HMINEWS.COM

 Breaking News

Transformasi Politik Gerakan Mahasiswa Islam Thailand

April 10
18:09 2013

Oleh: Bhima Yudhistira A.

Kader HMI Cabang Sleman

Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM

Abstrak

Gerakan mahasiswa Islam di Thailand mengalami perubahan yang cukup menarik untuk dianalisis. Mulai dari pengaruh fundamentalisme hingga politik Islam yang secara praksis pernah diterapkan dalam organisasi-organisasi mahasiswa Islam di universitas-universitas Thailand. Penelitian dalam Jurnal ini akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan secara kultural dan politik beberapa organisasi mahasiswa Islam di Thailand, perjuangan untuk menyelamatkan hak hidup Muslim Patani hingga masa depan gerakan mahasiswa Islam di Thailand dalam konteks hubungan internasional. Penelitian ini dilengkapi dengan wawancara langsung dengan para aktivis Muslim Club yang masih aktif untuk mendapatkan analisis yang objektif.

Latar belakang

Perubahan secara perlahan yang dimulai pada awal 1979 pasca revolusi Iran mewarnai gerakan mahasiswa Islam di beberapa Universitas Thailand, khususnya di Bangkok. Fungsi sekretariat sebagai kebutuhan dasar untuk melakukan ritual ibadah seperti shalat dan membaca Al-Qur’an dimodifikasi untuk keperluan diskusi bernuansa Islam-politik, pengumpulan infaq bukan sekedar untuk kaum duafa, namun dialirkan untuk membantu korban-korban penindasan seperti Patani (Thailand selatan). Persinggungan dengan gerakan Islam trans-nasional pun tak bisa dihindari. Beberapa mahasiswa Islam Thailand memiliki aliran pemikiran maupun ritual yang heterogen seperti Muhammadiyah, Salafi, Ikhwanul Muslimin, dan Jamaah Tablig. Percampuran beberapa aliran tersebut membentuk sebuah paradigma-paradigma baru tentang bagaimana Islam seharusnya dipraktikan di dunia.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan keterbatasan literatur yang membahas peran mahasiswa Muslim membuat Penulis yang pernah terlibat langsung dalam dialog-dialog intensif dengan aktivis mahasiswa di Thailand baik Muslim maupun non-Muslim mencoba mengangkat topik gerakan mahasiswa Islam di Thailand ke dalam tataran ilmiah menjadi sebuah penelitian. Selain itu, penulis mencoba memprediksi masa depan gerakan mahasiswa di Thailand dan hubungan dengan organisasi pergerakan Islam di Indonesia seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) yang sama-sama bergerak dalam perjuangan dan dakwah Islam di tingkat regional Asia Tenggara.

Konsep Gerakan Sosial

Pembahasan gerakan mahasiswa Islam perlu diamati melalui pendekatan gerakan sosial. Gerakan sosial menurut Michael Useem merupakan tindakan kolektif terorganisasi, yang dimaksudkan untuk mengadakan perubahan sosial. Selain definisi tersebut terdapat beberapa definisi lain dari gerakan sosial yang relevan, salah satunya menurut David Meyer dan Sidney Tarrow dalam buku Social Movement Society (1998) yang menyebutkan bahwa gerakan sosial bermula dari adanya tantangan-tantangan bersama, yang didasarkan atas tujuan dan solidaritas bersama, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, saingan/musuh, dan pemegang otoritas (1998:4).

Dalam konteks gerakan sosial mahasiswa Islam di Thailand, permasalahan bersama melingkupi kebutuhan akan penerapan hukum Islam yang independen dari hukum sekuler negara, kesempatan untuk melakukan ritual ibadah, maupun penyelesaian konflik komunitas Muslim Patani di Thailand Selatan. Ciri-ciri dari gerakan sosial menurut Partha Mukheji (1977) adalah bersifat massa, menggagas ide alternatif, dan transformis. Dari ciri-ciri tersebut aktivitas yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa Islam di Thailand dapat dimasukan dalam konteks gerakan sosial.

Pendekatan kemunculan fenomena gerakan sosial dalam sebuah komunitas dapat dianalisis melalui teori kesempatan politik (political opportunity structure). Pada awal 1980, teori ini mulai diperkenalkan dalam lingkup gerakan sosial. Teori ini membahas tentang empat dimensi kesempatan politik yang memunculkan gerakan sosial. Pertama, keterbukaan atau ketertutupan relatif  dari sistem politik yang formal dan terlembagakan. Kedua, stabilitas atau instabilitas aliansi-kelompok elite yang secara tipikal mencirikan sebuah komunitas politik. Ketiga, ada atau tidak adanya sekutu di tingkat elit. Keempat, kemampuan aparat-aparat negara untuk melakukan represi dan bagaimana caranya (1996:27).

Sejarah Islam yang panjang di Thailand tidak terlepas dari upaya kerajaan yang mencoba merangkul kaum Muslim dengan memberikan kesempatan politik di dalam pemerintahan. Hal ini terbukti dengan posisi Surin Pitsuwan sebagai menteri luar negeri Thailand dan sekretaris jenderal ASEAN perwakilan negara Thailand. Surin Pitsuwan yang beragama Islam dan lahir di Patani menjadi bukti bahwa pemerintahan Thailand mulai membuka pintu-pintu politik yang sebelumnya didominasi oleh penduduk beragama Budha, walaupun belum seluruhnya terbuka.

Kesempatan politik Muslim di Thailand tetap berbeda dengan negara-negara Islam seperti Indonesia, Malaysia dan Turki yang membuka seluas-luasnya partisipasi partai Islam di dalam pemilihan umum. Sedangkan faktor ke-empat hingga saat ini belum terpenuhi, seperti cap radikal, subversif, maupun kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan Thailand ketika tokoh intelektual Islam menuntut penegakan syariat Islam di beberapa daerah, seperti di Yala, Patani, dan Narathiwat.

Sejarah panjang tuntutan penegakan hukum syariat yang independen bermula pada pembentukan  konstitusi untuk membangun Thailand yang lebih demokratis, seperti dibentuknya Undang Undang Dasar (1874). UUD tersebut bertujuan untuk membatasi kekuasaan raja yang bersifat absolut, sehingga lahirlah monarki konstitusional, dan diharapkan kaum minoritas (termasuk Muslim) dapat terlibat langsung dalam proses demokrasi tersebut. Sepeninggal Chulalongkron (1910), irama modernisasi konstitusi tersendat. Penggantinya, Vajiravudh berusaha meletakkan sistem hukum seperti yang digunakan bangsa Barat.

Di bidang sosial budaya, ia memerintahkan rakyatnya menggunakan nama keluarga. Kepada kaum wanita diperintahkan untuk menggunakan model rambut orang Eropa serta rok sebagai ganti pakaian model Thailand yang tertutup rapat yang dinilai mengganggu kegesitan kerja.[1] Hal ini menjadi faktor sentimen negatif terhadap budaya Muslim yang ada di Thailand, khususnya perihal hukum syariah yang bertentangan dengan hukum Negara dan kewajiban memakai pakaian ala Barat. Komunitas Muslim merasakan dampak dari diberlakukannya westernisasi oleh Pemerintah Thailand tersebut. Hal ini kemudian memunculkan solidaritas untuk membawa permasalahan kesempatan politik (konstitusi syariat) ke ranah gerakan intelektual-politik, terutama mahasiswa.

Gerakan Aktivis Islam

Merujuk pada Quintan Wiktorowicz dalam bukunya Aktivisme Islam: Sebuah Pendekatan Teori Gerakan Sosial menyatakan bahwa aktivisme Islam lahir sebagai bentuk mobilisasi perseteruan untuk mendukung kepentingan dan tujuan kaum Muslim. Menurut Ali-Syari’ati, motif gerakan intelektual Islam di dasarkan atas perjuangan (jihad) tanpa henti dan keadilan (‘adalah). Islam memperhatikan penghidupan manusia: eskatologinya didasarkan atas kehidupan aktif di dunia, Tuhannya menjunjung tinggi martabat manusia; dan rasulnya dipersenjatai…Nabi Islam adalah satu-satunya Nabi yang secara simultan membawa pedang Kaisar di tangannya dan hati Isa di dadanya…(ini adalah) agama yang pendirinya adalah seorang ‘rasul bersenjata’ dan yang pengikutnya adalah Ali (yaitu tentara suci); agama yang sejarahnya dimulai dengan politik dan jihad; agama yang perpajakannya sejajaran dengan shalat; agama yang telah membangun masyarakat, sistem politik dan ekonomi (What is to be Done, hal. 23, 43, 79).

Namun dalam konteks perjuangan mahasiswa Islam di Thailand, identitas ke-Islaman lebih menonjol dibandingkan dengan semangat kebangsaan. Pemerintah Thailand terbukti gagal untuk mencampurkan identitas budaya, dan ideologi komunitas Muslim, terutama yang berasal dari Thailand Selatan ke dalam entitas Thailand sebagai Negara. Sehingga jika ditawarkan pilihan antara nasionalisme dengan syariat Islam, pilihan kedua cenderung mendapatkan perhatian yang lebih besar.

Hal ini berbeda dari sikap dualisme antara nasionalisme dan perjuangan syariat di Indonesia pada era penjajahan. Dikutip dari Edaran Masjumi (1944) kondisi pada waktu itu, “Akibat muslihat kebijakan ini berkembang semacam pemikiran di antara kita bahwa di negeri ini warga dikelompokkan secara berbeda…Kita menciptakan kelompok yang saling mengucilkan. Kamu hanya bisa menjadi yang ini atau yang itu, tidak menjadi Muslim dan (sekaligus) mencintai negeri. Padahal sesungguhnya, kami semua adalah nasionalis dan patriotis, dan kami semua juga Muslim.”

Oleh karena itu gerakan mahasiswa Islam yang berada di Thailand memiliki identitas Muslim yang sangat kuat. Hal ini dibuktikan dengan dukungan terhadap beberapa isu Islam yang terjadi di negara lain seperti, Moro di Filipina, Rohingya di Myanmar dan Palestina. Sementara isu-isu lokal mengenai ‘kaus kuning vs kaus merah’. Monarki atau Republik. Dan isu-isu politik lokal lainnya kurang mendapatkan respon dari organisasi mahasiswa Islam. Walaupun menurut hasil wawancara terhadap salah satu perwakilan eksekutif mahasiswa (senat) Thammasat University, Chayut Pansuwan membuktikan bahwa pada saat demonstrasi menuntut Thailand yang lebih demokratis di Thammasat University tahun 1976 kemungkinan hanya beberapa orang mahasiswa Islam terlibat dalam aksi demonstrasi.

Faktor internal yang melahirkan gerakan sosial mahasiswa Islam di Thailand juga terkait kebebasan berpendapat di dalam negeri. Hak-hak politik rakyat dijamin oleh konstitusinya, termasuk kebebasan menyatakan pendapat, berbicara, menulis, menerbitkan media cetak dan segala bentuk komunikasi lainnya. Pembatasan hanya dengan undang-undang dan hanya untuk kepentingan keamanan negara. Atau melindungi kemerdekaan, harkat atau reputasi orang lain, untuk memelihara ketertiban umum/moral. Tetapi ketentuan-ketentuan konstitusi tersebut merupakan konsep yang relatif luas, yang secara potensial membuka jalan bagi pembatasan yang lebih luas. [2]

Intelektual dan Gerakan Islam

Posisi mahasiswa Islam sebagai perwakilan intelektual dalam komunitas Muslim di Thailand memberikan dampak yang dominan dalam arus pergerakan mahasiswa. Baik anggota aktif maupun alumni tidak saja berbicara tentang ceramah-ceramah agama yang kaku, namun aktif dalam menerjemahkan isu-isu Islam global menjadi sebuah permasalahan yang harus segera diselesaikan. Mahasiswa Islam yang mendapat kesempatan untuk melakukan pertukaran pelajar maupun mengikuti konferensi memiliki corak pemikiran inteligensia yang sama dengan inteligensia di zaman Rusia. Vladimir C. Nahirny (1983) dan Aleksander Gella (1976) menuturkan sejarah kemunculan inteligensia dimulai dari pengiriman mahasiswa atau pelajar untuk menempuh pendidikan barat. Kaum Muskovit (intelligenty) Rusia kemudian semakin terpengaruh sekulerisme Eropa Barat sebagai konsekuensi dari ekspansi Rusia

lewat penaklukan-penaklukan dan aneksasi-aneksasi militernya, sehingga terbukalah ‘jendela baru’ menuju Dunia Barat, dan terjalinlah kontak-kontak yang lebih erat dengan negara-negara di seberang lautan.

Kemunculan inteligensia Muslim Thailand walaupun pemikirannya bukan bercorak Barat namun polanya cenderung sama, yaitu mahasiswa atau pelajar belajar di Timur Tengah, maupun negara-negara Islam terdekat seperti Malaysia dan Indonesia.

Ketika mahasiswa tersebut kembali ke Thailand, mereka memiliki gagasan yang tidak lagi dinikmati sendiri, namun terdapat tanggung jawab untuk menyebarkan ilmu yang mereka dapatkan di luar negara asalnya. Ilmu tersebut kemudian mengerucut menjadi ritual-ritual harian, budaya literasi (membaca, diskusi) maupun semangat untuk membantu kaum Muslim yang sedang tertindas baik di dalam maupun di luar negeri. Pembentukan kembali jati diri sebagai seorang intelektual Muslim ini membuat gerakan mahasiswa Islam di Thailand menemukan arah gerakan sosialnya.

Menurut Yudi Latief dalam buku Inteligensia Muslim dan Kuasa mengatakan bahwa, ide-ide, peran, dan persepsi-diri kaum intelektual dipengaruhi oleh batas-batas tradisi intelektual dan kultural tertentu yang terbangun secara historis serta kemungkinan tindakan dan kemauan-kemauan aktor-aktor sosial (human agencies). Dengan demikian, inteligensia dan/atau para intelektual merupakan bagian dari sebuah proses historis dimana di dalamnya para aktor manusia membentuk-kembali (reinvent) tradisi-tradisi kultural dan intelektualnya (Eisenstadt 1973).

Kebangkitan fundamentalisme di Timur Tengah yang merubah paradigma kuno tentang tata cara beragama yang kaku, dan berfokus pada ritual setidaknya memiliki peran dalam merubah aktivitas mahasiswa Islam di Thailand ke ranah gerakan. Pembaharuan Islam yang masuk pada dekade 1960-an mewakili kebangkitan Islam politik yang komprehensif, seperti yang disampaikan oleh Hasan Al-Banna pada tahun 1928, ketika mendirikan Ikhwanul Muslimin (Jan’iyyah al-ikhwan Al-Muslimin). Al-Banna memandang patriotisme (membela tanah air) sebagai kewajiban suci. “Islam adalah iman dan ritual, negara (wathan) dan kebangsaan, agama dan negara, spiritualitas dan amal, Al-Qur’an dan pedang” (Mitchell, 1969:233).

Tokoh kebangkitan Islam politik lain seperti Sayyid Qutb juga menegaskan bahwa “Islam telah memberikan solusi independen untuk masalah-masalah manusia…dengan prinsip-prinsip dan teori-teori lain ketika menjelaskan konsep politik Islam…Islam adalah ajaran yang komprehensif dan satu kesatuan yang homogen (1949). Gagasan mengenai Islam yang berbeda dari paradigma lembaga keagamaan tradisional tersebut disebarkan melalui tulisan-tulisan mahasiswa yang belajar di Timur Tengah maupun dari buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Inggris maupun bahasa Thai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh International Crisis Group dan akademisi seperti Zachary Abuza, para pemimpin agama yang belajar di Timur Tengah memiliki andil sebagai pemimpin mayoritas kelompok pemberontak Patani. Data dari UNHCR juga menyebutkan bahwa di tahun 1990 terdapat 120 orang mahasiswa Islam Thailand yang belajar di universitas di Arab Saudi. Hal tersebut secara tidak langsung membantu proses transfer budaya dan ideologi Islam ke seluruh komunitas intelektual Muslim di Thailand.

Awal Organisasi ‘Muslim Club’

Menurut Kanut Boonreangkhaw, ketua Kasetsart University Muslim Club, awal gerakan mahasiswa Islam Thailand salah satunya dimulai dari pembentukan Kasetsart University Muslim Club pada tahun 1960, hal ini berdasarkan faktor keberadaan mahasiswa Islam yang cukup banyak di kampus, sedangkan fasilitas mushola atau masjid tidak disediakan oleh pihak Universitas. Kemudian gerakan ini menjadikan ‘club’ atau sekretariat tidak sekedar tempat shalat, namun diskusi dan acara-acara rohani seperti buka puasa bersama di bulan Ramadhan.

Namun saat itu pusat organisasi mahasiswa Islam se-Thailand yang terstruktur belum dibentuk, hal ini ditegaskan oleh narasumber, Munsir Sri-Adulphun, Sekretaris Thai Muslim Student Association. Hal ini menjadi dasar mahasiswa Islam dari berbagai Universitas untuk berkumpul dan membentuk Asosiasi Pelajar Muslim Thailand disingkat TMSA (Thai Muslim Student Association) pada tahun 1965, didirikan oleh Muhammad Normata, Kawee Srijaroon, Apinant Burnaphong, dan Dr.Preeda Praphuetchop. Organisasi ini bertujuan menjadi koordinasi antar mahasiswa Islam dari berbagai daerah dan komunitas kemudian didampingi untuk membentuk club atau perkumpulan kecil di tiap Universitas.

Misi

  • Mendukung hubungan antar Organisasi Mahasiswa Islam di Thailand
  • Membuat jaringan dan menjadi pusat koordinasi antar organisasi di dalam dan di luar negeri
  • Untuk memperkuat wawasan dan identitas ke-Islaman. Serta memperkuat basis ideologi dan mengembangkan potensi yang berguna bagi Islam maupun komunitas Islam.
  • Melayani mahasiswa Islam Thailand
Kegiatan
  1. Menyediakan informasi terkait perkumpulan alumni, dan organisasi mahasiswa Islam baru
  1. Rapat Organisasi Mahasiswa Islam Thailand
  1. Proyek Orientasi Mahasiswa baru yang beragama Islam
  1. Seminar Pemimpin Mahasiswa Islam Thailand
  1. Perkumpulan alumni dan anggota aktif TMSA
  1. Kunjungan ke organisasi mahasiswa Islam (Ikwan on the Road)
  1. Website
  1. Penyebaran pamflet, media terkait isu Islam terbaru
  1. Rapat rutin TMSA
  1. Seminar untuk anggota aktif

Revolusi Iran dan Pengaruhnya

Peran revolusi Islam di iran sangat penting dalam menentukan kebangkitan aktivisme Islam, seperti yang diakui oleh salah satu mahasiswa Kasetsart University, Hisyam Azman Alyalawii yang aktif dalam Muslim Club di Thailand mengatakan bahwa perubahan gerakan mahasiswa Islam di Thailand disebabkan oleh Revolusi Iran. Sebelum terjadinya revolusi, sekretariat Muslim Club hanya digunakan untuk tempat ibadah shalat dan mengumpulkan mahasiswa Islam.

Setelah terjadinya revolusi Iran disertai masuknya buku-buku yang membahas sebab-akibat revolusi Iran, mahasiswa Islam mendapatkan semangat baru untuk memulai gerakan Islam yang komprehensif. Mushola ramai, disertai ceramah-ceramah yang membangkitkan kesadaran sebagai kaum Muslim yang bersaudara di dalam bendera Islam.

Hal ini sesuai dengan strategi Ali Syari’ati yang dikenal sebagai motor penggerak mahasiswa dalam melakukan revolusi memiliki keinginan untuk menarik kalangan generasi muda dengan latar belakang sekuler untuk kembali ke Islam. Misi sejati Islam, menurutnya, adalah membebaskan ‘golongan tertindas’ (mustadh’afin). (Watt 1988:134), yang sekarang ini mengacu pada rakyat miskin yang tereksploitasi di Iran dan di Dunia ketiga (hal.585).

Syari’ati membedakan antara di satu sisi, “peranan buruk yang dimainkan oleh agama di tengah komunitas Muslim. Semangat keagamaan membeku dalam bentuk-bentuk tradisional, seremoni, dan ritual-ritual” disisi lain, Islam sebagaimana adanya, yakni “semangat keagamaan yang dinamis dan mendalam, yang didukung oleh logika, filsafat, ilmu pengetahuan, dan seni”. Islam seperti (dimasa lalu) ini mengajak orang untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, serta menganjurkan pemberontakan melawan penindasan (dan) ketidakadilan”

Khomeini, bersama beberapa orang, menyatakan bahwa “ketika pemerintahan aktual berada di tangan perampas kekuasaan dan para penindas, maka para fukaha dan mujtahid yang adil harus, jika memungkinkan, mengambil alih kendali pemerintahan Islam dan mewujudkan ketertiban serta keadilan di kalangan kaum Muslim (Gulpayagni dalam Arjomand 1988:191).

Dalam wasiat terakhirnya, Khomeini menyeru seluruh Muslim dimanapun agar berdikari dan memutuskan rantai ketergantungan mereka kepada bangsa-bangsa lain. Revolusi di Iran harus disebarkan ke dunia lain melalui teladan dan dakwah, bukan dengan kekerasan (hal. 89, 97)

Diseluruh dunia Islam, revolusi Islam Iran menjadi model tentang apa yang mungkin dicapai oleh Islam politik. Pada revolusi itulah, pertama kalinya pemimpin Islam mengambil alih kekuasaan di sebuah negara modern yang besar. Revolusi ini menjadi inspirasi bagi para aktivis politik Islam dimana-mana termasuk di pondok-pondok pesantren Thailand selatan maupun universitas-universitas di Bangkok, terutama dalam menempatkan permasalahan lokal (Patani) sebagai isu yang harus diselesaikan dengan pendekatan Islam.[3]

Konflik Patani

Dari sejarah panjang konflik Patani di Thailand Selatan, dapat ditemukan simpul pemberontakan pertama terjadi pada tahun 1921, dimana Pemerintah Thailand menggantikan seluruh hukum Syariah dan adat masyarakat Patani ke dalam hukum Siam (Thailand). Salah satu bentuk nyata peraturan tersebut adalah memaksa anak-anak usia sekolah untuk masuk ke dalam sekolah-sekolah berbahasa Thai. Pesantren sebagai basis pembelajaran agama Islam ditutup paksa oleh Pemerintah.

Hal ini menimbulkan reaksi dari para Ulama yang merasa disingkirkan oleh Pemerintah Thailand, karena aktivitas dakwahnya merasa dihalang-halangi. Kemudian reaksi Ulama tersebut menemukan momentum-nya saat Haji Sulong, Ketua Dewan Ulama Patani mengirimkan 7 petisi kepada Pemerintah Thailand. Pertama, penunjukkan gubernur atau penguasa di 4 daerah bagian di Patani dilakukan secara demokratis. Kedua, 80% pegawai negeri di provinsi Patani harus beragama Islam. Ketiga, Melayu dan Thailand dijadikan bahasa daerah resmi. Keempat, bahasa Melayu merupakan bahasa wajib di sekolah. Kelima, didirikan pengadilan agama di Patani terpisah dari pengadilan resmi Thailand. Keenam, seluruh pendapatan daerah yang diperoleh dari provinsi Patani harus didistribusikan kembali kepada penduduk Patani. Ketujuh, pembentukan Dewan Syariah Patani.

Petisi tersebut pada akhirnya ditanggapi sebagai bentuk “provokasi separatis” yang mengancam kedaulatan wilayah Thailand. Pemerintah menanggapi petisi tersebut dengan menangkap Haji Sulong dan beberapa pengikutnya. Pada awal perlawanan pemberontak Patani berhasil ditundukan oleh tentara nasional Thailand.

Dalam periode pasca-perang awal, pemerintah Thailand mengadopsi kebijakan “akomodasi” terhadap Muslim di seluruh kawasan Thailand, terutama di daerah konflik. Namun, dengan tidak adanya partisipasi politik dari elit Patani, terutama setelah penangkapan Haji Sulong di akhir 1940-an. Bentrokan kekerasan antara polisi Thailand dan warga tidak dapat dihindari. Pemerintah Thailand mampu menekan pemberontakan sipil namun situasi secara politik masih diwarnai ketegangan pada tahun 1950. Di tahun 1959, Tengku Abdul Jalal, seorang pengikut Haji Sulong, membentuk sebuah organisasi militan bawah tanah, Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNP), yang menarik dukungan dari bangsawan tradisional maupun elit agama. Tujuan organisasi ini adalah kemerdekaan seutuhnya dari negara Thailand dan pembentukan negara Islam.

Kemudian mulai muncul beberapa organisasi baru seperti, Barisan Revolusi Nasional (BRN) dan Serikat Organisasi Pembebasan Patani (PULO) yang bergerak secara radikal dan revolusioner. [4] Hal ini menjadi kesalahan fatal pemerintah Thailand. Menurut Hwang dalam buku Umat Bergerak (2009), represi dengan kekuatan hukum lebih mungkin diterima oleh organisasi-organisasi Islamis, dan ia akan berdampak pada bagaimana kelompok-kelompok itu dimobilisasi. Namun, represi kekuatan senjata yang mengakibatkan ratusan orang tewas justru hanya memperparah alienasi Islamis dan membuat mereka makin ter-radikalisasi.

Selain itu, kaum Muslim Patani yang memiliki latar belakang budaya Melayu belum mampu membuat pemerintah Malaysia membantu mereka keluar dari konflik tersebut. Secara internasional, permasalahan serius di Patani gagal menarik dukungan baik dari OKI atau negara-negara Islam pada umumnya, seperti Indonesia. Dengan demikian, Muslim Patani telah dipaksa untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Hal ini membutuhkan keterlibatan mahasiswa Islam terutama yang berada di Bangkok sangat dibutuhkan dalam melakukan dialog-dialog antar agama maupun antar kepentingan yang terlibat konflik.

Peta Persebaran Melayu-Patani Muslim

 

 

Internasionalisasi Gerakan Islam

Gagasan tentang keterlibatan mahasiswa Islam Thailand di arena forum internasional berasal dari keprihatinan mereka terhadap konflik Islam-Barat, Muslim-non-Muslim, yang berada di level global maupun di level lokal seperti konflik Patani. Kesadaran untuk bersatu dalam memperjuangkan nasib kaum Muslimin yang tertindas merupakan sebuah ciri khas Gerakan Mahasiswa Islam di Thailand. Menurut salah seorang mahasiswa Kasetsart Muslim Club, Shakir Rangsikul dalam sebuah diskusi memberikan tanggapan terkait permasalahan etnis Rohingya ”Jika kalian mengerti tentang permasalahan etnis China di Malaysia, permalasahan Rohingya relatif sama. Karena etnis Rohingya lebih kaya dan sejahtera dari pada etnis Rakhine (mayoritas etnis di Arakan)… Saya rasa permasalahan ini merupakan bentuk konflik etnis dan agama serta budaya, khususnya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Kita harus melakukan sesuatu, seperti membawa masalah ini ke publik, dan melakukan pengumpulan dana”.

 Kesadaran yang timbul sebagai satu identitas keluarga Muslim yang tersebar di penjuru dunia membuat mahasiswa Islam di Thailand merasa memiliki tanggung jawab untuk meringankan beban saudaranya di Myanmar maupun Palestina. Banyak hal yang telah dilakukan oleh organisasi Muslim di Thailand. Berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh Penulis, pada bulan Ramadhan tahun 2012, ketika isu Rohingya dan Suriah berada dalam titik yang memprihatinkan, mahasiswa yang berada di Muslim Club Kasetsart University mengumpulkan infaq untuk disalurkan kepada para korban yang berada di kamp penampungan sementara. Pengumpulan infaq-infaq tersebut juga melibatkan jaringan dengan mahasiswa asing, terutama mahasiswa asing yang sedang belajar di Thailand. Hal ini menjadi bukti bahwa gerakan mahasiswa Islam Thailand sudah melakukan apa yang disebut dengan internasionalisasi gerakan.

Dalam hal jaringan menurut Quintan Wiktorowicz, aktivis-aktivis Islam berakar dalam masyarakat-masyarakat berjejaring yang kompleks yang cenderung lebih memilih hubungan informalitas ketimbang pelembagaan yang terformalkan. Sementara gerakan-gerakan sosial Barat pada umumnya melakukan mobilisasi melalui gerakan-gerakan di masyarakat-masyarakat. Aktivis Islam lebih mungkin memanfaatkan jaringan-jaringan asosiasi hubungan pribadi. Hal tersebut ternyata tidak sepenuhnya benar. Forum-forum internasional seperti PEPIAT (Persekutuan Pelajar Islam Asia Tenggara) maupun UIWS (Union of Islamic World Student) memberikan akses bagi mahasiswa Islam Thailand untuk membentuk jaringan dengan aktivis Muslim di negara-negara Islam secara mandiri.

 

Jaringan Media Sosial

Setelah jaringan dalam pertemuan formal dibentuk, follow up dari jaringan tersebut melibatkan media sosial seperti Facebook, Twitter maupun bentuk lainnya untuk saling berbagi informasi terkait isu Islam terbaru. Media sosial sering dimanfaatkan oleh aktivis mahasiswa Islam untuk menggalang dana maupun menyebarkan propaganda kepedulian terhadap penindasan di Suriah, Patani, maupun Palestina. Dalam hal pembentukan jaringan, mahasiswa Islam Thailand sering melakukan korespondensi dengan mahasiswa Islam di Indonesia (HMI), atau sekedar mengkomentari status provokatif di media sosial, hingga saling membantu mereka secara akademik melalui artikel-artikel sosial-kritik.

Pembentukan jaringan di media sosial tidak terlepas dari transformasi gerakan mahasiswa yang terjadi di Thailand, dari tradisional ke modern. Di dalam literatur sosial kontemporer, istilah gerakan sosial baru (new social movement) berada dalam perdebatan. Karena berbeda dengan konsep gerakan sosial yang berbasis kelas, fokus tujuan bukan lagi dalam permasalahan ekonomi dan tidak tertarik untuk merebut kekuasaan negara. Gerakan ini sering dimasukkan dalam konteks masyarakat post-modernisme. Gerakan sosial baru lebih mengarah pada perlindungan hak-hak sipil maupun kebebasan masyarakat. Jelas, gerakan ini tidak berbasis perjuangan kelas.[5]

Solidaritas yang dibentuk dari gerakan sosial baru ini muncul di era media sosial. Hal ini terlihat jelas dari kesamaan visi antar gerakan mahasiswa yang berbasis media sosial. Oleh karena itu pengaruh media sosial telah menghapuskan batas-batas negara, administrasi maupun status ekonomi para aktivis Islam.

Pemanfaatan media sosial bagi aktivis mahasiswa Islam Thailand tidak terlepas dari konsepsi ruang publik. Ketatnya peraturan, dan stigma tentang perjuangan Islam membuat perdebatan politik jarang terjadi antara pihak-pihak yang sederajat. Misalnya antara tokoh Muslim di Patani dengan Pemerintah, atau antara militer dan mahasiswa. Ini secara khusus menjadi permasalahan dalam sebuah masyarakat multikultur, kelompok minoritas mengalami kerugian-kerugian struktural.

Salah satu cara mengatasi situasi semacam itu adalah menyediakan sebuah forum publik dimana isu-isu besar dapat dibahas perlahan. Parlemen nasional bukan tempat yang cocok, hak minoritas akan kalah karena partai masih dikuasai kepentingan mayoritas. Pengadilan pun memiliki keterbatasan karena pada umumnya mahal, dan tidak digunakan untuk perdebatan politik. Perlu dicari ruang publik lain. Teori-teori deliberasi politik Rawls dan Habermas justru mengarah pada ruang publik egaliter, yaitu media sosial.

Kesimpulan

Transformasi atau perubahan yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa Islam Thailand memiliki beragam corak. Mulai dari berubahnya fungsi mushola di tiap kampus menjadi pusat aktivitas pergerakan mahasiswa hingga hubungan yang dijalin antar aktivis Muslim dalam ranah internasional. Perubahan tersebut memberikan gambaran bahwa masa depan gerakan mahasiswa Islam tidak selamanya terjebak pada ibadah-ibadah rutin tanpa melihat realitas sosial yang ada. Penindasan Muslim di beberapa tempat dan keterlibatan organisasi mahasiswa Islam dalam membantu korban penindasan tersebut (Rohingya, Patani, Palestina) membuat gerakan Muslim Thailand patut dijadikan sebagai contoh, bagaimana seharusnya organisasi mahasiswa Islam dikelola.

Referensi

Abraham, Itty and Sumie NakayaUncertainty, Knowledge, and Violence in Southern Thailand. Economic and Political Weekly, Vol. 42, No. 24 (Jun. 16-22, 2007), pp. 2304-2309

Adhinegara, Bhima Yudhistira. 2011. Gerakan Mahasiswa Islam di Asia Tenggara: HMInews.com

A.Muis, 2001. Indonesia di era dunia maya: Remaja Rosdakarya

Black, Antony. 2001. Pemikiran Politik Islam: Serambi.

Croissant, Aurel. Unrest in South Thailand: Contours, Causes, and Consequences Since 2001. Contemporary Southeast Asia, Vol. 27, No. 1 (April 2005), pp. 21-43

Hwang, Julie Chernov. 2009. Umat Bergerak: Freedom Institute.

Ishii, Yoneo. Thai Muslims and the Royal Patronage of Religion. Law & Society Review, Vol. 28, No. 3, Law and Society in Southeast Asia (1994), pp.453-460.

Knodel, John, Rossarin Soottipong Gray, Porntip Sriwatcharin and Sara Peracca. Religion and Reproduction: Muslims in Buddhist Thailand. Population Studies, Vol. 53, No. 2 (Jul., 1999), pp. 149-164Published

Latif, Yudi. 2012. Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20: Mizan

Le Roux, Pierre. To Be or Not to Be: The Cultural Identity of the Jawi (Thailand). Asian Folklore Studies, Vol. 57, No. 2 (1998), pp. 223-255

Mukherji, Partha. 1997. Social Movement and Social Change: to a Conceptual Clarification and Theoritical Framework: Sociological Bulletin

Parekh, Bhikhu. 2008. Rethingking Multiculturalism: Kanisius.

Qutb, Sayyid. 1969, Inilah Islam, trans A.R. Baswedan & A. Hanafi,

Hudaya, Jakarta.

Serajul, Islam Syed. The Islamic Independence Movements in Patani of Thailand and Mindanao of the Philippines. Asian Survey, Vol. 38, No. 5 (May, 1998), pp. 441-456.

Shah, Ghansyhyam. 2002. Social Movement and the State: Sage Publication.

Tannenbaum, Nicola. Education Protest, Tree Ordination, and the Changing Context of Political Ritual. Ethnology, Vol. 39, No. 2 (Spring, 2000), pp. 109-127.

Vincent, J. H. Houben. Southeast Asia and Islam. Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 588, Islam: Enduring Myths and Changing Realities (Jul., 2003), pp. 149-170.

Weber, Max. 1967, ‘Class, Status and Party’ in Class, Status, and Power: Social Stratification in Comparative Perspective, eds R. Bendix and M. Lipset, Routledge & Kegan Paul Ltd., London, pp. 63-75.

Wiktorowicz, Quintan. Aktivisme Islam: Sebuah Pendekatan Teori Gerakan Sosial


[1] Wiharyanto, A Kardiyat. Sejarah Asia Tenggara, p.26-27

[2] Lihat A.Muis, 2001. Indonesia di era dunia maya: Remaja Rosdakarya

[3] Black, Antony. 2001. Pemikiran Politik Islam: Serambi

[4] It was estimated that 1,100 Muslims and 30 policeman were killed in the incident. See W. K. Che Man, Muslim Separatism: The Moros of Southern Philippines and the Malays of South- ern Thailand (Singapore: Oxford University Press, 1990), p. 67.

[5] Shah, Ghansyhyam. 2002. Social Movement and the State: Sage Publication

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.