Deklarasi GMKN di Gedung PP Muhammadiyah

HMINEWS.Com – Tiga tonggak penting dalam penegakan kedaulatan negara (state sovereignty) telah dikukuhkan para pendiri bangsa. Ketiga tonggak sejarah itulah yang menjadi inspirasi Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara (GMKN) di masa kini menyikapi tergadainya kedaulatan karena pemimpin yang kurang amanah. Demikian dinyatakan dalam deklarasi GMKN yang dibacakan Dr Hendri Saparini mewakili para penggagas dan penandatangan deklarasi di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng Jakarta Pusat, Senin (7/1/2013).

Pertama, Sumpah Pemuda 1928, sebagai pernyataan kedaulatan di bidang budaya dengan berusaha membebaskan diri dari konstruksi identitas kolonial dan sentimen etno-nasionalisme menuju identitas keindonesiaan.

Kedua, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah penegasan kedaulatan politik. Bangsa Indonesia menyatakan membebaskan diri dari belenggu penjajahan dan menjadi bangsa berdaulat penuh dalam membangun dirimenjadi bangsa yang maju, adil, makmur, berdaulat dan bermartabat.

Ketiga, Deklarasi Djoeanda 13 Desember 1957 merupakan tonggak penegakan kedaulatan teritoria. Deklarasi ini menegaskan pentingnya kedaulatan teritorial karena mencakup kedaulatan ekonomi hukum dan politik.

Indonesia selama ini mengalami penyimpangan dan penyelewengan dari cita-cita kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, khususnya dalam bidang ekonomi. Negara gagal menegakkan kedaulatan eknomi, akibatnya gagal membawa bangsa Indonesia meraih kemakmuran dan kesejahteraan. Hal ini disebabkan karena pengelolaan alam justru lebih banyak dimanfaatkan oleh kepentingan dan kekuatan asing, serta para pemilik modal. Negara sering takluk dalam menegakkan kedaulatan.

Runtuhnya kedaulatan negara telah menyebabkan runtuhnya harkat dan martabat bangsa. Hal itulah yang mendasari dideklarasikanya GMKN sebagai gerakan moral untuk menegakkan harkat, martabat dan kedaultan bansa dan negara.