HMINEWS.Com – Ketua DPR, Marzukie Ali menyatakan setuju usulan revisi terhadap banyak Undang-undang yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Namun ia mensyaratkan agar para pemohon menyertkan usulan tertulis dalam bentuk naskah akademik.

“Undang-undang yang mana, jelaskan secara tertulis, dalam naskah akademik, pasti DPR tindaklanjuti,” kata Marzukie Ali menjawab desakan Gerakan Menegakkan Kedaulatan Nasional (GMKN) di ruang rapat pimpinan DPR, Senayan Jakarta, Selasa (8/1/2013).

Marzuki juga mengakui banyak UU yang diproduksi di masa sebelumnya, yang secara tegas dinyatakan oleh GMKN setidaknya ada 20 UU pesanan asing. Persoalan tersebut masih ditambah dengan begitu berkuasanya elit-elit daerah pascareformasi, yang membuat mereka berani menjual aset atau kekayaan alam daerah kepada pengusaha, bahkan asing. Namun sekali lagi Marzukie minta naskah akademik, karena di DPR belum ada unit yang secara khusus menyiapkan hal-hal tersebut.

Mengenai permintaan Marzukie tersebut, Ketua PP Muhammadiyah, Dien Syamsuddin yang menjadi juru bicara GMKN menjawab secara diplomatis dengan mengutip mahfuzhat (kata-kata hikmah) dalam bahasa Arab, ‘Yakfi lil ‘aqil isyarah.’

“Kalau berbicara dengan orang cerdas, maka isyarat saja sudah cukup,” kata Dien disambut semua yang hadir termasuk para awak media. Artinya, persoalan naskah akademik diserahkan kepada DPR.

Kunjungan GMKN ke DPR diterima pimpinan DPR; Anies Matta (PKS), Priyo Budi Santoso (Golkar), Marzukie Ali (Demokrat), Pramono Anung (PDIP) dan Taufik Kurniawan (PAN).

Fathur