HMINEWS.Com – Penembakan liar dan pembunuhan warga negara terduga terorisme oleh Desus 88 Mabes Polri sudah di luar batas. Densus 88 harus bertanggungjawab atas terbunuhya manusia tidak bersalah korban penembakan tersebut.

“Tindakan penembakan liar dan pembunuhan yang dilakukan DENSUS 88 tidak bisa dibenarkan secara hukum. DENSUS 88 harus bertanggung jawab atas terbunuhnya manusia-manusia yang tidak berdosa itu,” tulis Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Mataram, Syahrin, dalam rilisya, Kamis (17/1/2013).

HMI MPO Mataram menegaskan, seharusya Densus 88 tidak menjustifikasi secara sepihak yang mengakibatkan rakyat menjadi trauma secara psikis dan terintimidasi. Syahrin mencontohkan penembakan salah terhadap dua warga sipil di Desa Ginte Bima, Nusa Tenggara Barat membuat warga trauma.

“Tidak terdapat dugaan kuat penembakan mati terorisme terhadap tersangka terorisme serta terhadap sejumlah salah idefikasi tersangka terorisme. Suatu tindaka yang semestiya tidak dilakukan oleh lembaga negara yang dibentuk untuk menjaga stabilitas negara” lanjut Syahrin.

Dengan demikian, anggota DENSUS 88 dinyatakan melanggar hak asasi manusia karena telah menghilangkan nyawa manusia dengan sengaja. “Pemerintah harus meninjau kembali kinerja DENSUS 88 karena kehadiranya telah mersahkan masyarakat indonesia dan lebih-lebih masyarakat Islam,” desaknya.

Melihat persoalan tersebut, HMI MPO Mataram mendesak agar Densus 88 dibubarkan, meminta agar KOMNAS HAM mensupervisi persoala Densus 88, menuntut DPR/MPR memanggil Presiden dan Kapolri, serta menuntut Gubernur NTB tidak mengeluarkan kebijakan provokatif.