Ngawur! Pendidikan Indonesia kembali tercoreng dengan adanya mismanajemen Ujian Nasional SMA/SMK. Kejadian ini merupakan pertama kali sejak ujian nasional diselenggarakan  tahun 2005. Penyelenggaraan ujian nasional yang seharusnya dilaksanakan Senin, di 11 provinsi yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Bali, NTB dan NTT diundur Kamis (18/4) karena keterlambatan distribusi soal. Tak hanya sampai di situ, pengumuman penundaan ujian nasional secara  mendadak pun menambah tingkat  kegalauan siswa.

Di sisi lain, terjadi banyak kesalahan teknis di sejumlah daerah yang mengikuti Ujian Nasional. Pertama, terjadi di SMK 17 Kota Surabaya sebanyak 83 bundel lembar soal Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris salah distribusi. Kedua, ketiadaan naskah soal kelompok IPS di lima SMA di Pematang Siantar dan 42 SLTA Simalungun. Ketiga, kekeliruan pembagian bundel soal dan lembar jawaban, lembar jawaban Bahasa Inggris malah diberikan untuk Bahasa Indonesia di kota Bandung dan Kabupaten Garut. Keempat, naskah soal untuk SMK tertukar dengan SMA, hal ini terjadi di SMK cendekia kota Bandung. Kelima, naskah soal untuk Bahasa Indonesia jurusan IPS tertukar, akibatnya SMA 1 Singaparna kabupaten Tasikmalaya 20 dari 351 siswa terlambat memulai ujian (Kompas, 16/04/13).

Implikasinya jelas, kesemrawutan yang terjadi berpotensi adanya kebocoran soal dan biaya logistik bagi pengawas di lapangan membengkak karena sudah terlanjur disebar. Belum lagi ketidakpastian berlangsungnya ujian nasional mempersulit daerah pedalaman karena harus wira-wiri ke ibu kota kabupaten mengambil soal. Selain kacaunya jadwal petugas independen, keamburadulan ujian nasional juga dikhawatirkan mempengaruhi mental dan konsentrasi siswa. Siswa sudah tidak lagi bersemangat untuk bersaing secara sehat karena memandang banyaknya terjadi kekurangan dan kecurangan. Akhirnya yang terjadi banyak siswa yang menghalalkan segala cara.

Kejadian sekelumit bagian masalah ujian di atas tentu tidak bisa diabaikan begitu saja mengingat pendidikan merupakan kunci lahirnya generasi berkualitas. Kinerja pemangku kepentingan yang begitu-begitu saja merupakan bukti nyata  ketidakbecusan dalam mengurus pendidikan. Sudah begitu, masih saja ada kesalahan yang ditutupi dengan dalih teknis. Sangat tidak professional!

Seharusnya Kemendikbud melaksanakan kerja sesuai proses manajemen perencanaan yang matang. Buruknya manajemen terlihat saat kinerja yang asal-asalan tanpa target dan planning B. Jika hanya kendala teknis salah satu percetakan, tentu pemerintah bisa memastikannya karena anggaran yang disediakan mencapai Rp500 miliar. Lagian, ujian nasional ini rutin diselenggarakan setiap tahun, jadi jika ada kesalahan tentu suatu hal yang memalukan. Hal ini mengundang opini masyarakat terjadinya suap di perusahaan percetakan. Mengingat percetakan yang bekerja tentu sudah diuji kapasitas kecanggihannya. Lalu, bagaimana bisa terjadi kesalahan teknis?

Perencanaan yang grusa-grusu juga terlihat ketika soal dijadikan 20 set, padahal menurut pemerhati pendidikan, Guru Besar Matematika ITB Iwan Pranoto, memerlukan waktu lima tahunan guna menguji kesetaraan soal. Siswa yang mengikuti ujian tahun ini tak lebih dari sekedar kelinci percobaan!

Reformasi yang selama ini kita dengungkan seharusnya membawa bangsa ini menuju keadaan yang lebih baik. Pemangku kepentingan harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanahnya, alokasi besarnya APBN harus mampu ditangani secara profesional. Ketegasan dan komunikasi perlu dibangun agar semua kebijakan yang direncanakan berjalan sesuai harapan. Generasi kedepanlah tumpuan harapan bangsa ini satu-satunya. Jika yang diharapkan saja tidak berkualitas, bagaimana nasib bangsa ini selanjutnya? Wallahu a’lam bisshawab.

Zamhari
HMI Komisariat Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga