HMINEWS.Com – Rizal Ramli menyatakan Undang-undang pesanan asing harus dibatalkan. Sebab, kata dia, kebijakan UU neoliberal tersebut merupakan pintu masuk bagi neo-kolonialisme negara-negara maju atas Indonesia.

Menurutnya, apa yang dahulu dikhawatirkan Bung Karno kini telah menjadi kenyataan, yaitu dengan banyaknya UU yang pro asing dengan menggadaikan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Rizal mengingatkan mental-mental inlander yang sangat merusak, yang banyak dimanfaatkan pihak asing untuk mendapatkan izin penguasaan kekayaan alam di Indonesia.

“Kata Raffles dalam bukunya, untuk menaklukkan Hindia belanda tidak perlu memakai angkatan bersenjata. Cukup kasih pujian dan penghormatan setinggi-tingginya. Bawakan hadiah yang bagus-bagus, kain tenun yang halus, sutera, dining set agar para penguasa pribumi dapat menikmati makan malam ala raja-raja Eropa, berikan gramaphone agar mereka bisa belajar kebudayaan Eropa. Dengan begitu apapun yang disodorkan pasti akan ditandatangani,” kata Rizal saat audiensi GMKN dengan pimpinan DPR di Senayan, Selasa (8/1/2013).

Pancasila dan UUD 1945, kata Rizal, begitu indah ideal, namun dalam pelaksanaannya belum bisa dirasakan oleh rakyat. “Kenapa UUD 45 dan Pancasila tidak dirasakan oleh rakyat? Karena ada missing link antara konstitusi dan pelaksanaannya,” ucapnya.

Berhasilnya pihak asing mengukuhkan kepentingannya di Indonesia melalui penyusunan Undang-undang, lanjut Rizal, seperti ditunjukkan oleh Kedubes Amerika Serikat yang dengan bangga melaporkan telah berhasil mengegolkan UU yang melindungi kepentingan AS di Indonesia.

Dengan adanya kenyataan seperti itu, seharusnya DPR malu dengan omong kosong perihal ‘4 Pilar’ yang dengan gencar mereka sosialisasikan, seolah-olah mereka paling nasionalis, paling mengerti dan paling konsekuen melaksanakan Pancasila dan UUD 45.

Adi M Massardi menguatkan pernyataan RR. Dengan nada sindiran ia meminta maaf bersama para tokoh telah mengambilalih apa yang seharusnya dikerjakan oleh DPR.

“Mohon maaf mengambilalih apa yang seharusnya dilakukan oleh DPR. Tapi bagaimanapun kami tetap harus berbuat untuk negara,” ucapnya.

Fathur