Tulisan ini bukan untuk pembelaan apapun, karena toh Penulis sebentar lagi akan berpisah dari kampus. Seruan ini ditulis untuk comrades perjuangan di sudut-sudut gelanggang mahasiswa, di jalanan, untuk seluruh calon mahasiswa baru kampus negeri yang akan terkena implikasi dari kebijakan Uang Kuliah Tunggal !

Mari kita mulai pembahasan UKT atau Uang Kuliah Tunggal ini dengan sebuah pertanyaan klise, kampus negeri itu entitas bisnis atau pelayanan publik? Sayang sekali jawabannya sudah jelas, hari ini lupakanlah Ki Hajar Dewantara yang berkata bahwa pendidikan sebagai bentuk dari pengabdian terhadap masyarakat. Lupakanlah bahwa suatu ketika kaum terpelajar di Indonesia memiliki kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat. Kita generasi yang berbeda, kita generasi yang dihadapkan pada ekonomisme, dihadapkan pada kebutuhan materi, tekanan demi tekanan terhadap mahasiswa yang mau dan masih berpikir kritis. Kita di ambang kematian saudara karena kampus negeri adalah bisnis dan kita merupakan bagian daripadanya.

Penulis dalam suatu kesempatan pernah berdebat dengan Wakil Rektor UNY, Dr. Moch Alip tentang kebijakan UKT atau Uang Kuliah Tunggal. Penulis memahami bahwa posisi pemegang kebijakan di kampus teramat sulit. Berada di tengah-tengah antara Pemerintah yang terus menekan dengan kebijakan irasionalnya, sementara mahasiswa tidak mau tau, harus aksi di depan gedung rektorat, menulis petisi ini itu. Toh, pihak rektorat tidak bisa berbuat apa-apa, harus patuh pada Surat Edaran No. 97/E/KU/2013 tentang instruksi menghapus uang pangkal bagi mahasiswa program baru S1 Reguler dan pemberlakuan UKT mulai tahun akademik 2013/2014.

Bersyukur ada UKT, jumlah uang muka yang dibayarkan saat masuk kuliah tidak tinggi lagi. Kita harus tersenyum pada adik-adik angkatan kita nanti. Dulu kami membayar 40 juta, pernah di jurusan lain 80 juta. Itu dulu, sekarang kalian cuma membayar 7 juta per semester, atau setidaknya 12 juta per semester untuk kedokteran. Murah bukan? Terlihat murah di depan tapi sebenarnya ini bentuk lain dari program-penjara kampus.

Kita lihat baik-baik, walaupun tidak ada uang pangkal lagi tapi kita dipaksa untuk terus membayar 7 juta per semester sampai selesai. Bayangkan, nasib mahasiswa tua yang hanya mengerjakan skripsi 4-6 sks disamakan dengan mahasiswa yang mengambil kuliah 24 sks. Potong rata, sama rata. Ini kan namanya konyol. Jika benar rektorat kemudian diberikan otonomi oleh Dikti untuk menentukan sendiri mekanisme UKT, yang terjadi adalah disparitas yang besar antara si fakultas kaya dan fakultas yang terancam tutup.

Darimana dasar UKT?

Penghitungan UKT menurut Dr. Moch Alip dimulai dari breakdown biaya operasional yang terbagi pada biaya personalia dan non-personalia, kemudian ditentukan berapa besaran direct cost (biaya langsung) dan indirect cost (biaya tidak langsung)-nya. Dari situ ditemukan berapa kebutuhan pokok unit pendidikan di tiap fakultas yang akan dibebankan pada mahasiswa (UKT), Pemerintah (APBN-BOPTN), dan sumber lain. Semudah itu muncullah UKT.

Kelemahan UKT jika diselidiki dari persepktif ekonomi sebenarnya merugikan mahasiswa. Mengapa? Jika kita membayar uang pangkal katakanlah 40 juta di awal, kemudian per semester sekitar 2 juta (asumsi mengambil 24 SKS dan termasuk SPP), di semester 7-8 membayar 720 ribu per semester nya (karena mengambil Skripsi 6 SKS) lalu kita jumlahkan semua menjadi Rp.53.440.000. Mari kita bandingkan dengan UKT per semester untuk fakultas ekonomi di UGM diperkirakan 8 juta per semester kalikan dengan 8 semester maka hasilnya adalah Rp.64.000.000 (lebih mahal? tentu saja). Dengan adanya UKT kita perlu membayar tambahan Rp.10.560.000 hingga lulus di semester 8.

Ini sudah jelas, beda istilah tapi merugikan mahasiswa, apalagi mahasiswa yang tidak mampu. Tapi tenang saja, Pemerintah kemudian membuat program yang namanya bagus untuk membantu mahasiswa tidak mampu, BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri) merunut pada Pasal 1 Permendikbud No. 58 Tahun 2012. Faktanya BOPTN di tahun 2012 turun di bulan Oktober, sementara laporan pertanggung jawaban yang harus diselesaikan dekanat diberi tenggat waktu Desember. Ini jelas tidak rasional. Kita dibodohi dengan catatan UKT merupakan pilihan yang bagus bagi mahasiswa baru nanti, tapi bantuan pun sulit mengalir dari Pemerintah. Nasib kaum miskin memang no.2, toh selama tidak bersuara di media itu tandanya baik-baik saja kata Pemerintah.

Represi Organisasi Mahasiswa

Berikutnya yang tidak kalah menyeramkan dari pemberlakuan UKT adalah represi gerakan mahasiswa di kampus negeri. Kita sudah bosan mendengar kakak-kakak alumni yang kini masuk TV dan tulisannya dikutip sana sini itu berbicara, “dimana mahasiswa sekarang? diskusi saja yang datang cuma panitia, atau kalau demonstrasi paling hanya 5 orang di bundaran UGM, tidak diliput media juga, mahasiswa jaman sekarang tidak punya suara, beda dengan zaman kami dulu, mahasiswa adalah raja di kampus”. Tolong hentikan sarkasme itu. Kami memang masih ada, bergerak di ruang yang bebas, tidak ada aturan kampus manapun saat ini yang melarang kami melakukan apapun.

Pasang poster asal tempel pun boleh, demonstrasi di depan gedung rektorat pun boleh, dana dari kampus mengalir terus ke organisasi intra, sponsor rokok sampai teh manis pun mengalir ke acara mahasiswa, lalu masih kurang apa generasi kami? Wajar jika teman-teman gerakan mahasiswa sekarang tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menarik, ikut kelompok petani atau gabung ke solidaritas buruh (nanti bisa dicap subversif dan anarkis) karena tuntutan biaya yang mahal menghantui.

Coba dibayangkan, ketika kita sudah mulai menggelar aksi tiba-tiba orang tua menelpon “jangan lupa skripsi cepat lulus ya, kuliah itu mahal, kuliah itu investasi orang tua, agar kamu bisa dapat pekerjaan yang gaji nya besar”. Aksi dibatalkan, karena orang tua. Selanjutnya ketika mau protes ke rektorat, dengan santainya mereka menggurui, “dulu saya itu aktivis juga lho, saya lulus cepat juga, tidak seperti anda ini”. Mental turun, pulang ke kos belajar. Maka gerakan kampus selesai. Itu belum seberapa, dengan adanya UKT keadaan bertambah buruk, mahasiswa diberi kebebasan sebebas-bebasnya tapi ingat, 8 semester itu setara 64 juta, dan skripsi atau tidak kamu harus membayar jumlah yang sama. Semua berlomba cepat lulus, dan sekretariat organisasi mahasiswa akan sepi.

Sementara itu setiap ospek, entah pihak dekanat ataupun dosen yang berpengaruh tidak habis-habisnya 2 jam berbicara tentang Softskill atau keahlian lain selain akademik. “Ayo pemuda-pemudi, kalian harapan bangsa, jangan cuma belajar akademik saja, kalian harus juga harus mengembangkan ‘softskill’ di organisasi-organisasi yang telah disediakan”. Padahal sebelum ospek dimulai orang tua, keluarga, saudara sudah mengingatkan hingga telinga kita merah “lulus cepat, biaya kuliah kamu mahal, titik”.

Kita di-doktrin untuk menjadi aktivis sejak awal kita masuk, sementara tekanan uang kuliah teramat mahal, kita tidak bisa bergerak, kita mati sebelum berkembang.

Jika memang itu pilihan akhirnya, dan kita didesak oleh keadaan. Inilah saatnya saudara, mereka yang duduk di Pemerintahan, mereka yang dulunya aktivis kini menjadi penghianat bagi adik-adik nya sendiri, kita disuruh kuliah manut, kita diajarkan untuk menjadi pegawai-pegawai yang taat, yang bisa menyumbang pajak agar bisa mereka korupsi. Tujuan UKT sudah jelas, di hitung dengan cara bagaimanapun ini bukan solusi selama keadilan di nomor duakan dan Pendidikan dimasukkan ke dalam barang dagangan semata.

Teman-teman seperjuangan, jika mereka minta diskusi, mari kita layani, pergilah ke Mendikbud, ke DPR, tapi jika suara baik-baik ditolak, usul tidak didengar dan mereka masih sibuk bikin pernyataan yang mustahil untuk diterima, apa boleh buat, suara jalanan yang akan berkata dengan bahasa yang mereka mengerti.

 

Sudah terlambat, kita harus maju, karena mundur adalah penghianatan!

Che Guevara (Dokter yang kuliahnya lama karena menolong pasien Lepra di Peru)

 

Tembok granit, rakyat bersatu, hanya ada satu kata: Lawan!

 Oleh

Darsono