Beberapa waktu terakhir ruang ke-Indonesia-an diramaikan dengan berbagai hiruk pikuk kehidupan dan berlangsung dalam tempo panas, dipenuhi gejolak, saling serang, saling bertikai sampai saling bunuh. Pihak yang bertikai masing-masing membangun argumentasi pembenar guna membela kelompoknya sendiri. Tidak ada yang legowo mengaku keliru, yang ada hanyalah pembenaran atas dalih keyakinan yang seringkali berdiri di atas landasan egoisme.

Dalam titik tertentu, tindakan main klaim kebenaran diri dari semua pihak yang bertikai membuat masyarakat berada dalam suasana yang dilematis, terombang-ambing dalam menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Tidak jarang pula masyarakat menjatuhkan pilihan penilaian secara salah akibat terpengaruh oleh pemberitaan media tanpa melihat langsung realitas objektif di lapangan. Akan tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika masyarakat sampai pada sebuah keputusasaan ekstrim untuk tidak lagi mau menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Keputusasaan seperti ini tidak mustahil akan mengantar masyarakat tidak lagi peduli dengan pertikaian yang kerap mewarnai wilayah kebangsaan kita, mereka bersikap cuek selain karena telah lelah saling klaim kebenaran di antara pihak yang bertikai juga karena masyarakat merasa bahwa gejolak pertengkaran tersebut tidak mempengaruhi siklus kehidupannya.

Sebagai penegasan awal, maka penulis ingin menekankan bahwa kekerasan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah segala bentuk tindakan yang dilakukan atas dorongan hasrat (nafsu) demi membela kepentingan pribadi atau kelompoknya. Batasan ini perlu penulis berikan sebagai penjelasan bahwa perjuangan yang terkadang menggunakan cara ekstrim/keras dalam domain pembelaan untuk kepentingan umat tidak bisa serta merta di-judge sebagai aksi kekerasan. Dalam perspektif penulis, aksi brutal yang belakangan ini marak terjadi merupakan sebuah refleksi dari kekalahan berpikir, merupakan indikasi bahwa akal sehat tidak bekerja secara maksimal. Jika ditelisik lebih jauh maka akan dijumpai bahwa tindakan kekerasan berawal saat individu atau kelompok tertentu terlibat dalam polemik argumentasi dengan individu atau kalompok lain, dan sang pihak lain itu telah punya keyakinan berbeda dan bertentangan tentang bentuk kebenaran yang diyakininya dalam kasus yang sama. Ada momen di mana salah satu pihak tidak lagi mampu membela pandangannya secara argumentasi akal sehat, namun di sisi lain mustahil pula baginya untuk merubah pandangannya bahkan cenderung memaksakannya kepada pihak lain yang berpolemik dengannya, pada saat inilah biasanya tindakan kekerasan  digunakan sebagai instrument dalam memaksakan pahaman.

Kekerasan sering dibungkus dalam beragam kemasan, mulai dari kemasan politik hingga kemasan agama. Kemasan agama untuk mengabsahkan tindakan kekerasan saat pemahaman keagamaan yang dianut oleh individu atau kelompok tertentu dalam salah satu agama terlihat tekstual ekstrim. Tekstual ekstrim yang dimaksudkan adalah pemahaman yang murni berdasar pada teks sebuah ajaran tanpa berusaha menangkap spirit makna yang berada di balik teks tersebut dan tidak membuka ruang bagi keberagaman pemahaman yang bisa dipertanggungjawabkan. Pada posisi ini akan terlihat bahwa agama yang tidak menghalalkan kekerasan justru ditampakkan dalam wajah brutal, akan tetapi penting pula untuk diingat bahwa agama dalam konteks ini tidak bisa dipersalahkan karena ajaran agama secara substansial tidak pernah melegitimasi kekerasan, hanya pengikutnya yang terkadang salah kaprah dalam memaknai ajaran agama yang diyakininya. Benar bahwa setiap agama memberikan ruang kepada pengikutnya untuk melakukan tindakan keras namun hal itu dilakukan dalam konteks pembelaan terhadap keyakinan yang dianutnya saat jalan damai tak diberi ruang. Penting diingat bahwa setiap ajaran agama juga memberlakukan doktrin perdamaian bagi setiap pengikutnya.

Skala kekerasan akan semakin meningkat dan berlarut tatkala kepentingan politik mulai menginfiltrasi ke dalam kasus kekerasan yang sedang berlangsung. Di negeri ini tidak jarang kekerasan sengaja dikondisikan untuk meloloskan kepentingan politik tertentu. Sering pula dijumpai kekerasan yang awalnya tidak bermotif politik namun kemudian berubah menjadi sangat politis karena ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Dalam situasi ini kekerasan sengaja dipelihara sampai kepentingan politik yang diinginkan mampu tercapai. Aparatus kekuasaan dalam kondisi tertentu juga sering bermain di balik layar dalam memunculkan dan memelihara kekerasan yang menguntungkan posisi kekuasaannya. Kekerasan pada posisi ini paling tidak digunakan dalam dua hal, pertama sebagai bentuk pengalihan isu terhadap pelanggaran massif yang dilakukan oleh penyelenggara kekuasaan, kedua, sebagai bentuk teror untuk membungkam oknum yang mengkritik kekuasaan menyimpang yang dipamerkannya.

Tindakan kekerasan dapat dihindari paling tidak dengan melakukan tiga hal, pertama, membangun pola pikir yang lebih rasional di antara semua individu dan kelompok, pola pikir yang lebih mengedepankan akal sehat. Pola pikir semacam ini akan mempengaruhi tindakan individu atau kelompok untuk berhitung secara matang sebelum melakukan sebuah tindakan. Pola pikir ini juga akan menjadikan emosi tidak bertindak sebagai panglima dalam melakoni hidup, pola pikir rasional akan mendorong lahirnya interaksi yang lebih humanis di antara sesama. Kedua, mendorong munculnya sikap toleransi terhadap sesama khususnya toleran dalam menghargai perbedaan prinsip dan pandangan. Rasa toleransi akan terbangun dari pola pikir yang terbuka (inklusif), toleransi akan memunculkan nuansa pluralisme yang sangat dibutuhkan dalam konteks ke-Indonesia-an yang sangat heterogen. Ketiga, penyelenggara negara mesti mampu secara efektif menjadi penengah dan pengarah di antara individu dan kelompok yang berbeda, penyelenggara pemerintahan mesti bisa mengontrol setiap kepentingan khususnya kepentingan politik untuk tidak bermain di air keruh kekerasan, kepemimpinan yang kuat dibutuhkan untuk menjamin hal ini.

Zaenal Abidin Riam
Mantan Ketua Umum HMI-MPO Cabang Makassar