HMINEWS.Com – Para tokoh nasional mendesak dibubarkannya dengan segera Satuan Kerja Sementara Pelaksana (SKSP) Migas, dengan mencabut Perpres No 95 tahun 2012. Pengalihan tugas BP Migas ke SKSP dinilai  inkonstitusional. Sebagaimana diketahui, SKSP dibentuk Presiden setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membubarkan BP Migas.

“Kami mengamanatkan kepada pemerintah untuk segera mencabut Perpres No 95 tahun 2012 dan membubarkan SKSP Migas, serta menerbitkan Perpu guna mengalihkan tugas dan fungsi BP Migas yang relevan kepada BUMN/ Pertamina,” demikian pernyataan sikap para tokoh yang tergabung dalam Gerakan Menegakkan Kedaulatan Negara (GMKN) kepada jajaran pimpinan DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/2013).

GMKN juga mendesak DPR dan pemerintah segera membentuk UU Migas baru yang berkeadilan dan sesuai dengan amanat UUD 45 Pasal 33, serta agar BPK mengaudit keuangan BP Migas.

Perpres no 95 menempatkan perusahaan migas terutama setara dengan posisi pemerintah. Hal itu dinilai sangat riskan karena akan menghalangi pemerintah membuat kebijakan intervensi bagi kepentingan rakyat, selain berpotensi untuk digugat ke Mahkamah Internasional jika terjadi perselisihan.

Pengamat Migas, Kurtubi yang merupakan salahsatu penandatangan deklarasi yang juga hadir di DPR menyatakan, pemerintah seharusnya berada di atas kontrak karena posisi pemerintah adalah lebih tinggi, sehingga pemerintah tidak boleh berkontrak secara langsung dengan perusahaan, apalagi asing.

Fathur