HMINEWS.Com – Turunnya Komnas HAM di Bima-Dompu, merupakan indikasi awal adanya pelanggaran HAM. Dalam kasus penindakan terorisme di Bima-Dompu, berdasarkan investigasi TPFR Bima beberapa waktu lalu telah menyimpulkan adanya ketidak akuratan data dari Densus 88 yang berakibat terbunuhnya seorang warga lokal Bima, Bahtiar Abdullah (34), yang dituduh serampangan oleh Densus 88 merupakan pelarian dari Poso.

“Data valid yang membuktikan Bahtiar Abdullah tidak pernah ke Poso dan data lainnya telah kami sampaikan secara resmi pada Team Komnas HAM yang turun di Bima-Dompu, Kamis 14 Februari,” kata Ketua TPFR Bima, Hadi Santoso, Jum’at (15/2/2013).

Selama berada di Bima-Dompu, TPFR dipercaya oleh Komnas HAM bersama-sama menyusun jadwal investigasi dan turun langsung ke lapangan menemui saksi-saksi. Investigasi bersama Komnas HAM membuat TPFR mampu lebih optimal, yang pada akhirnya menemukan kejanggalan dan ketidak akuratan pihak Densus 88. Antara lain:

Pertama, tentang data pelarian Poso yang sebelumnya diklaim oleh Densus ada 7 orang, ternyata pada akhirnya hanya mampu menunjukkan 6 org yang terindikasi dari poso. Secara lugas pihak kepolisian bahkan mengatakan “Data kami kan bisa saja salah.”

“Jika kesalahan ini menyangkut hitungan angka biasa, tidak masalah. Sayangnya, ini adalah menyangkut Nyawa manusia yang bisa sangat fatal akibatnya,” lanjut Hadi.

Kedua, semakin terbukti berbagai bentuk intimidasi secara langsung maupun tidak langsung kepada lembaga-lembaga Islam dan masyarakat di wilayah Bima-Dompu. yang diduga dilakukan oknum Densus dan aparat lainnya.

Ketiga, adanya indikasi kuat kekejaman dan rekayasa yang luar biasa yang dilakukan oleh Densus 88 pada saat pembunuhan Bahtiar Abdullah di Manggenae Dompu (04/01/13).

Imbauan TFPR

  1. Menunggu hasil finalisasi dari Team Komnas HAM, untuk selanjutnya akan melakukan tindakan yang diperlukan, atas adanya indikasi kuat Ketidakprofesionalan, Rekayasa data, dan kekejaman luar biasa dari pihak densus 88.
  2. Meminta agar kedatangan dan hasil dari Komnas HAM ini menjadi momentum bagi Masyarakat Bima-Dompu, untuk lebih jeli dalam menyikapi setiap kejadian yang ada. Tidak percaya begitu saja pada klaim-klaim yang dilakukan pihak luar yang tidak bertanggung jawab yang didasari kepentingan Proyek dan Kapitalisme global.
  3. Meminta kepada pihak/masyarakat bima yang pernah merasakan kedzaliman/intimidasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melaporkan hal tersebut kepada Komnas HAM melalui fasilitasi TPFR Bima
  4. Meminta kepada para korban tindakan kesewangan Densus 88 atau pihak tertentu untuk membuat testimoni tertulis untuk selanjutnya di kirim kepada Komnas HAM ato TPFR Bima.
  5. Meminta pada seluruh komponen masyarakat Bima-Dompu untuk lebih menguatkan tali silaturrahim demi mendeteksi dini adanya berbagai bentuk rekayasa yang menjadikan masyarakat Bima-Dompu sebagai “kambing hitam.”