HMINEWS.Com – Perampokan terhadap kekayaan ekonomi Indonesia berlangsung secara sitematis. Masuk melalui ruang kosong ‘aturan main’ yaitu undang-undang yang disusun untuk mengamankan kepentingan asing di Indonesia.

“Mulai dari UU Penanaman modal, migas, hingga retail, setiap sektor usaha selalu ada program yang didukung lembaga internasional, yaitu IMF, Bank Dunia dan WTO,” kata Symsul Hadi, salahsatu penulis buku ‘Kudeta Putih’ dalam bedah buku tersebut di kantor DPP Partai Bulan Bintang, Pasar Minggu-Jakarta Selatan, Kamis (10/1/2013).

Kata Syamsul Hadi, proses tersebut berlangsung sejak era Reformasi,saat bangsa Indonesia tengah  mengalami euforia kebebasan lepas dari Orde Baru. Lembaga-lembaga internasional tersebut, menurutnya, terus mengawal pembuatan kebijakan/ undang-undang agar kepentingan mereka di Indonesia tidak diganggu.

“Pengambilalihan hak dan wewenang untuk mengeksploitasi kekayaan Indonesia dan juga aturan yang ada. Dulu bangsa-bangsa asing seperti Portugis dan Belanda dengan VOC-nya merebut secara kasar, sekarang melalui lembaga-lembaga internasional yang seakan-akan ilmiah, contohnya IMF seakan itu steril, padahal sarat kepentingan,” lanjutnya.

Menurut Syamsul Hadi, tak ada satupun Letter of Intent (LoI) dari IMF yang ditandatangani Indonesia merujuk pada UUD 1945, karena yang dijadikan acuan hanyalah Washington Concencus, yang bahkan oleh Amerika Serikat sendiri diingkari, padahal negara adikuasa tersebut memaksa seluruh dunia memakainya.

Fathur