HMINEWS.COM

 Breaking News

LSM dan Ormas Yogya Tolak RUU Ormas

April 10
17:22 2013

Press Release Aksi HMI Cabang Yogyakarta Menolak RUU Ormas

Akhir-akhir ini timbulnya beberapa rencana kebijakan pemerintah dinilai tidak pro rakyat. Mulai dari RUU KAMNAS, RUU ORMAS, dan RUU Penghinaan Presiden. Hal ini disinyalir sebagai bentuk represif para elite negara untuk memasung kebebasan berserikat, berfikir, dan berpendapat. Tentu saja, rentetan RUU ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan Undang-Undang No 9 Tahun 1998. RUU yang akhir-akhir ini muncul dinilai sebagai ketakutan para elite negara karena isu kudeta yang tengah mencuat. Sebagai langkah awal pemerintah akan segera mengesahkan RUU Ormas pada hari Jum’at tanggal 12 April 2013.

Menyikapi hal ini, berbagai Organisasi Masyarakat dan Organisasi Kemahasiswaan yang berada di D.I.Y mengadakan rapat konsolidasi sekaligus persiapan aksi yang digelar pada hari Jum’at tanggal 05 April 2013 dan akan berlangsung pada hari Selasa tanggal 09 April 2013. Massa aksi meliputi LSM, LBH, Ormas, dan Organisasi Mahasiswa dalam lingkup D.I.Y yang tergabung dalam “Koalisi Masyarakat Tolak RUU Ormas”. HMI menjadi salah satu Organisasi Mahasiswa yang turut berperan dalam aksi tersebut. Mereka memulai aksi massa dari Jl. Abu Bakar Ali menuju gedung DPRD DIY pada pukul 10.00 WIB dan meminta Anggota Dewan untuk menemui massa aksi untuk mendukung penolakan RUU Ormas. Tetapi, massa aksi harus “tabah” menunggu anggota dewan dikarenakan “sedang makan”. Setelah menunggu cukup lama dan diselingi beberapa orasi dari massa aksi, salah satu anggota dewan keluar dan menduduki panggung orasi. Beliau menyatakan “Seluruh anggota dewan sedang pergi ke Jakarta dan saya tidak bisa menyatakan sikap untuk menolak RUU Ormas dikarenakan harus melalui regulasi hukum yang ada”. Mendengar kalimat ini tentu saja massa aksi mulai ricuh dan kecewa atas pernyataan anggota dewan. Kekecawaan mereka diwakili oleh Kordum massa aksi Rendi Perdana yang menyatakan “DPRD D.I.Y sudah tidak berpihak lagi kepada masyarakat Yogyakarta”.

Dari DPRD D.I.Y massa aksi melanjutkan long march menuju kilometer 0 Yogyakarta. Massa aksi melanjutkan tindakan protesnya melalui orasi-orasi yang salah satunya diisi oleh ketua PW Muhammadiyah dan PW NU Yogyakarta. Mereka secara tegas menolak RUU Ormas dan menilai RUU Ormas sama sekali tidak berpihak kepada Ormas. Bukan hanya itu, mereka akan kembali melakukan aksi demonstrasi bahkan dalam jumlah yang lebih besar jika RUU Ormas disahkan dan dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 12 April 2013 mendatang.

Pada penghujung aksi demonstrasi Kordum dari massa aksi “Koalisi Masyarakat Tolak RUU Ormas” mewakili untuk membacakan pernyataan sikap yang termaktub dalam press release hasil konsolidasi pada jum’at lalu. Beliau menyatakan bahwa ada empat hal mendasar yang menjadi bukti negara gagal jika RUU Ormas disahkan dan dilaksanakan yaitu:

1.       RUU Ormas merupakan bukti Negara gagal menata kehidupan berbangsa. RUU Ormas merupakan salah satu bukti bahwa Negara tidak terbuka dan tidak serius untuk belajar dari kesalahan di masa lalu dan bersedia memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem Pemerintahan serta implementasi dalam berdemokrasi.

2.       RUU Ormas akan mengembalikan politik sebagai panglima. RUU Ormas akan menyeret seluruh bentuk organisasi sosial, keagamaan, kemanusiaan ke ranah politik di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Indonesia sebagai negara hukum, pendekatan hukum yang benar yang perlu dikedepankan. Pengaturan mengenai organisasi berbasis keanggotaan mestinya diatur melalui RUU Perkumpulan yang sudah disiapkan oleh Kemenkumham.

3.       RUU Ormas memukul rata dan membatasi seluruh jenis organisasi. RUU Ormas secara sapu jagat mencampuradukan semua jenis organisasi baik berbadan hukum maupun tidak. Kebebasan berserikat berkumpul yang telah dijamin UUD 1945 dikebiri dengan mengharuskan pendaftaran bagi seluruh organisasi bahkan bagi yang tidak berbadan hukum. RUU Ormas bahkan memasukkan Yayasan ke dalam kategori Ormas, padahal UU Yayasan jelas mengatur Yayasan sebagai badan hukum tanpa anggota. Kalau RUU Ormas disahkan, maka ribuan Yayasan (Rumah sakit, Sekolah, Panti Asuhan, dan lain sebagainya) akan terseret ke ranah politik dengan dikategorikan sebagai Ormas.

4.       RUU Ormas membuka peluang kembalinya sejarah represi terhadap kebebasan berserikat berkumpul di Indonesia. RUU Ormas memiliki sejarah kelam yang sangat mungkin berulang. UU Ormas pernah dijadikan alat represi untuk membubarkan Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) pada 10 Desember 1987. RUU Ormas yang baru membuka peluang pembekuan dan pembubaran atas dasar yang sangat rancu seperti “memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa” atau “mengembangkan paham yang bertentangan dengan Pancasila”.

 Disadur oleh M. Bakhrul Fikri

(Kader HMI Komisariat FE UII, Cabang Yogyakarta)

 

About Author

Redaksi

Redaksi

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.