HMINEWS.Com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Mataram berunjukrasa menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Keormasan. Mereka menilai RUU tersebut berpotensi menjadikan pemerintah yang otoriter dan represif.

“Bahwa pemaksaan asas ormas sudah dicabut melalui Tap MPR nomor 18 tahun 1998 yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, tidak perlu diotak-atik lagi. Jika demikian sama halnya dengan kegagalan reformasi, karena negara kembali menebar ancaman terhadap warganya,” ujar anggota HMI MPO Mataram, Suparman di DPRD Provinsi NTB, Senin (8/4/2013).

Selain itu, RUU dinilai bertentangan dengan Pasal 28 dan 29 UUD 1945 tentang kebebasan berkumpul dan berserikat. Tidak hanya itu, HMI MPO Mataram menyatakan RUU Keormasan bersifat diskriminatif karena menghalangi hak warga negara yang terhimpun dalam organisasi massa (ormas) untuk bisa berpolitik.

“Padahal ormas-ormas perlu berpartisipasi dalam politik untuk mengontrol jalannya negara agar para penyelenggara negara tidak semena-mena dengan kebijakannya,” ujar koordinator aksi, Gita Ginanjar.

Peserta aksi terdiri dari anggota HMI yang berasal dari kampus Universitas Mataram, Universit Muhammadiyah Mataram, IAIN Mataram, IKIP Mataram dan lainnya. Karena tidak ada satupun anggota DPRD Provinsi yang menemui mereka, massa akan kembali berunjukrasa Rabu lusa.

LAPMI Mataram