Pidato Burhanuddin Muhtadi pada Seminar Kebangsaan “Memenangkan Masa Depan Indonesia” dalam rangka Pelantikan KAHMI di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (5/2/2013). Transkrip ke teks oleh: LAPMI PB HMI – MPO.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wasyukru lillah, laa haula walaa quwwata illa billah. amma ba’du

Yang saya hormati, senior-senior KAHMI, ada Bang Akbar (Tanjung), ada Pak Nasaruddin, dan semuanya, saya nggak bisa menyebutkan satu per satu.

Pertama-tama saya ucapkan selamat atas pelantikan majelis nasional KAHMI. Dan biasanya setiap pelantikan untuk mengemban amanah tertentu, itu harus dimulai dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji’un.

Yang kedua, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun (milad) kepada HMI yang ke-66. Ini usia yang bukan tua, bukan pula muda. Jadi saya kira usia HMI sudah setua dengan usia republik ini. Sekarang tinggal kita introspeksi apa yang sudah HMI berikan buat bangsa ini.

Saya diminta untuk bicara soal ini temanya ‘Mas Anies banget’ – “Memenangkan Masa Depan Indonesia.” Jadi, optimistic realism seperti slogan HMI ‘Yakin Usaha Sampai.’ Jadi ada suasana optimis yang ingin dibangun dalam seminar ini, dan saya kira Mas Anies ingin kita tidak terlalu sering mengutuk kegelapan, tetapi menyalakan lilin. Dan karena itu, di dalam kesempatan ini saya tidak ingin mendaftar persoalan, saya ingin mendaftar solusi, terutama terkait dengan masalah politik.

Apa dan Bagaimana Politik Itu?

Saya ingin memulai, sebelum mendaftar solusi, apa sih politik itu? Suatu saat ketika John F Kennedy dilantik sebagai Presiden Amerika, dia mengundang penyair besar Amerika, Robert Frost untuk membacakan puisi, dan setelah puisi dibacakan oleh Frost, Kennedy membacakan semacam ‘teologi,’ ia mengatakan When power corrupt, the petry cleans.’ Ketika politik itu korup, ketika kekuasaan itu kotor, puisilah yang akan membersihkannya.

Sekarang, kalau kita lihat politik hari ini, itu murni kita kembali pada definisi purba tentang Who get what when and how. Siapa dapat apa, kapan dan bagaimana. Jadi, politik diringkus menjadi persoalan transaksi material. Yang jadi bahasa pengantar dalam politik hari ini, itu persoalan terkait dengan kompromi, negosiasi dan tukar-menukar. Dan di situ mata uangnya adalah insentif material, kadang pula seks.

Nah, karena saking buruknya politik, dan ini bukan khas di Indonesia, tapi di mana-mana, misalnya seorang Muhammad Abduh mengatakan definisi politik dalam sebuah kalimat pendek yang ia sering ucapkan: A’udzubillahi minas siyasah was siyasiin (aku berlindung kepada Allah dari politik dan politisi). Kadang kala saya tambahkan dengan ar rajim, yang terkutuk. Begitu. Itu satu bentuk kemuakan dengan politik.

Di Indonesia, politik yang buruk, politik yang jorok direpresentasikan melalui kalimat ‘Politik dagang sapi.’ Sekarang kasus Luthfi Hasan Ishaq mengkongkretkan abstraksi itu.

Saya ingin masuk ke persoalan bagaimana kita menyelesaikan dan menuntaskan politik yang jorok ini menjadi politik yang bermartabat. Politik (dengan P besar) bukan politik (p kecil). Ada dua pendekatan yang biasa dipakai dalam studi ilmu sosial; satu pendekatan sistem, satu lagi adalah pendekatan aktor. Selama ini para ilmuwan sosial belum pernah ketemu mana yang ingin didahulukan, apakah sistem terlebih dahulu ataukah aktor. Saya ingin dari pendekatan sistem.

Pembenahan Politik untuk Memenangkan Indonesia

Yang pertama, memenangkan Indonesia dari sisi politik berarti kita harus membenahi karut-marut politik kita. Dan karut-marut politik kita yang paling telanjang adalah pembahasan tentang partai politik yang sering didahulukan sebelum membahas undang-undang pemilu. Harusya undang-undang pemilu dibahas dulu, baru tentang partai politik. Mengapa demikian? Karena partai politik adalah by product dari sistem pemilu. Tetapi kita, anehnya, mendahulukan pembahasan tentang partai, baru kemudian membahas tentang undang-undang pemilu.

Indonesia ini aneh bin ajaib, kita terus-menerus melanjutkan pembahasan yang salah kaprah ini. Ini anomali sebenarnya. Misalnya yang disebut dengan multipartai ekstrim, itu pasti sistem pemilunya proporsional. Kalau kita ingin menyederhanakan sistem kepemiluan kita, kita harus pakai sistem pemilu distrik. (tetapi) ini tidak.

Yang kedua, menyangkut election schedule, tentang penjadwalan pemilu. Kita mewarisi satu desain kepartaian yang ekstrim dan seolah-olah desain sistem kepartaian yang ekstrim ini bagian dari sunnatullah karena kita hidup di Indonesia dengan representasi politik yang variatif.

Supaya desain mutlipartai politik yang ekstrim ini tidak memakan ongkos yang terlalu mahal bagi konsolidasi demokrasi, maka perlu dilakukan semacam ijtihad politik untuk meminimalisir dampak multipartai ekstrim plus presidensial.

Kalau kita rujuk studi-studi orang seperti Scott, …, .., atau Arturo Venezuela, itu clear. Model seperti Indonesia itu belum pernah punya eksperimen berhasil di negara manapun. Jadi yang terkonsolidasi demokrasinya rata-rata pilihannya cuma dua, satu: Sistem multi partai tetapi sistem pemerintahannya parlementer ataukah presidensiil plus sistem kepartaiannya yang lebih demokratis. Cuma dua itu.

Di banyak tempat, ada 31 negara yang berhasil dengan model tidak seperti yang kita lakukan. Model Indonesia terbukti gagal di banyak negara latin, dan politisi plus pemerintah kita sepertinya kok yakin menuju eksperimen yang gagal ini. Bagaimana cara mengatasi kemungkinan kegagalan seperti itu? Saya kira pengalaman Brazil menarik, dibikin namanya penjadwalan pemilu, jadi pemilunya antara Pilpres dengan Pileg itu digabungkan, yang dengan demikian diharapkan calon presiden yang diusung oleh partai dan menang itu akan membawa ‘berkah’ elektoral terhadap partai pengusung dan akan memperkuat sistem presidensiil setelah presidennya terpilih. Begitu kira-kira alasannya dan secara empirik terbukti sejak Presiden Connors di Brazil digulingkan tahun 1992 Brazil melakukan eksperimen menggabungkan Pilpres dan Pileg dan sampai sekarang tidak ada presiden yang jatuh karena partai pengusungnya cukup kuat untuk menopang pemerintah.

Di Indonesia model seperti ini dengan model pemisahan jadwal pemilu itu rentan menimbulkan dual legitimate; presidennya punya legitimasi, DPR-nya punya legitimasi, dan presiden yang terpilih melalui sistem multipartai ekstrim itu tidak ada yang mencapai mayoritas dukungan politiknya di parlemen dan akibatnya politik dagang sapi kembali lagi. Jadi bukan semata-mata persoalan presidennya yang kurang tegas – itu juga jadi satu persoalan – tetapi kalau ada presiden setegas Prabowo pun, kalau dia terpilih dengan desain semacam ini dia akan dipaksa untuk melakukan transactional leadership, bukan transformation leadership karena bagaimanapun untuk governance ability itu presiden harus menjamin dapat dukungan di parlemen.

Terobosan Politik

Yang ketiga, memenangkan masa depan politik di Indonesia, maka kita juga harus berbicara desain partai macam apa yang dibangun. Sejauh ini semarah apapun kita pada partai politik kita belum pernah punya imajinasi membangun demokrasi tanpa partai politik. Karena itu partai politik harus dari sisi input maupun pelembagaannya. Caranya, tentu, tidak ada reformasi demokrasi tanpa reformasi partai politik dan tidak ada reformasi partai politik tanpa reformasi sistem pendanaan partai politik.

Pada titik itu harus ada terobosan radikal dari pemerintah maupun DPR untuk melakukan satu langkah besar memperbaiki urusan dapur rumah tangga partai politik. Apa yang kita saksikan hari ini adalah hal-hal urusan ‘hilir’-nya, kita sering lupa bahwa persoalan korupsi itu lebih banyak terkait dengan hulunya. Kalau kita tidak memperbaiki hulunya, maka setiap hari setiap saat kita akan dipampang korban-korban KPK yang tinggal menunggu waktu, jadi soal kesempatan saja. Jika itu yang terjadi, partai politik lama kelamaan akan dijadikan semacam antipati oleh publik, dan itu bukan pembelajaran yang baik untuk konsolidasi demokrasi.

Harus dibuat peraturan semacam undang-undang yang mengatur sistem keuangan partai. Kita punya regulasi tentang keuangan partai yang parsial, biasanya hanya ditubuhkan secara karitatif di undang-undang partai politik, ditempelkan di satu-dua pasal di undang-undang pemilu, tapi kita tidak mengatur secara komprehensif bagaimana partai politik itu bisa eksis.

Undang-undang sistem keuangan partai harus komplit. Satu mengatur sistem keuangan partai dari sistem pendanaan masuknya, juga harus mengatur pembatasan spendingnya, biar sirkulasi dan persaingan antar elit itu lebih didorong pada persoalan gagasan.

Terakhir, harus ada punishment jika partai politik melanggar aturan terkait dengan undang-undang keuangan partai. Untuk itu partai politik harus diberikan dana yang memadai, jangan sampai mereka dibiarkan celamitan untuk menggarong duit rakyat. Kalau jika melihat undang-undang partai politik nomor 2 tahun 2011 itu kan apa-apa dilarang, partai politik nggak boleh bikin badan usaha, partai politik nggak boleh menerima dana asing, seolah-olah partai politik nggak boleh hidup, padahal untuk menghidupkan partai politik jelas butuh dana besar. Karena itu kenapa tidak dilegalkan saja agar partai politik punya sumber pendanaan yang halal daripada dibiarkan remang-remang seperti sekarang justru tingkat perampokan partai politik terhadap duit rakyat makin besar.

Saya ketemu dengan elite DPR, dia bilang dengan banggga DPR itu dia anggap seperti PT Republik Indonesia dengan aset Rp 1.500 triliun per tahun, karena antara 5-12 persen dana APBN dibagi secara proporsional sesuai dengan perolehan partai. Ini kan bentuk dari keengganan kita melakukan formalisasi sistem keuangan partai dan kemudian kita masuk ke dalam informal politics yang justru   makin memperberat beban rakyat, memperbesar uang rakyat yang harus dikeluarkan.

Ada kawan saya yang baru pulang dari Italia, dia menawarkan satu terobosan yang menarik terkait dengan sistem keuangan partai, dia sudah hitung melalui angka-angka matematis, dia usulkan partai politik diberikan hak hidup secara legal, caranya dari uang pajak yang dibayarkan oleh orang Indonesia 3 persennya itu diberikan kepada tax-payer untuk menentukan kemana 3 persen dari pajak yang dia bayarkan untuk disalurkan kepada partai politik yang dianggap paling baik.

Kalau itu bisa dilakukan, tiap kali membayar pajak tiap kali itu pula dia memberikan reward and punishment untuk partai. Kalau ada partai yang baik ia akan sisihkan 3 persen untuk partai, kalau partainya jelek ia akan berikan ke partai lain. Itulah prinsip fastabiqul khairat (berlomba-lomba dalam kebaikan), partai-partai akan dipaksa untuk bekerja dan momentum untuk memberikan ‘ganjaran dan hukuman’ akan dilakukan bukan hari H pemilu, tapi tiap kali pembayar pajak menyalurkan pajaknya, di situlah nasib hidup-mati partai politik dipertaruhkan. Kalau mereka (partai politik) tidak ada yang baik, 3 persen tidak usah dikasihkan ke partai, uang itu bisa untuk masjid atau lembaga-lembaga sosial lainnya tanpa harus menunggu momentum pemilu.

Saya kira ada banyak putra-putri kita yang punya ide, tetapi lagi-lagi, orang seperti kawan saya itu pengamat, apapun yang kita salurkan, kita wacanakan paling banter hanya menjadi wacana politik. Tetapi kalau perbincangan 560 anggota DPR di Senayan itu bisa menjadi kebijakan politik, meskipun itu tidak bermutu, misalnya. Karena itu harus didorong orang-orang baik untuk masuk partai agar sistem input ke partai bisa baik.

Soal pendanaan ini menarik untuk dilakukan segera, memang sudah telat karena revisi undang-undang pemilu dan undang-undan partai politik sudah diketok, tetapi tidak ada kata terlambat ukntuk sebuah kebaikan, dan seperti selalu dibilang oleh Mas Anies (Baswedan), sebagaimana kejahatan kebaikan pun menular. Jadi tularkanlah ide-ide tentang hal yang baik tentang bangsa Indonesia ini.

Solusi dari Individu atau Aktor Politik

Terakhir, masuk ke persoalan aktor. Ini penting karena dalam sistem yang bobrok selalu saja kita harapkan ada aktor atau individu yang mampu menembus, mampu memberikan ijtihad di balik normalisasi dan rutinitas sistem yang bobrok. Pendekatan aktor itu penting. Itu yang ditulis Bill  Liddle dalam Pidato Terakhir Nurcholis Madjid Memorial Lecturer beberapa waktu lalu. Inilah pendekatan individu.

Individu, kalau kita pandang penting dalam konteks sekarang, maka diharapkan yang mampu mewarnai, rutinisasi dan normalisasi sistem politik yang buruk ini. Caranya ya harus masuk. Karena saya PNS saya tidak bisa masuk ke partai politik. Tetapi kalau ada orang baik yang pengen masuk ke partai politik, sayalah orang pertama yang akan mendorong dia supaya partai politik tidak dibajak oleh orang jahat.

Yang kedua, selain pendekatan sistem, pendekatan aktor tadi, dan HMI termasuk supplier utama untuk aktor politik yang baik, harapan saya, saya sebagai peneliti politik menemukan fakta yang kurang menggairahkan.

Kita bikin survey dengan Goethe Institute dan MNS Nasional, usia 15-25 tahun tentang mimpi, cita-cita dan gaya hidup anak muda, dan satu hal yang kita temukan, anak-anak muda terbaik seluruh Indonesia itu rata-rata nggak ada yang mau masuk partai politik. Jadi saya khawatir betul partai politik yang mempunyai kewenangan dan otoritas besar menentukan hitam-putihnya bangsa ini itu haya dapat ampas, dan itu membahayakan.

Kita membutuhkan orang dengan talenta terbaik  untuk memperbaiki bangsa ini, dan satu hal ketika temuan itu kita lihat, ada survey secara kualitatif juga, ternyata ada temuan satu keengganan dari anak-anak kita untuk masuk ke organisasi-organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yang sebelum ini menjadi supplier utama untuk partai politik. Minat masuk HMI menurun, minat masuk KAMMI menurun, ini bukan unique HMI saja, KAMMI, HMI, GMNI itu menurun.

Dulu zaman saya masuk di HMI itu masih lumayan antusiasme di kalangan anak muda, pilihannya juga banyak, mau jadi aktivis kemudian masuk ke gerbong politik, ada. Pengen menjadi aktivis .. juga ada. Lalu misalnya di Ciputat sana, saya alumni HMI Cabang Ciputat, masuk di FORMACI (Forum Mahasiswa Ciputat) isinya anak-anak HMI semua, tuntas untuk bicara soal sosiologi, filsafat, ilmu politik, lengkap semua. Jadwal diskusi lengkap, yang nggak ada jadwal sholat. Kebalikannya kalau KAMMI jadwal sholatnya lengkap, jadwal diskusinya nggak ada, yang ada jadwal ngaji. Tapi apapun pilihannya, beragam.

Sekarang supplier utama partai politik di kalangan organisasi kemahasiswaan itu menurun drastis dan itulah yang mengakibatkan partai politik belakangan –kalau kita pakai pendekatan aktor- itu banyak diisi oleh apa yang Bang Akbar (Tanjung) tulis dalam disertasinya sebagai ‘faksi saudagar.’ Kan begitu Bang? Faksi aktivisnya melorot, apalagi dengan sistem proporsional terbuka, apalagi kebanyakan aktivis itu kantongnya cekak, jadi ketika mereka masuk ke dalam sistem kampanye bebas, banyak yang terguling. Yang masuk ke Senayan rata-rata yang punya modal besar. Ini pendekatan dari sisi aktor, suppliernya kurang dan ini memungkinkan partai-partai politik kita diisi oleh orang-orang padat modal dan miskin gagasan.

Antara Dealer dengan Leader

Kedua, pendekatan aktor dari sisi kepemimpinan. Apa yang bisa kita lakukan? Saya kira saya hanya mengamini saja apa yang sering disampaikan Mas Anies (Baswedan), Pak Mahfud (MD), oleh siapapun, terkait dengan bagaimana kita melakukan satu terobosan untuk memunculkan kepemimpinan yang otentik.

Satu sistem politik yang buruk maka dia dengan sendirinya akan menghasilkan model kepemimpinan yang buruk pula. Kepemimpinan politik yang seperti sekarang itu adalah by product sistem politik yang mahal tadi.

Intinya transactional leadership and politics akan menghasilkan dealer, sementara transformation leadership and politics akan menghasilkan leader. Kita sedang berusaha, melalui seminar ini, memprovokasi orang melahirkan leader  bukan dealer.

Kalau kita terus-menerus larut dalam sistem politik seperti gambaran tadi, yang muncul di 2014, 2019, 2024 adalah dealer, bukan leader. Yang muncul, kata Mas Anies (Baswedan) pemimpi, bukan pemimpin karena ‘N’-nya, ‘nyalinya’ nggak ada. 2014 jangka pendek, 2019 jangka menengah, harapan saya, muncul supplier dari kalangan aktor-aktor politik yang mampu menembus sistem politik yang buruk.

Ada 4i rumusnya, ‘I’ yang pertama, kita harus cari aktor politik yang mempunyai intellectual stimulation, harus memberikan stimulasi intelektual. ‘I’ yang kedua dia harus memberikan inspirational motivation, motivasi yang inspiratif. ‘I’ yang ketiga, ia harus memberikan individual consideration, ia harus seperti manusia pada umumnya, ia nggak boleh  membangun tameng yang memisahkan antara pemimpin dengan rakyat. Kalau sederhananya kira-kira ‘Amanah, Siddiq, Tabligh dan Fathonah.’ Sekarang kita cari, semoga saja ada. Aamin.

Saya kira itu sebagai provokasi dari saya.

Assalamu’alaikum..