HMINEWS.Com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dinyatakan melakukan pelanggaran sedang. Komite Etik menjatuhinya sanksi karena pelanggaran tersebut. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang terbuka Komite Etik yang dipimpin Anies Baswedan.

“Terperiksa 1 Abraham Samad tidak terbukti secara langsung membocorkan Sprindik. Tetapi, perbuatan dan sikap terperiksa 1 Abraham Samad yang tidak sesuai dengan kode etik pimpinan KPK dalam berkomunikasi dan dalam memimpin menciptakan situasi dan kondisi terjadinya kebocoran Sprindik dan informasi mengenai status Anas Urbaningrum sebagai tersangka dan oleh karenanya harus dijatuhi sanksi sesuai tingkat kesalahannya,” kata Ketua Komite Etik, Anies Baswedan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/4/2013).

Dalam amar putusan, Abraham dinyatakan melakukan pelanggaran sedang terhadap pasal 4b dan d, pasal 6 ayat 1 b, d, r dan v Kode Etik Pimpinan KPK. “Oleh karena itu menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis yaitu terperiksa 1 Abraham Samad harus memperbaiki sikap, tindakan dan perilaku,” lanjut Anies.

Sedangkan terperiksa 2 Adnan Pandu Praja dikenai sanksi lisan. Pembocor Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Anas Urbaningrum adalah Wiwin Suwandi, sekretaris Abraham Samad. Dia yang menghubungi media massa dan memberikan kopian draf sprindik yang menghebohkan tersebut.

Sejumlah Rekomendasi

Selain menjatuhkan sanksi tersebut, Komite Etik juga merekomendasikan, pertama; agar nilai-nilai dasar pimpinan KPK tercermin dalam sikap, pandangan dan ucapan serta perilaku pimpinan KPK. Waktu pelaksanaannya selambat-lambatnya adalah 3 bulan sejak rekomendasi ditetapkan.

Rekomendasi kedua, adalah agar pimpinan KPK menginternalisasikan etik dan perilaku, secara berkala dan berkesinambungan. Juga, rekomendasi untuk menjamin zero tolerance perwujudkan nilai dasar kode etik dan perilaku, yaitu:

a. Pelaksanaan manajemen keamanan informasi,
b. Penguatan pengawasan internal, pengawasan SOP kode etik dan pengaturan kepegawaian
c. Kode etik perlu mengadopsi pinsip pemberian sanksi yang berat atas pengulangan pelanggaran kode etik dan kode perilaku.

Rekomendasi ketiga, agar pimpinan KPK meniadakan privasinya dan menyadari bahwa seluruh sikap dan tindakannya sebagai pribadi, tetapi selalu melekat dalam tindakannya sebagai pimpinan KPK.

“Oleh karena itu, semua fasilitas dan kepemilikan pribadi yang digunakan dalam menjalankan pekerjaan dan jabatan pimpinan KPK (seperti alat komunikasi, komputer dan alat transportasi) diperlakukan sebagai fasilitas lembaga dan bersifat accessible (dapat diakses) untuk kepentingan pengawasan internal, termasuk peraturan komisi yang mengizinkan pimpinan untuk membawa atau mengajukan seseorang yang bukan berasal dari pegawai KPK untuk menjadi sekretaris, ajudan atau sopir atau jabatan lain yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya sebagai pimpinan agar ditinjau kembali,” kata Anies.