PKS vs KPK (ilustrasi)

Kegaduhan dalam jagat politik Indonesia terus berlangsung dan seolah tak akan pernah kekurangan bahan bakarnya. Ada saja kasus mencuat terutamanya kasus korupsi yang dilakukan para politisi. Tidak ada partai yang bersih dan selamat dari kasus tersebut.

Saat korupsi dilakukan politisi dari partai tertentu, maka pihak yang lain akan berkoar nyaring agar segera dituntaskan. Media massa gencar memberitakan dan terus mengejar  untuk disampaikan kepada khalayak. Tentu, hal itu meringankan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan makin memungkinkannya pemberantasan korupsi karena blow-up media dan dukungan massa membuat koruptor tidak berani macam-macam.

Tentu tidak mudah menghilangkan korupsi yang sudah sedemikian mengakar ini. Sebab, para koruptor juga tidak sendirian, mereka mempunyai jaring pengaman di berbagai lini termasuk pada institusi penegak hukum, terbukti dari terungkapnya banyak kasus suap dan korupsi yang dilakukan oleh polisi dan jaksa.

Tersangkutnya para penegak hukum dalam  pusaran korupsi juga mengindikasikan, bahwa korupsi juga sangat rentan dilakukan oleh mereka yang dipercaya penuh dan diberi kekuasaan untuk menindak. Hal itu dapat ‘dimaklumi,’ mengingat godaan bisa dialami siapa saja, mereka, para penegak hukum juga manusia, dan yang namanya manusia pasti punya kebutuhan dan banyak keinginan. Saat kebutuhan dan keinginan tersebut bertemu dengan kesempatan, maka terjadilah korupsi tersebut.

Kondisi tersebut telah diperingatkan jauh hari oleh Lord Acton, yang menyatakan bahwasannya ‘Kekuasaan cenderung korup, kekuasan yang absolut cenderung korup secara absolut (pula).’ Dari sini dapat dipahami, mengapa banyak institusi yang ditemukan korup, hampir tanpa kecuali, entah itu legislatif maupun eksekutif, sampai institus seperti kementerian Pendidikan bahkan Kementerian Agama.

Korupsi dalam Kementerian Agama, misalnya, semula adalah perkara yang sangat musykil dalam benak orang-orang awam. Bagaimana mungkin, lembaga yang dipercaya mengurusi masalah keumatan, dan orang-orang di dalamnya merupakan orang-orang pintar (berpendidikan agama tinggi) kolu (sanggup menelan) uang rakyat. Sekarang sedang ribut korupsi yang dilakukan oknum partai berbasis agama (PKS). Sama saja sebenarnya, orang-orang yang pada mulanya dianggap seperti malaikat, toh pada akhirnya tidak dapat menyelamatkan diri dari sistem, sebagaimana pepatah yang di-ugemi, agar ‘Menjadi seperti ikan yang tidak asin walau hidupnya di air garam.’

Menengok kisah pewayangan.

Wisrawa adalah seorang resi yang belum begitu tua. Mulanya ia merupakan seorang raja dari sebuah kerajaan besar. Namun meski masih mampu, ia mengundurkan diri dari dunia ramai untuk menyepi di hutan, dan menyerahkan kekuasaan kepada anaknya yang seorang.

Hingga suatu ketika sang anak yang telah menjadi raja tersebut bermaksud mengawini Sukesi, puteri Kerajaan Alengka. Maka berangkatlah Wisrawa ke Alengka guna melamar sang putri untuk anaknya, sebab putri tersebut mensyaratkan bahwa ia hanya akan menerima lamaran jika si pelamar mampu mengajarinya Sastrajendra Hayuningrat, yang merupakan ilmu kesempurnaan tertinggi. Dan, hanya Wisrawa seorang di kolong jagat yang menguasainya waktu itu.

Namun, Wisrawa yang telah teruji dalam tapanya bertahun-tahun di hutan, ternyata tidak tahan dengan godaan Sukesi, ketika putri tersebut justru menyerahkan dirinya kepada sang resi. Wisrawa lupa daratan, tidak ingat lagi bahwa ia datang untuk anaknya. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, terjadilah adegan yang menghancurkan segala usaha yang tela dibangun.

Melik anggendong lali, demikian penggambaran untuk kecenderungan tersebut. Artinya bahwa orang yang diberi atau punya kewenangan itu sangat mungkin lupa, lalai dan menganggap otoritas sebagai fasilitas untuk dinikmatinya sendiri. Lupa bahwa itu adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Kini apa yang terjadi pada Wisrawa sedang terjadi pula dalam jagat politik Indonesia, Wusrawa-Wisrawa modern tengah menuai badai.

Korupsi yang terjadi dalam lembaga Polri, kehakiman, partai-partai politik termasuk PKS, adalah korupsi oleh pihak-pihak yang diberi mandat dan otoritas. Maka dukungan yang begitu massif kepada KPK untuk penuntasan kasus korupsi, khususnya elite PKS, harus dijadikan momentum untuk bersih-bersih bangsa ini secara total.

Semua elemen bangsa Indonesia yang mengaku setuju dengan pemberantasan korupsi harus mendukung KPK. Tetapi, dukungan terhadap KPK tidak harus melulu dengan membenarkan segala tindak-tanduk KPK, tetapi dengan mengontrolnya agar tidak menyimpang dari jalurnya. Agar KPK juga tidak terjerumus seperti lembaga-lembaga lain, yang karena kemutlakannya, maka mutlak pula korupsinya.

Para pendukung sejati KPK juga harus waspada terhadap ‘dukungan-dukungan palsu,’ yaitu dukungan pihak-pihak yang sebenarnya sama korupnya, tetapi mendukung KPK karena kebetulan yang tengah digarap KPK adalah lawan politik mereka. Mari kita dukung KPK tidak secara membabi-buta, agar tidak terjatuh pada sikap pada pendukung yang membabi-buta elit korup parpol mereka.

Fathurrahman
Komisi Eksternal PB HMI MPO