HMINEWS.Com  – Tokoh-tokoh nasional lintas agama dan organisasi mendeklarasikan Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara (GMKN) di Jakarta. Gerakan tersebut merupakan respon terhadap berbagai persoalan serius yang menyandera kedaulatan bangsa Indonesia yang mengakibatkan bangsa ini selalu terhambat mencapai kemajuan.

Bertempat di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, deklarasi dibacakan oleh Dr Hendri Saparini mewakili seluruh elemen perumus dan penandatangan deklarasi. Sejumlah tokoh yang terlibat dalam gerakan tersebut di antaranya Dien Syamsuddin (Muhammadiyah), KH Hasyim Muzadi (NU), Rizal Ramli, Ichsanuddin Noorsy, Wiranto, Agum Gumelar, Fuad Bawazier, Yudi Latief, Fahmi Idris, serta masih banyak lagi, termasuk dari gerakan mahasiswa seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan HMI MPO.

“Runtuhnya kedaulatan negara telah menyebabkan runtuhnya harkat dan martabat bangsa. karena itulah, kami menyatakan berdirinya Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara sebagai gerakan moral untuk menegakkan harkat, martabat dan kedaulatan bangsa dan negara,” kata Hendri Saparini membacakan deklarasi, Senin (7/1/2013).

Menurut Dien Syamsuddin, gerakan tersebut merupakan gerakan moral yang akan dilakukan dengan berbagai penyadaran terhadap semua elemen bangsa untuk mewujudkan kedaulatan negara dan bangsa sepenuhnya meliputi kedaulatan politik, ekonomi, hukum, budaya, teritorial dan segala aspek lainnya.

“Sebagai gerakan moral, moral encouragement untuk mewujudkan kedaulatan negara secara penuh, dignity sovereignty,” kata Dien Syamsuddin.

Sebelum tercapainya kesepakatan mendeklarasikan gerakan, berbagai elemen sebelumnya telah bersama-sama mengajukan judicial review terhadap Undang-undang Migas yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Gerakan dideklarasikan agar dapat lebih masif dan efektif, yang akan terus berkomunikasi dan menyampaikan aspirasi terutama terhadap pengambilan keputusan-keputusan strategis yang menyangkut nasib rakyat.

Masalah yang paling banyak mendapat sorotan pada deklarasi tersebut adalah kedaulatan Indonesia atas sumberdaya alam seperti bahan tambang emas, minyak dan gas, air dan hutan yang banyak dikuasakan kepada asing, sedangkan rakyat Indonesia sendiri dibiarkan melarat.

Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy, mengatakan gerakan moral tersebut akan berkelanjutan dan secara embrional akan menjadi gerakan politik untuk memastikan terciptanya kedaulatan bangsa. Ia mengemukakan sejumlah ‘deal’ rezim Presiden SBY dengan pihak asing yang menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan Indnonesia, seperti jaminan SBY terhadap perlindungan aset Singapura dan Amerika di Indonesia.

Fathur