayakan Mei!

Wartawan HMINEWS.Com
Bhima Yudhistira